Tentang Kami

Kenapa Kami Membangun Blog ini

Blog ini dimaksudkan sebagai semangat ikut mensosialiasikan Perbatasan kepada para sahabat dan pembaca yang budiman. Perbatasan mempunyai peran yang sangat positip dalam pembangunan bangsa. Perbatasan semestinya harus bisa kita jadikan halaman depan bangsa. Perbatasan sebaiknya jadi wilayah untuk saling mempererat persahabatan dua negara, persahabatan dua daerah dll. Perbatasan harus kita bangun dengan pola Ekonomi perbatasan-www.wilayahperbatasan.com-demikian dari sisi lain perbatasan harus kita amankan dengan gelar kekuatan TNI yang baik-www.wilayahpertahanan.com- Bukan karena kita menghawatirkan tetangga. Tetapi semata-mata karena itu amanat Undang-undang dan cara kita dalam menghargai para leluhur kita, para pahlawan kita.

Saat Peresmian PLBN Entikong

Pemerintah telah membangun kembali PLBN Entikong, Nanga Badau dan Aruk dengan pola baru.Pemerintah kini tengah membangun simbol simbol kedaulatan Negara berupa pembagunan kembali 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).   7 PLBN saat ini tengah dikerjakan dan tinggal peresmian yaitu PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur (NTT). Masih ada 2 PLBN lagi yang akan diperbaiki yaitu PLBN Oupoli dan Waris yang masih dalam tahap Pra Design. Membangun Infrastruktur di perbatasan dimulai dari sekitar PLBN yakni infrastruktur yang bisa mempercepat pengembangan Kawasan Perbatasan, seperti pasar, perumahan, dll.

Hal yang menggembirakan lainnya adalah adanya semangat kerja sama dari Pemda setempat. Dalam hal ini dari Pemda Kal Bar dengan jalan mengembangkan pembangunan infrastruktur Ekspor-Impor yang dipadukan dengan PLBN Entikong di daerahnya, yakni rencana terkait fasilitasi Ekspor impor dengan jalan membangun Pelabuhan Internasional Pantai Kijing, Mempawah. Rencananya, tahap pertama pembangunan itu akan selesai pada 2017. Dengan adanya pembangunan pelabuhan Internasional Kijing ini, Kalimantan Barat nantinya dapat memiliki dua pintu ekspor dan impor, yakni pelabuhan Kijing dan jalur darat melalui Pos Pemeriksaan Lalu Lintas (PLBN) Entikong yang tentu masih perlu dikembangkan infrastrukturnya. Itu berarti akan jadi pemasukan pajak bagi Pemda, sementara ini baru negara tetanggalah yang sudah menikmatinya lewat Dry Port Tebedu Sarawak Malaysia, yang jaraknya hanya 1.5 km dari PLBN Entikong.

Kami di sini mencoba melakukan penelitian, melakukan studi perbandingan bagaimana penanganan perbatasan yang semestinya. Hasilnya kami tuliskan dalam bentuk Buku-buku Perbatasan-www.bukuperbatasan.com-Kami juga akan senang melayani anda kalau misalnya memerlukan data, pandangan dan penilaian kami terkait perbatasan. Anda Bisa mengkontak kami disini: Hubungi Kami

