Disaat Tapal Batas Tak Berharkat

Rp104,500.00

 Beli Di Bukalapak. Buku ini akan memperlihatkan bagaimana Konflik Batas itu bisa berkepanjangan, bisa melupakan akal sehat sebagai bangsa, sebagai etnisitas. Tidak banyak bangsa yang bisa “rasional” menghadapi masalah perbatasannya. Padahal dalam realitasnya, tidak jarang perbatasan itu hanya daerah terisolasi, daerah tidak bertuan, atau daerah yang terlantar atau di terlantarkan. Tetapi begitu masalah batas mencuat ke permukaan. Maka semuanya brgitu peduli, semuanya begitu mencintai negerinya; begitu  mencintai Kedaulatannya. Buku yang bisa menempatkan akal sehat anda pada posisi yang semestinya bila hal itu berhubungan dengan perbatasan. Fakta memperlihatkan bahwa konflik yang bermula dari perbatasan adalah persoalan kawasan yang tiada ahirnya. Kita bisa melihat konflik batas antara Thailand-Kamboja. Indonesia sebagai ketua Asean kala itu, tidak mempunyai banyak opsi, kecuali untuk mengajak agar kedua negara yang berkonflik untuk lebih memilih cara-cara damai daripada menggunakan kekerasan dengan senjata. Asean hanya bisa memberikan “fasilitasi” yang tidak memihak dan berharap kedua negara bisa menemukan cara penyelesaiannya sendiri. Tapi mereka hanya sekedar mendengarkan saja. Mereka punya perhitungan sendiri sendiri.   Beli Di TokoPedia

Category:

Description

Fakta memperlihatkan bahwa konflik yang bermula dari perbatasan adalah persoalan kawasan yang tiada ahirnya. Kita bisa melihat konflik batas antara Thailand-Kamboja. Indonesia sebagai ketua Asean kala itu, tidak mempunyai banyak opsi, kecuali untuk mengajak agar kedua negara yang berkonflik untuk lebih memilih cara-cara damai daripada menggunakan kekerasan dengan senjata. Asean hanya bisa memberikan “fasilitasi” yang tidak memihak dan berharap kedua negara bisa menemukan cara penyelesaiannya sendiri. Tapi mereka hanya sekedar mendengarkan saja. Mereka punya perhitungan sendiri sendiri.

Kemudian kita juga mendengarkan berbagai protes keras dari Filipina, Malaysia, Brunei,Vietnam dan Taiwan terkait apa yang dilakukan China di wilayah yang disengketakan di kepulauan paracel, Spratly laut china selatan. Mereka menuduh China telah merusak rasa damai dan stabilitas di Asia.Tapi China juga tidak peduli. Demikian juga dengan persoalan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangganya, sungguh banyak persoalan dan permasalahannya. Baik di perbatasan darat maupun perbatasan laut.Padahal perbatasan itu hanya daerah tertinggal &diterlantarkan. Pada realitanya daerah itu sungguh tak bisa mereka berdayakan. Daerah itu bagai takpunya harkat dan martabat tetapi anehnya semua mau bertarung habis untuk mempertahankannya.

Sebut saja konflik batas, maka yang ada itu umumnya adalah semangat permusuhan, misalnya yang ada antara Thailand-Kamboja; antara China-India; antara Mexico-Amerika; antara Indonesia-Malaysia; antara china dengan Vietnam, Malaysia, Taiwan, Brunai Darussalam, Filipina di Laut China Selatan; antara China-Jepang;antara Korea Utara-Korea Selatan;antara Korea Selatan-Jepang dll., semua itu penuh intrik dan tipu daya. Tidak ada suasana damai, yang ada hanyalah ke hati-hatian, saling curiga dan ketidak percayaan. Memang ada juga yang beda. Penegasan perbatasan antara RI-Singapura, menurut saya boleh dikatakan sebagai sesuatu yang beda. Beda dalam artian beritanya tidak kemana-mana dan para perundingnya fokus pada penegasan batas. Hingga kini perbatasan kedua negara sudah hamper selesai, dan tetap dalam suasana bersahabat yang baik.

