Pusaran Masalah Perbatasan

Rp104,500.00

Beli Di BukaLapak  Buku ini mencoba melihat keterbatasan dan pola pikir para pengelola negara, pembangunan Nusantara pada awalnya masih fokus di Pulau Jawa, sebagian di Sumatera dan sebagian lagi di Sulawesi, selebihnya baru sepantas-pantasnya. Hal itu pulalah yang nejadikan wilayah perbatasan, jadi serba terisolasi karena minimnya infrastruktur. Tidak ada jalan raya, tidak ada pelabuhan dan tidak ada lapangan terbang.  Minimnya infrastruktur berarti terisolasi. Terisolasi berarti tidak terjangkau, tidak bisa terbenahi baik warga maupun daerahnya. Dalam kondisi seperti itulah buku ini ditulis,dan melihat berbagai persoalan yang membelenggunya. Beli Di TokoPedia  Keunikan, keindahan, kekayaan alam Nusantara akhirnya membuat berbagai pedagang Eropa terlibat dalam pertarungan, dan perang untuk menguasai tidak saja rute pelayaran rempahnya, tapi sekaligus ingin menguasai bumi penghasil rempah, kepulauan Nusantara.  Hal itu pulalah yang kemudian menjadikan Nusantara sebagai daerah koloni oleh Belanda, Potugis dan Inggeris. Kita kemudian mengenal perbatasan darat dengan tiga negara yakni di Kalimantan (Belanda-Inggeris); Papua ( Belanda-Inggeris); dan Timor (Belanda-Portugis).

Bukunya Beli DiSini

Description

Pusaran Masalah Perbatasan 
Jumlah halaman : 342 halaman
ISBN 978-602-1032-87-9

Pada zamannya, rempah-rempah Nusantara merupakan komoditi perdagangan utama, yang tiada duanya. “Jalur rempah meski hingga kini masih tetap terselubung dalam kabut minimnya fakta”, seperti dituliskan John Keay, The Spice Route: A History (2007). Tetapi, satu hal yang jelas, rute rempah itu telah eksis meski belum ada yang tahu persis seperti apa routenya. Rempah-rempah datang dari negeri entah berantah nun jauh di belahan timur di Nusantara. Suatu lokasi yang sangat jauh lebih dari 15 ribu km dari kawasan Eropa. Karena itulah, rempah-rempah beserta jalurnya menjadi daya tarik tersendiri bagi orang Eropa.

Rute rempah telah berumur lebih tiga milenium. Masa puncak jalur rempah tercapai sejak kemunculan Islam dan kebangkitan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Mereka membangkitkan perdagangan melewati jalur rempah pada masa pra-Islam. Kemudian, sejak abad ke-7 dan 8 M, para pelayar dan pedagang Muslim dari Arabia seperti dilaporkan al-Ramhurmuzi dalam Aja’ib al-Hindi berlayar ke pelabuhan-ibu kota Sriwijaya untuk membeli rempah. Para pelayar dan pedagang Muslim dari Arabia ini kemudian juga sampai ke ‘Kepulauan Rempah-rempah’ (Spice Islands), Maluku.

Menyimak semua ini, bisa dipahami mengapa akhirnya berbagai kekuatan Eropa terlibat dalam pertarungan, dan perang untuk menguasai tidak saja rute pelayaran rempahnya, tapi sekaligus ingin menguasai bumi penghasil rempah, Kepulauan Nusantara.  Kedatangan kolonialisme Eropa yang menerapkan monopoli perdagangan rempah dan komoditas lain membawa perubahan dalam semua asfek kehidupan warga Nusantara. Hal itulah kemudian menjadikan Indonesia sebagai daerah Koloni oleh Belanda, Potugis dan daerah lainnya oleh Inggeris. Kita kemudian mengenal perbatasan darat dengan tiga negara yakni di Kalimantan (Belanda-Inggeris); Papua ( Belanda-Inggeris); dan Timor (Belanda-Portugis).

