Wilayahperbatasan, Tertinggal dan Diterlantarkan

Rp104,500.00

Sejatinya sebagian kawasan perbatasan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Asean Connectiviti dan daerah pertumbuhan ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan BIMP-EAGA (Brunei-hdonesia- Malaysia-Philipina East Asean Growth Area). Ada tiga hal yang membuat kita mengurut dada kalau melihat pembangunan wilayah perbatasan. Pertama cara dan pengorganisasian penanganan wilayah perbatasan, dan penegasan batas nya. Kedua cara pembangunannya dan ketiga konsep pertahanannya. Dalam hal penegasan batas misalnya. Di satu sisi melibatkan banyak Kementerian/Lembaga (K/L) tetapi pengorganisasiannya hanya bersifat adhoc-artinya semacam kepanitiaan. Jadi setiap tahun yang menangani dan penentu tegas batas itu orangnya berganti. Artinya masalah tahun lalu belum selesai dan belum terdokumentasi dengan benar, sudah digantikan oleh petugas baru yang kadang-kadang sama sekali tidak paham tentang batas.

Beli Di BukaLapak

Beli di TokoPedia

Description

  • Wilayah Perbatasan Tertinggal & Diterlantarkan
  • Jumlah halaman-251 halaman
  • ISBN-978-602-1062-53-1

Sebagai negara Kepulauan Indonesia memiliki daerah perbatasan darat antar negara di tiga pulau yakni Kalimantan, Papua dan Timor Leste sepanjang 3.200 km dan perbatasan laut dengan 10 negara tetangga. Kawasan perbatasan ini memiliki potensi dan strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan regional di kawasan internasional, yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan negara tetangga. Bahkan sepanjang kawasan perbatasan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Asean Connectiviti dan daerah pertumbuhan ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan BIMP-EAGA (Brunei-hdonesia- Malaysia-Philipina East Asean Growth Area). Ada tiga hal yang membuat kita mengurut dada kalau melihat pembangunan wilayah perbatasan. Tulisan ini masih bertumpu pada pengalaman sebelum pemerintahan Jokowi-JK. Kenapa itu kita ungkapkan di sini? Karena memang cara pemerintahan Jokowi-JK sangat beda. Pembangunan terkait perbatasan kini jadi lebih focus dan konkrit.

Pertama cara dan pengorganisasian penanganan wilayah perbatasan, dan penegasan batas nya. Kedua cara pembangunannya dan ketiga konsep pertahanannya. Dalam hal penegasan batas misalnya. Di satu sisi melibatkan banyak Kementerian/Lembaga (K/L) tetapi pengorganisasiannya hanya bersifat adhoc-artinya semacam kepanitiaan. Jadi setiap tahun yang menangani dan penentu tegas batas itu orangnya berganti. Artinya masalah tahun lalu belum selesai dan belum terdokumentasi dengan benar, sudah digantikan oleh petugas baru yang kadang-kadang sama sekali tidak paham tentang batas. Demikian pula dengan penganggarannya, tidak ada kejelasan yang semestinya; umumnya hanya tergantung pada kemampuan lobi para pejabatnya. Sehingga dalam perundingan sering terjadi yang tahu persoalan batas justeru tidak diikut sertakan tetapi sebaliknya mereka yang tidak ngerti batas malah ikut, sebab mereka punya seperti itu berlangsung bertahun-tahun.

Secara geografi  Indonesia merupakan Negara terbesar ke lima di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra  ( Hindia dan Pasifik)  merupakan jantung perdagangan di belahan dunia timur.  Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara  sahabat yaitu  India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepu lauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus. Wilayah perbatasan memiliki nilai strategis baik sebagai kedaulatan, sebagai pangkal pertahanan, sebagai halaman depan kebanggaan juga sebagai titik dasar dalam penetapan garis batas wilayah territorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Indonesia. Sebagai halaman depan bangsa ia sekaligus jadi pusat interaksi perekonomian, sosial budaya dengan negara tetangga dalam suatu masyarakat Asean dan Dunia.  Karena itu tidak diragukan lagi Garis Perbatasan mempunyai arti penting dalam pembangunan kedaulatan negara.

Wilayah Perbatasan Terlantar

Wilayah perbatasan merupakan wilayah terdepan dari kedaulatan negara kita dan mempunyai peranan penting dalam memelihara  kebersaman, pemanfaatan sumberdaya, kepastian hukum bagi penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan masyarakat serta untuk menjaga keamanan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan wilayah perbatasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional hakekatnya mempunyai nilai strategis karena mempunyai dampak penting  bagi kedaulatan Negara dan merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi.