Tahu nggak, perbatasan antara Indonesia-Malaysia di pulau Kalimantan sepanjang 2004 km lebih itu masih ada 10 OBP (Outstanding Boundary Problems) yang kedua negara belum sepakat di sepuluh titik tersebut. Padahal kedua negara itu sudah melakukan pengukurannya sejak tahun 1975-2000; cara pengukurannya sudah sesuai prosedur yang dibuat bersama, sudah diukur bersama-sama-dalam artian yang sesungguhnya. Misalnya saat mengambil data jarak dan sudut, kedua negara memakai alat yang sama diukur oleh tim bersama.

Caranya juru ukur Indonesia mendirikan atau setting alat, kemudian membaca data dengan suara keras sehingga tim mendengarkan, kedua pihak sama-sama mencatat hasilnya, kemudian membubuhkan tanda tangan pada buku ukur partnernya masing-masing. Artinya juru ukur Indonesia melihat buku ukur Malaysia dan kalau angkanya sama lalu membubuhkan tanda tangannya. Begitu juga sebaliknya.

Saat penghitungan data juga sama, rumusnya sama datanya sama, hasilnya di “cross chek” kalau hasilnya sama lalu dibubuhkan tanda tangan. Menggambar juga sama, metoda sama, alat sama dan hasilnya juga sama. Kalau hasilnya sama lalu membubuhkan tanda tangan. Begitu seterusnya, sampai selesai. Tetapi begitu selesai, tokh pihak Malaysia juga masih tidak setuju dan sampai saat ini masih juga belum selesai. Itu berarti selama 38 tahun belum juga selesai. Tapi secara nyata malah menghasilkan sumber konflik batas.

Konflik batas antar kabupaten/Kota atau antar provinsi, juga tidak kalah serunya. Secara logika mestinya tidak ada masalah, karena batas tersebut bukanlah batas kedaulatan, tetapi semata-mata hanya batas administrasi wilayah yang perlu dikukuhkan demi pelayanan masyarakat yang lebih baik.

Tapi nyatanya apa?

Pada tahun 2012, terdapat 365 segmen batas daerah yang dalam proses penegasan dilapangan, dari jumlah tersebut terdapat 74 segmen yang telah dilaporkan dalam status bersengketa (Kemendagri, 2012). Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun 1999, dengan berbagai alasan telah terjadi “big bang decentralization”  di Indonesia  (Hofman & Kaiser, 2002), sehingga dalam waktu 10 tahun jumlah daerah otonom bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34  kota (Kemendagri, 2010). Sekarang sudah ada 34 Provinsi ;  98 Kota   dan 410 Kabupaten. Semangat pemekaran daerah otonom dengan semua aspirasinya sulit dibendung sampai akhirnya Presiden SBY pada tanggal 3 September 2009 memberlakukan kebijakan morotarium pemekaran daerah.

Pemekaran daerah berarti menambah segmen batas wilayah. Saat ini batas antar daerah yang ada berjumlah 966 segmen dan baru 15% atau 148 segmen yang telah ditegaskan melalui Permendagri, selebihnya (85%) masih belum ditegaskan dilapangan dengan bebagai alasan (Subowo,2012).

Merujuk pada teori Boundary Making Jones (1945), penetapan batas wilayah pada Undang-undang Pembentukan Daerah (UUPD)  merupakan tahapan Delimitasi (Sutisna,2007). Delimitasi merupakan proses dua tahap yaitu ”memilih” letak suatu garis batas dan mendefinisikannya, didalam peta. Didalam UUPD secara jelas telah dilakukan tahap memilih dengan dicantumkannya ayat-ayat yang menentukan cakupan wilayah dengan batas batasnya ditunjukan dengan penunjukan batas di sebelah utara, timur, selatan dan barat.

Namun pilihan yang telah dilakukan pada umumnya tidak diikuti dengan pendefinisian titik dan garis batas yang tegas di dalam peta lampiran UUPD. Kenapa hal ini terjadi? Setelah reformasi, peta lampiran UUPD adalah peta itu bersifat legal, artinya apa yang digambarkan pada peta tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Padahal sebelum era reformasi masalah batas tidak pernah jadi persoalan, peta pada lampiran batas tersebut hanya sekedar pembeda antara daerah yang satu dengan daerah tetangganya.

