Mendirikan & Membangun BumDes Sesuai UU Desa

Rp154,500.00

Buku ini menjelaskan dengan cara sederhana bagaimana proses dan prosedur mendirikan BumDes yang diamanatkan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keterangannya dilengkapi dengan berbagai contoh-contoh dokumen pendukung dan ilustrasi yang jelas. Harapannya adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 hanya sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.

Category: Tag:

Description

Mendirikan & Membangun BumDes Sesuai UU Desa
ISBN-978-602-336-620-0
Jumlah halaman : 335 halaman

BumDes kini sudah jadi harapan, keberadaannya juga menjadi perhatian para penggerak pemberdayaan pengembangan Daya Saing Desa seantero Dunia. Karena apa? Karena BumDes ini adalah bisnis yang digerakkan oleh semangat sosial Gotong Royong dan di dukung oleh program Dana Desa berciri khas Indonesia. Semua pihak kini berharap Badan usaha milik desa BumDes menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan, seperti pengangguran hingga ketimpangan kesejahteraan. Kalau desa-desa itu memang terlalu kecil dan terlalu miskin untuk mendirikan sebuah BumDes maka mereka tetap dapat didirikan BUMDes bersama yang merupakan badan usaha yang didirikan oleh beberapa desa. BumDes memang sangat menjanjikan.

Buku ini menjelaskan dengan cara sederhana bagaimana proses dan prosedur mendirikan BumDes yang diamanatkan UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Harapannya adalah agar semua desa di Indonesia memiliki badan usaha milik desa. Dari 74.250 desa di Indonesia, sampai akhir 2016 hanya sekitar 29 persen yang telah merintis berdirinya badan usaha milik desa (BUMDes). Dari 29 persen desa yang telah merintis pembentukan BUMDes, hanya 39 persen yang BUMDes-nya aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Mayoritas masih BUMDes normatif, sekadar memiliki legalitas AD/ART dan baru terbatas ditopang alokasi penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang jumlahnya pun tidak signifikan.

Kemendes sendiri sejak awal sudah mempersiapkan BUMDes ini agar nantinya dapat menjadi ajang pembelajaran dan pengembangan kemampuan bagi sumber daya manusia di desa agar dapat berkembang. Karena itulah Desa kini juga sudah mempunyai partner Pendamping Desa, di tengah-tengah masyarakat desa yang sangat bersemangat membangun desanya sendiri. Apalagi dengan adanya program Dana Desa. BUMDes dapat memanfaatkan dana desa sebagai modal awal dari program kerjanya. Dari tahun ke tahun, jumlah DANA DESA pun terus meningkat. Tahun 2015, jumlah dana desa mencapai Rp 20,76 triliun dengan rata-rata penerimaan per desa mencapai Rp 280,3 juta. Tahun 2016, jumlah dana desa naik menjadi Rp 46,98 triliun dengan penerimaan rata-rata per desa Rp 643,6 juta. Adapun tahun 2017, jumlah dana desa Rp 60 triliun dengan penerimaan rata-rata per desa Rp 750 juta-Rp 800 juta.

Sementara ini BUMDes  yang memiliki aset terbesar adalah BUMDes di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan aset Rp 10,3 miliar. Adapun BUMDes dengan aset terbesar kedua adalah BUMDes di Desa Tirtonirmolo, Kabupaten Bantul, DIY, dengan aset Rp 8,7 miliar. “BUMDes di Ponggok merupakan salah satu contoh BUMDes terbaik karena BUMDes di sana awalnya hanya memiliki modal Rp 3 juta hingga Rp 4 juta. Berkat kreativitas kepala desa dan masyarakat, BUMDes bisa berkembang bagus. BUMDes bisa bergerak dalam pelayanan publik, perdagangan barang dan jasa, serta penguatan institusi keuangan di pedesaan. BUMDes yang kian banyak diharapkan mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Lambatnya progres pembentukan BUMDes disebabkan berbagai faktor, di antaranya kepala desa—representasi pemerintah desa—enggan mendirikan BUMDes karena dianggap jadi beban anggaran dan tidak memberikan keuntungan cepat dan praktis bagi pendapatan asli desa. Kepala desa yang pragmatis bahkan menolak merintis pendirian BUMDes karena dianggap belum cukup landasan yuridis. Mereka beralasan Permendesa tentang BUMDes kontradiksi dengan Permendagri. Sementara jajaran pemerintah desa yang konservatif juga tak serius membentuk BUMDes karena tidak dianggap  sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi pelayanan publik. Banyak pula desa yang gagal merintis pembentukan BUMDes karena keterbatasan SDM yang cakap dan paham hakikat fungsi ekonomi dan bisnis pedesaan.

Pembentukan BUMDes mengacu pada Permendesa No 4/2015. BUMDes didirikan dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan ekonomi desa, dan meningkatkan pendapatan asli desa. Pertimbangan pembentukan BUMDes didasari oleh kemampuan potensi ekonomi desa, kapasitas sumber daya alam dan SDM di desa, dan inisiatif kreatif pemerintah desa. Sumber anggaran pembentukan BUMDes berasal dari penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola dan dikembangkan.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.