harmen batubaraSebelum lulus dari Teknik Geodesi UGM, saya menekuni ilmu menulis dengan tujuan bisa mendapatkan honor dari Koran atau Harian untuk biaya kuliah. Tidak jelek, waktu itu sebagai mahasiswa disamping bisa membiayai kuliah, bayar sewa kost saya juga bisa beli motor Honda bebek C-70, semata dari honor sebagai penulis harian lepas. Kemudian saya dapat kesempatan jadi Surveyor pada Penelitian Persawahan Pasang Surut-Kerja sama UGM-KemenPU. Kehidupan berubah. Dari seorang penulis pemburu honor, menjadi surveyor-juru ukur. Dengan merekrut teman-teman sendiri, maka jadilah kita Juru Ukur dengan formasi antara 6-10 orang surveyor. Dibandingkan dengan menulis, ternyata honor jadi surveyor jauh lebih menjanjikan. Selesai dari UGM, jalan kehidupan membawa saya menjadi seorang prajurit TNI-AD dengan Korps Topografi. Semua ketrampilan sebagai surveyor di saat masih sebagai orang sipil, kembali direka ulang di latih jadi surveyor Topografi TNI AD. Kalau tadinya sebagai surveyor umum kita ditunut agar hasil ukuran selesai dengan cepat dan harus disesuaikan dengan spek. Artinya data boleh diperbaiki asal tidak keterlaluan. Di TNI beda lagi, kita dituntut untuk menghasilkan “ukuran” yang benar. Tidak peduli itu susah, mahal atau sangat mahal. Kalau salah, ya harus diulangi. Kalau tadinya, bila terjadi kesalahan maka data kita bisa seidkit disesuaikan kembali. Maka di tempat baru ini. Data sama sekali tidak boleh diotak atik. Kalau hasilnya tidak sesuai, maka pengukuran di ulang. Apapun resikonya. Jadi seorang prajurit Topografi, akan sangat “malu” kalau ternyata hasil ukurannya harus di ulang. Umumnya kalau dia tidak “sadar”, maka dia akan sulit bisa dijadikan anggota Tim Topografi. Baik itu di lingkungan sendiri, maupun kerjasama antar derah atau antar negara. Sebab akan sangat melelahkan dan tidak enak sama kawan kerja. Saya masih ingat bagaimana kita belajar meng install alat (T0,T-2,T-3), menyetelnya dengan benar dan membaca hasil dengan benar. Latihan seperti itu kita lakukan enam bulan pertama. Baik berupa polygon terbuka, polygon tertutup, pengamatan matahari, pengamatan bintang dll.Kita hanya mengambil data, selebihnya teman lain yang menyelesaikan. Merekalah yang memberi kita “nilai” sudah bisa ke lapangan atau belum. Setelah kita dinyatakan lolos, barulah kesempatan belajar ke negara sahabat diperbolehkan, khususnya Amerika, Australia, Belanda, Inggeris, Kanada dll. Dengan catatan lolos test bahasa inggerisnya. Khasnya pendidikan di Amerika kita dilibatkan dalam pembuatan Peta-mulai dari perencanaan, pengambilan data (triangulasi, trestersi,detail), pre marking, pemotretan udara, penghitungan aerotriangulasi, proses kartografi sampai dengan pencetakannya hingga jadi peta. Kalau negara lainnya, tergantung judul course nya tetapi juga real dilakukan. Barulah terasa, bahwa rekan-rekan sesama pengikut kursus melihat ketrampilan kita, mereka sangat menghargai. Kita benar-benar jadi primadonanya.

Setelah dua tahun jadi prajurit Topografi, barulah kita diikut sertakan untuk tugas-tugas pemetaan Topografi AD. Sejak saat itu saya menjadi anggota Tim Topografi, baik untuk perbantuan ke angkatan lain, daerah lain, negara sahabat dan juga jadi Tim Pengukur perbatasan antara pemerintah RI dengan negara tetangga, Jadilah  Saya terlibat penegasan batas, baik sebagai teknisi terus berlanjut, perunding, dan  pembuat konsep kebijakan. Sejak tahun 1984 saya sudah ikut terlibat dalam penegasan batas, baik batas antar negara maupun batas antar daerah. Pengalaman itu juga membawa penulis ke berbagai negara (khususnya terkait kuliah, kursus dan pelatihan seperti Amerika, Australia, Belanda, dan Inggeris) dan daerah (penengah perselisihan batas). Di sisi ini kita bisa melihat betapa perselisihan batas, khususnya melihat bagaimana konflik atau perselisihan batas itu begitu kuat melekat pada semangat warga untuk mempertahankannya. Sepertinya mereka melihat tetangganya betul-betul sebagai musuh dan tidak punya rasa takut dan sungkan sama sekali. Sepertinya hanya ada satu penyelesaian konflik batas, bertarung sampai mati. Belum pernah saya melihat ada masalah batas yang dibicarakan dengan secara baik-baik. Padahal itu baru batas daerah (batas administrasi, bukan batas kedaulatan).Kalaupun ada maka itu hanyalah sekedar sandiwara, di hati mereka tidak pernah ada kata untuk memberi.

Sebut saja konflik batas, maka yang ada adalah semangat permusuhan, misalnya yang ada antara Thailand-Kamboja; antara China-India; antara Mexico-Amerika; antara Indonesia-Malaysia; antara china dengan Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunai Darussalam, Filipina di Laut China Selatan; antara China-Jepang;antara Korea Utara-Korea Selatan;antara Korea Selatan-Jepang dll., semua itu penuh intrik dan tipu daya. Tidak ada suasana damai, yang ada hanyalah ke hati-hatian, saling curiga dan ketidak percayaan.

Dengan teman perunding dari Malaysia di sela-sela rapat kita sering bicara hati-ke hati agar para pihak mau melihat sedikit saja ke belakang untuk sekedar melihat posisi lain dari posisi yang telah digariskan. Biasanya kita bilang bahwa Indonesia itu mempunyai tradisi harga mati untuk batasnya, karena Indonesia memperoleh kemerdekaannya dengan taruhan dan korban atas jutaan jiwa/nyawa; berbeda dengan Malaysia yang tidak pernah meneteskan darah untuk memperolehnya, sehingga tolonglah bisa memahami? Tapi biasanya teman Malaysia itu dengan santai lalu bilang, Indonesia kan luas wilayahnya, kenapa hanya areal sekian hektar kok jadi dipermasalahkan? Sedikit bertolak angsur lah? Begitu selalu mereka menyebutnya.