Tapi kini jadi masalah, sebab dalam era reformasi ini pembuatan peta lampiran UUPD seharusnya harus dilakukan secara cermat dan benar sesuai kaidah kartografis yang baku karena hal seperti itu memang diamanatkan oleh undang-undang. Kesalahan dan tidak akuratnya gambar garis batas wilayah di peta berpotensi menimbulkan sengketa posisional antar daerah yang berbatasan (Adler,1995). Peranan yang sangat penting dari peta lampiran batas wilayah yang ada didalam UUPD adalah sebagai acuan atau pedoman melakukan penegasan batas wilayah dilapangan.

Sebagai konsekwensinya, permasalahan yang ditemukan saat ini, banyak peta batas wilayah pada UUPD yang tidak memenuhi syarat teknis kartografis bila digunakan sebagai dasar dalam penegasan batas daerah. Persyaratan teknis tersebut meliputi : adanya skala, datum geodetik, sistem koordinat dan sistem proyeksi peta. Penelitian yang telah dilakukan terhadap peta batas wilayah pada UUPD periode 1990-2003, 68 % tidak mencantumkan skala (Soemaryo dkk, 2013). Tidak adanya  skala maka peta batas wilayah tersebut tidak dapat digunakan untuk analisis spasial seperti mengukur panjang segmen batas atau luas wilayah.

Masalah konflik batas antar daerah nuansanya lain lagi. Forum untuk itu biasanya difasilitasi oleh Pusat dalam hal ini Kemdagri. Pada acara pembukaan para petinggi dari masing-masing pihak hadir, dan memberikan sambutan yang sungguh melegakan. Kenapa ? Karena para pihak sebenarnya tahu persis makna penegasan batas ini. Yakni penegasan administrasi perbatasan. Dalam sambutannya, mereka sama-sama memperlihatkan komitmen yang kuat dan cinta akan NKRI. Bagi mereka batas itu tidak jadi masalah, dimanapun letaknya, yang penting sesuai dengan UU dan tradisi yang sudah ada serta kedua belah atau para pihak menyepakati. Pendek kata siapapun yang mendengarkan sambutan para pihak itu pasti punya keyakinan masalah batas akan cepat dapat diselesaikan.

Tapi apa yang terjadi? Lain yang dikatakan oleh pimpinan para pihak, lain lagi yang diperjuangkan oleh Tim Teknisnya masing-masing. Padahal secara teknis penegasan batas itu sangat mudah untuk ditegaskan. Karena teknologinya sudah ada. Dengan teknologi perpetaan yang ada. Keadaan lapangan bisa direkonstruksi secara tiga dimensi.

Dengan data peta dasar ditambah radar, landsat, spot, dan Quickbird keadaan lapangan apa adanya (ketelitian 2.5 m) bisa dihadirkan di ruangan rapat. Sehingga para pihak dengan mudah dapat melihat batas daerah mereka apa adanya. Tapi pada kenyataannya, tidak mudah menemukan kesepakatan. Sebagai pengamat kita sangat prihatin, betapa besarnya peluang kerja sama yang lepas dan betapa besar kerugian negara yang diakibatkan penegasan batas antar daerah ini. Tetapi tetap saja, para pihak seolah tidak peduli.

Hal itu baru dari sisi penegasan batasnya saja. Padahal belum lagi perbatasan karena keterisolasiannya, karena minimnya infrastruktur, minimnya sarana-prasarana penunjang pembangunan membuat wilayah perbatasan itu jadi sumber pembawa ke sengsaraan. Tapi meski begitu, meski kondisinya sangat “menyesakkan”, tetapi begitu orang berbicara terkait batas? Maka harkat dan rasa kedaulatan, rasa nasionalisme jadi tumbuh sampai ke ubun-ubun. Aneh tapi itu nyata dank arena hal-hal seperti itulah Buku ini jadi menarik.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.