Karena keterbatasan dan pola pikir praktis, pembangunan Nusantara pada awalnya masih fokus di Pulau Jawa, sebagian di Sumatera dan sebagian lagi di Sulawesi, selebihnya baru sepantas-pantasnya. Hal itu pulalah yang nejadikan wilayah perbatasan, jadi serba terisolasi karena minimnya infrastruktur yang bisa dibangun di wilayah tersebut. Minimnya infrastruktur berarti terisolasi. Terisolasi berarti tidak terjangkau, tidak bisa terbenahi baik warga maupun daerahnya. Warga perbatasan, terpaksa melakukan apa saja asal mereka bisa bertahan hidup sebagai mana mestinya. Maka muncullah jalur-jalur tradisional, jalur yang bisa memberikan warga perbatasan akses untuk mendapatkan kebutuhan mereka sehari-hari, tentu dengan semua dinamikanya.

Sementara negara tetangga, sepenuhnya dapat mengurus warganya yang ada di perbatasan, dan bahkan mereka sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik dalam hal pendidikan, kesehatan dan sarana fasilitas umum lainnya seperti Listerik, Telepon dan pasar-pasar yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan mereka sampai di Distrik/Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Malaysia juga membangun jaringan Askar Wataniah, setara dengan Komponen Cadangan yang sudah terintegrasi dengan Tentara Diraja Malaysia (TDM). Komponen cadangan ini, terorganisir dengan baik serta mendapat hak/tunjangan yang bisa membuat mereka “bangga” jadi askar wataniah. Sementara di sisi Indonesia, masih jauh dari yang semestinya. Namun belakangan ini, setelah pemerintah Jokowi-JK membangun jalan paralel perbatasan, maka sedikit banyak isolasi yang selama ini jadi penghalang dalam pembangunan kini sudah mulai terbuka. Tetapi tentu masih membutuhkan waktu untuk bisa memanfaatkan keterbukaan isolasi demi pembangunan perbatasan dan warga perbatasannya.

Posisi Nusantara sebagai kawasan perlintasan perdagangan dunia yang begitu strategis, sampai saat ini baru bisa dimanfaatkan oleh negara Singapura dan Malaysia, dua negara tetangga  yang mampu menyuguhkan layanan, sarana dan prasarana  kelas dunia dengan cita rasa dan keramah tamahan dari timur. Padahal dari segi apapun, kalau Indonesia bisa membangun pelabuhan dan bandara kelas internasional di sepanjang Selat Malaka dan di 3 jalur ALKI maka dibandingkan dengan negara manapun di sekitarnya pastilah tetap jauh lebih unggul. Dalam kondisi seperti itulah maka penulis menuliskan buku ini. Buku dengan judul “PUSARAN MASALAH PERBATASAN. Serial Catata Blog Seorang Prajurit Perbatasan.” Pembangunan infrastrukut disertai kekuatan dan kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta diarahkan untuk mewujudkan wilayah perbatasan jadi halaman Depan Bangsa yang semestinya,  fungsional dan modern yang mampu menjadi pusat bisnis bagi wilayah di sekitarnya, baik nasional maupun regional.

Langkah kea rah itu sudah dilakukan. Indonesia telah meluncurkan Pusat Logistik Berikat (PLB) atau seperti gudang raksasa untuk menimbun barang ekspor dan impor di Indonesia. PLB masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid II yang disebut-sebut paling berhasil. Direktur Utama Bea dan Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan, beberapa gudang di Singapura telah pindah ke kawasan CAKUNG DAN BALIKPAPAN, serta CIKARANG. Termasuk produk kapas yang selama ini ditimbun di Port Klang atau Pelabuhan Klang, Malaysia kini sudah ada di Indonesia. “Seumur-umur belum pernah Indonesia menjadi hub untuk kapas. Kapas yang tadinya di Port Klang sudah masuk ke Cikarang, Sritex di Jawa Tengah sudah membeli dari Cikarang,” kata dia di Komplek DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2016). Sebagian besar barang Indonesia yang biasanya ditumpuk di Singapura kini sudah berubah.  Sebagai contoh alat-alat berat yang ditumpuk di Singapura sampai dua tahun, sudah pindah ke Cakung. “Kalau dulu ambil eskavator, dan lainnya dari Singapura, karena bebas Bea Masuk, sekarang sudah ambil dari Cakung. Jadi nanti akan kita perluas ke Indonesia timur seperti Sorong, konsep tol laut tidak akan maksimal tanpa kawasan industri dan Pusat Logistik Berikat. Hal hal seperti itulah, yang semestinya dilakukan. Memberi sarana dan fasilitasi bagi kemudahan arus perdagangan Dunia.