Selain itu pengelolaan wilayah perbatasan mempunyi keterkaitan yang saling mempengaruhi antara kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan dengan wilayah lain, juga mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, baik di daerah maupun nasional, serta merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Wilayah perbatasan darat dan pulau-pulau terluar sampai saat ini masih merupakan wilayah yang terisolir dan tertinggal serta umumnya masyarakat masih hidup miskin. Implementasi kebijakan yang telah dilakukan masih menunjukkan  rendahnya keberpihakan, perhatian pembangunan di wilayah perbatasan. Akibatnya berbagai bentuk dan jenis ancaman baik militer maupun nir militer  memanfaatkan atau menggunakan wilayah perbatasan sebagai pintu masuk Indonesia, begitu mudah dilakukan.

Arah kebijakan pengelolaan di wilayah perbatasan telah berubah dan diubah sejak berdirinya BNPP  dari kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi kedalam (inward looking) menjadi keluar (outward looking). Paradigma pengelolaan secara “outward looking” tersebut diarahkan untuk mengelola wilayah perbatasan sebagai halaman depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang keluar/masuk orang, barang dan semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi perbatasan di Indonesia, baik perbatasan darat maupun laut berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian pula dengan negara-negara tetangga yang berbatasan, dimana setiap negara memiliki karektaristik yang berbeda. Beberapa negara tetangga memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik, namum sebagian lainnya memiliki kondisi sosial ekonominya lebih terbelakang. Dengan adanya kondisi tersebut, maka masing-masing kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang berbeda.

Pengembangan wilayah atau kawasan perbatasan memerlukan suatu pola atau kerangka penanganan kawasan perbatasan yang menyeluruh meliputi berbagai sektor dan kegiatan pembangunan serta koordinasi dan kerjasama yang efektif,  mulai Pemerintah Pusat sampai  ke tingkat Kabupaten/Kota dan kecamatan serta Desa. Pola penanganan tersebut dapat di jabarkan melalui penyusunan berdasarkan proses yang patisipatif mengikuti pola Musrembang dimulai, baik secara horizontal di pusat maupun vertikal dengan pemerintahan daerah, sedangkan jangkauan pelaksanaannya bersifat strategis sampai dengan operasional sesuai dengan fungsi masing-masing sektor.

Fungsi pertahanan negara memiliki peran yang vital, yakni salah satu pilar berdiri tegaknya negara. Fungsi pertahanan negara tidak sekedar memperlengkapi diri dengan Alutsista yang modern akan tetapi melalui suatu Strategi Pertahanan Negara yang efektif dalam mendayagunakan segenap sumber daya pertahanan bagi perwujudan daya tangkal (deference capability) yang mampu meniadakan setiap bentuk ancamanan. Kalaupun selama ini yang terlihat sektor pertahanannya yang lebih menonjol, sebenarnya hal itu dikarenakan lemahnya sektor non pertahanan itu sendiri; misalnya petugas negara non pertahanan yang di tugaskan ke wilayah perbatasan umumnya tidak ada yang berjalan secara efektip, dan petugasnya tidak sampai di perbatasan tetapi mereka tetap menerima gaji secara utuh.

Ruang wilayah negara merupakan kesatuan wadah yang menentukan keberhasilan missi pertahanan negara. Karena itu perlu di kelola secara benar dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengelolaan wilayah adalah melalui Penataan Ruang Wilayah Nasional yang di selenggarakan secara terencana, terpadu oleh pemerintah dengan melibatkan segenap masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.  Dalam perspektif pertahanan, penataan ruang wilayah negara di selenggarakan dengan strategi penataan ruang kawasan pertahanan baik pada masa damai maupun dalam situasi perang. Kedepan aspek penataan ruang kawasan pertahanan akan semakin penting untuk ditangani dan penanganannya secara lintas sektoral. Persoalan tata ruang di masa mendatang akan semakin kompleks.