Tahu nggak, perbatasan antara Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan sepanjang 2004 km lebih itu masih ada 10 OBP (Outstanding Boundary Problems) yang kedua negara belum sepakat di sepuluh titik tersebut. Padahal kedua negara itu sudah melakukan pengukurannya sejak tahun 1975-2000; cara pengukurannya sudah sesuai prosedur yang dibuat bersama, sudah diukur bersama-sama-dalam artian yang sesungguhnya. Misalnya saat mengambil data jarak dan sudut, kedua negara memakai alat yang sama diukur oleh tim bersama.

Tapal Batas

Caranya juru ukur Indonesia mendirikan atau setting alat, kemudian membaca data dengan suara keras sehingga tim mendengarkan, kedua pihak sama-sama mencatat hasilnya, kemudian membubuhkan tanda tangan pada buku ukur partnernya masing-masing. Artinya juru ukur Indonesia melihat buku ukur Malaysia dan kalau angkanya sama lalu membubuhkan tanda tangannya. Begitu juga sebaliknya.

Saat penghitungan data juga sama, rumusnya sama datanya sama, hasilnya di “cros chek” kalau hasilnya sama lalu dibubuhkan tanda tangan. Menggambar juga sama, metoda sama, alat sama dan hasilnya juga sama. Kalau hasilnya sama lalu membubuhkan tanda tangan. Begitu seterusnya, sampai selesai. Tetapi begitu selesai, tokh pihak Malaysia juga masih tidak setuju dan sampai saat ini masih juga belum selesai. Itu berarti selama 38 tahun belum juga selesai. Tapi secara nyata malah menghasilkan sumber konflik baru terkait batas.

Konflik batas antar kabupaten/Kota atau antar provinsi, juga tidak kalah serunya. Secara logika mestinya tidak ada masalah, karena batas tersebut bukanlah batas kedaulatan, tetapi semata-mata hanya batas administrasi wilayah yang perlu dikukuhkan demi pelayanan masyarakat yang lebih baik. Tapi nyatanya apa?

Pada tahun 2012, terdapat 365 segmen batas daerah yang dalam proses penegasan dilapangan, dari jumlah tersebut terdapat 74 segmen yang telah dilaporkan dalam status bersengketa (Kemendagri, 2012). Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun 1999, dengan berbagai alasan telah terjadi “big bang decentralization”  di Indonesia  (Hofman & Kaiser, 2002), sehingga dalam waktu 10 tahun jumlah daerah otonom bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34  kota (Kemendagri, 2010). Sekarang sudah ada 34 Provinsi ;  98 Kota   dan 410 Kabupaten. Semangat pemekaran daerah otonom dengan semua aspirasinya sulit dibendung sampai akhirnya Presiden SBY pada tanggal 3 September 2009 memberlakukan kebijakan morotarium pemekaran daerah.

Pemekaran daerah berarti menambah segmen batas wilayah. Saat ini batas antar daerah yang ada berjumlah 966 segmen dan baru 15% atau 148 segmen yang telah ditegaskan melalui Permendagri, selebihnya (85%) masih belum ditegaskan dilapangan dengan bebagai alasan (Subowo,2012).

Merujuk pada teori Boundary Making Jones (1945), penetapan batas wilayah pada Undang-undang Pembentukan Daerah (UUPD)  merupakan tahapan Delimitasi (Sutisna,2007). Delimitasi merupakan proses dua tahap yaitu ”memilih” letak suatu garis batas dan mendefinisikannya, didalam peta. Didalam UUPD secara jelas telah dilakukan tahap memilih dengan dicantumkannya ayat-ayat yang menentukan cakupan wilayah dengan batas batasnya ditunjukan dengan penunjukan batas di sebelah utara, timur, selatan dan barat.

Namun pilihan yang telah dilakukan pada umumnya tidak diikuti dengan pendefinisian titik dan garis batas yang tegas di dalam peta lampiran UUPD. Kenapa hal ini terjadi? Setelah reformasi, peta lampiran UUPD adalah peta itu bersifat legal, artinya apa yang digambarkan pada peta tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Padahal sebelum era reformasi masalah batas tidak pernah jadi persoalan, peta pada lampiran batas tersebut hanya sekedar pembeda antara daerah yang satu dengan daerah tetangganya.

Tapi kini jadi masalah, sebab dalam era reformasi ini pembuatan peta lampiran UUPD seharusnya harus dilakukan secara cermat dan benar sesuai kaidah kartografis yang baku karena hal seperti itu memang diamanatkan oleh undang-undang. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan sengketa posisional antar daerah yang berbatasan (Adler,1995). Peranan yang sangat penting dari peta lampiran batas wilayah yang ada didalam UUPD adalah sebagai acuan atau pedoman melakukan penegasan batas wilayah dilapangan.