Batas negara di darat memiliki titik-titik perlintasan yang disepakati dan diformalisasikan sebagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Berbagai  fungsi PLBN diantaranya dalam bidang perdagangan dan perlintasan orang yang difasilitasi oleh adanya kantor Bea Cukai, Migrasi, Karantina, security dan pertahanan Dll dengan standar internasional. PLBN merupakan pintu gerbang Ekspor – Impor dan sekaligus beranda depan NKRI yang jadi  perhatian, khususnya mengenai kelengkapan dan tata ruangnya sehingga berfungsi dengan baik, lengkap, dan terlihat menarik serta menjadi simbol kemajuan suatu bangsa.

Namun pada umumnya untuk wilayah yang belum mempunyai pintu resmi, terdapat jalan-jalan penghubung tradisional (jalur C) yang dimanfaatkan masyarakat lokal bagi kepentingan mereka sehari-hari, misalnya seperti yang ada di Kabupaten Bengkayang kondisi CIQS nya masih dalam keadaan sementara, dan sarana jalannya masih tergolong kurang memadai. Jalan setapak atau jalan tikus ini sejatinya adalah jalan tradisional yang menggambarkan  Upaya mesyarakat perbatasan dalam mensiasati hidup di perbatasan yang minim infra struktur, mencari dan mempertemukan pasar terdekat, dengan memanfaatkan semua potensi mulai dari etnisitas, tokoh nonformal, petugas dengan bebas tanpa terintervensi oleh peraturan dan hukum dari kedua belah pihak. Banyaknya Jalur C dapat juga disebut sebagai gambaran kurangnya pleksiblitas atau terlalu kaku dan terbatasnya peraturan formal yang ada yang diterapkan lewat Jalan Resmi  berupa PLB ataupun PLBN bagi kehidupan para warga perbatasan yang ada disekitarnya. Jalur  C akan hilang dengan sendirinya kalau PLB dan PLBN dapat mengakomodir kebutuhan warga di sekitar perbatasan serta memperbaiki infrastruktur di wilayah tersebut.

Pada 12 Desember 2016 Presiden juga telah meresmikan PLBN versi baru di Entikong, hal serupa juga akan dilakukan presiden di 7 PLBN lainnya. PLBN adalah pintu orang dan barang sesuai standar internasional. Hal itulah yang juga tengah dikejar oleh Pemda Kaliamantan Barat, bagaimana memanfaatkan PLBN Entikong bisa dimanfaatkan untuk Sarana Ekspor dan Impor ke manca negara. Untuk Pemda telah menjadikan Pelabuhan Kijing Mempawah jadi pelabuhan dengan standar internasional yang bisa memanfaatkan pintu gerbang PLBN Entikong. Hal seperti itu, diharapkan juga dilakukan oleh Pemda terkait di 7 PLBN lainnya. Menjadikan wilayah perbatasan jadi Hub perdagangan internasional yang bisa memberikan peluang bagi kesejahteraan warganya di perbatasan.

Indonesia mempunyai wilayah perbatasan darat dan laut. Punya perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Sayangnya sampai saat ini  masih ada 70 persen masalah penegasan batas yang belum selesai. Secara teoritis dan fakta memperlihatkan bahwa konflik dimasa datang kemungkinan yang paling dominan adalah konflik yang disebabkan oleh belum selesainya penegasan batas dengan negara tetangga. Penyelesaian masalah perbatasan merupakan amanat dan kewajiban institusional yang harus dilaksa nakan oleh Pemerintah RI. Namun demikian bisa dipahami, penyelesaian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga membu tetangga membutuhkan waktu yang tidak sedikit karena pengaruh berbagai factor yang tidak bisa dihindari.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.