Belum tuntasnya penegasan dan penetapan garis batas antar negara akan dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan antar negara dimasa datang. Terlebih lagi permasalahan garis batas adalah masalah sensitip yang sulit dikompromikan.  Boleh dikatakan hampir semua negara Asean mempunyai permasalahan batas dengan negara tetangganya. Termasuk di dalamnya persolan batas di Laut China Selatan. Disamping garis batas, masalah pelintas batas, pencurian sumber daya alam dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat mengganggu hubungan antar negara. Oleh karenanya perlu dirumuskan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan, mulai dari bidang pertahanan secara komfrehensif yang dipadukan dengan pembangunan dan pengelolaan wilayah  perbatasan dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Konteks Strategis Wilayah Perbatasan Dengan merebaknya isu-isu keamanan non-tradisional, telah menimbulkan implikasi dalam pola interaksi internasional. Implikasi tersebut berupa terjadinya perubahan tata hubungan internasional yang ditandai dengan munculnya berbagai persepsi, konsepsi dan pendekatan yang harus di kaitkan dengan berbagai penyelesaian permasalahan global maupun regional, baik dalam konteks pengaturan tata hubungan antar negara maupun dalam pola pengaturan keamanan internasional, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap kebijakan nasional.

Realitas yang ada bahwa keamanan nasional yang kini dihadapi mempunyai keterkaitan dengan isu-isu yang berdimensi eksternal, yang tidak terlepas dari akumulasi aspek instabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam, yang cenderung bersifat asimetris. Pada tingkat regional, perkembangan kinerja ASEAN relatif dapat memberikan kontribusi dalam mendorong kerjasama ekonomi dan keamanan, termasuk semakin meluasnya jaringan ASEAN, menyusul terlibatnya sejumlah negara di luar kawasan dalam kerjasama regional ASEAN (ASEAN Plus 3 dan 6). Gagasan Gagasan “Security Community” dan peran ASEAN Regional forum dapat menjadi pintu dan sekaligus media strategis dalam mengembangkan kerjasama dan dialog dalam meningkatkan rasa saling percaya serta penyelesaian konflik di kawasan. Penanganan sejumlah kejahatan trannasional termasuk perompak dan terorisme yang belum bisa dihadapi secara bersama-sama dengan kerja sama dengan negara tetangga. Namun demikian tetap terlihat adanya perubahan kea rah kerja sama yang signifikan meski masih jauh dari maksimal. Namun demikian dunia internasional terlihat kian memberikan perhatiannya dalam mendukung mempertahankan stabilitas di kawasan.

Kerjasama Antar Negara masih jauh dari oftimalnya khususnya bila dilihat dari keterkaitan pengelolaan perbatasan dengan kerjasama sub Regional maupun Regional. Kerjasama bilateral, sub regional, maupun regional memberikan suatu peluang besar bagi pengembangan kawasan perbatasan. Kerjasama regional dan sub regional yg ada saat ini seperti ASEAN, Indonesia Malaysia Singgapura – Growth Triangle (IMS-GT), Indonesia Malaysia Thailand – Growth Triangle (IMT-GT), Australia Indonesia Development Area (AIDA), maupun Brunai Indonesia Malaysia Philipina – East Asian Growth Area.

Pada umumnya provinsi-provinsi di wilayah perbatasan di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi. Namum demikian bentuk-bentuk kerjasama ini belum memiliki keterkaitan dengan pembangunan kawasan perbatasan yang tertinggal dan terisolir. Ini disebabkan karena perkembangana kawasan perbatasan sangat lamban karena kurangnya pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan. Sehingga yang terlihat selama ini hanyalah program wacana dan kajian, tetapi minim dalam implementasi. Dana perbatasan itu terlihat hanya sampai di ruang-ruang diskusi dengan pola Group Disccussion di hotel-hotel utama di Ibu Kota atau di masing-masing provinsi perbatasan.

Sebagai akibatnya tidak oftimalnya kerjasama antarnegara dalam penanggulangan pelanggaran hukum di perbatasan. Kerjasama antar negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum di kawasan perbatasan seperti illegal logging, illegal fishing, penyelundupan narkotika, pelanggaran batas negara dan berbagai jenis pelanggaran lainnya tidak dapat dilaksanakan secara oftimal. Di beberapa daerah kepulauan misalnya kepulauan Riau, Sangihe dan talaud, perairan Kalimantan Timur, Papua  dan NTB dan NTT, masih banyak nelayan asing teruitama dari China,Thailand dan philipina yg melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa ijin karena tidak adanya kemampuan negara dalam menjaga wilayah laut jita. Untunglah sekarang ini kebijakan pemerintah tentang Iegal fishing jelas dan konsisten. Sehingga para pencuri ikan akan berpikir dua kali kalau mau melakukannya kembali. Pembicraan bilateral untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan negara tetangga perlu terus dilakukan, mengingat sumberdaya yang telah di curi selama ini merugikan negara dalam jumlah yg cukup besar.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran secara utuh wilayah negara yang terkait  wilayah perbatasan mulai dari bagaimana batas itu ditetapkan, dan ditegaskan kembali; termasuk apa itu garis batas, tugu-tugu batas, pos-pos lintas batas serta berbagai asesori perbatasan lainnya seperti jalan raya, jalan paralel perbatasan, jalan inspeksi, jalan tikus, Papan Nama, Gapura, Sosok atau Beacon. Buku ini juga akan memperlihatkan bagaimana assets perbatasan tersebut di pelihara, diorganisasikan, dikembangkan dan  bagaimana peran Pos-pos lintas batas selama ini dioptimalkan dalam pengamanan dan memberikan rasa aman di wilayah perbatasan dan semua itu di uraikan serta di untai dengan berbagai permasalahan perbatasan dan isu-isu yang berkembang dari sana. Sehingga kita dapat melihat kelemahan dan keterbatasan pembangunan kawsan perbatasan yang terjadi selama ini.

 

  • Daftar Isi
  • Kata Pengantar
  • Daftar Isi
  • Salam Dari Perbatasan
  • Konteks Strategis Wilayah Perbatasan
  • Kerjasama Antar Negara
  • BAB I  SEKAPUR SIRIH
  • Latar Belakang
  • Yang Ingin Disampaikan Dengan Buku ini
  • Cara Bertutur
  • Sistimatika Penulisan.
  • Pengertian-Defenisi
  • Menjadikan Wilayah Perbatasan Jadi Halaman Depan Bangsa
  • BAB II PENETAPAN GARIS BATAS NEGARA
  • Penetapan Garis Batas Republik Indonesia- Malaysia
  • Penetapan Garis Batas Republik Indonesia-Papua New Guinea
  • Penetapan Garis Batas Republik Indonesia-Timor Leste
  • Grand Design Pengelolaan Wilayah Perbatasan BNPP Terlihat Masih Sangat Inward Looking
  • Perbatasan Dalam Konstek Pemba ngunan 6 Koridor Ekonomi Nasional serta Konektivitas Asean.
  • BAB III PENEGASAN GARIS BATAS NEGARA
  • Penegasan Garis Batas Republik Indonesia – Malaysia
  • Metode Penegasan Batas
  • Hasil Survei Bersama.
  • Investigation,   Refixation,   and    Maintenance  (IRM)
  • Penegasan Batas Republik  Indonesia(ri)-Papua New Guinea (PNG)
  • Teknik/Metode Pengukuran Tugu MM
  • Hasil Survei Penegasan Batas
  • Penegasan Batas Republik Indonesia-Timor Leste
  • Hasil penegasan perbatasan antara RI-RDTL
  • Sekilas Tentang Penanganan Tegas Batas Antar Negara  Selama Ini
  • BAB IV  PERMASALAHAN GARIS BATAS DAN ISSU PERBATASAN
  • Permasalahan Garis Batas Republik Indonesia-Malaysia
  • Permasalahan Batas di Sektor Barat (Kal Barat-Sarawak)
  • Permasalahan Batas di Sektor Timur (Kal Timur,Kal Utara-Sabah)
  • Permasalahan Batas Indonesia – Papua New Guinea
  • Permasalahan Batas Indonesia-Timor Leste
  • Yang Jadi Berita Terkait Perbatasan
  • Permasalahan batas negara antara Indonesia dan Malaysia
  • Isu Perbatasan Indonesia – Papua NewGuinea
  • Isu Masalah Perbatasan Indonesia – Timor Leste
  • Wilayah Perbatasan Dari Sisi Konek tivitas Infrastruktur Asean
  • BAB V   PROFIL KABUPATEN PERBATASAN
  • Batas Negara Indonesia – Malaysia
  • Profil Perbatasan Kalimantan Barat dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Barat
  • Profil Perbatasan Kalimantan Utara dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Utara
  • Profil Perbatasan Kalimantan Timur dalam Lokasi Prioritas Kalimantan Timur
  • Profil Perbatasan Republik Indonesia-Papua New Guinea
  • Profil Perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste
  • Pengembangan Ekonomi di Wilayah Perbatasan, Bangun Infrastrukturnya
  • BAB  VI   PENUTUP
  • Menghadirkan Negara di Perbatasan
  • Kebijakan Pemeliharaan Batas Darat
  • Titik batas sebagai bagian integral dari garis perbatasan
  • Daftar Bacaan
  • Riwayat Singkat Penulis

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.