Cinta Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa

Rp104,500.00

 Beli Di Bukalapak Mencintai Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa bermakna juga dengan cara menjaga kedaulatan Negara dengan cerdas di meja-meja perundingan perbatasan. Para juru runding memahami benar perbatasannya. Para juru runding memahami benar perbatasannya tahu betul Roh nya Traktat yang Jadi dasar penetapan perbatasan tersebut. Buku ini memberikan Anda Roh nya traktat yang jadi penetapan batas tersebut. Mencintai Ujung Negeri juga bermakna mencintai wilayah Perbatasan dan menjadikannya halaman Depan mewujudkan rasa cinta di ujung negeri sejatinya, diperlukan sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut. Penegasan perbatasan kita dengan sepuluh negara tetangga hingga kini belum ada satupun yang sudah selesai dan juga punya berbagai masalah. Membangun perekonomian perbatasan kata kuncinya adalah membuka isolasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan paralel perbatasan dan kemudian menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dan itu kini tengah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK

Description

  • Cinta Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa
  • Jumlah halaman-355 halaman
  • ISBN-978-602-1062-80-7
  • Cetakan ke-2

Cinta Ujung Negeri

Mencintai Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa bermakna juga dengan cara menjaga kedaulatan Negara dengan cerdas di meja-meja perundingan perbatasan. Para juru runding memahami benar perbatasannya. Para juru runding memahami benar perbatasannya tahu betul Roh nya Traktat yang Jadi dasar penetapan perbatasan tersebut. Buku ini memberikan Anda Roh nya traktat yang jadi penetapan batas tersebut. Mencintai Ujung Negeri juga bermakna mencintai wilayah Perbatasan dan menjadikannya halaman Depan mewujudkan rasa cinta di ujung negeri sejatinya, diperlukan sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut. Penegasan perbatasan kita dengan sepuluh negara tetangga hingga kini belum ada satupun yang sudah selesai dan juga punya berbagai masalah.
Membangun perekonomian perbatasan kata kuncinya adalah membuka isolasi dengan membangun infrastruktur seperti jalan paralel perbatasan dan kemudian menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan dan itu kini tengah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kini pemerintah sudah berpihak secara jelas. Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan membuka jalan paralel perbatasan, memperbaharui sarana dan fasilitas PLBN, menkoneksikannya dengan Tol laut dan Tol Udara, sehingga terbuka lebar bagi tumbuhnya kota-kota khusus perbatasan. Kota yang mampu membawa produk Indonesia dapat bersaing dengan produk negara-negara tetangga. Pemerintah juga menghendaki agar TNI dan Polri melakukan Gelar Ulang kekuatannya agar wilayah perbatasan bisa lebih menjanjikan dengan rasa aman.

Mencintai Ujung Negeri Menjaga Kedaulatan Bangsa sudah sering dislogankan yakni dengan menjadikan Wilayah Perbatasan menjadi halaman Depan Bangsa. Warga perbatasan yang mendengarkannya berbinar-binar karena gembira tapi setelah ditunggu dan ditunggu semua itu baru sebatas selogan. Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri sejatinya, diperlukan sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional.
Memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya kota-kota khusus perbatasan, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan. Untuk mewujudkan rasa cinta di ujung negeri, diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional.
Sebenarnya upaya sudah cukup banyak yang dilakukan pemerintah, khususnya yang menyangkut UU dan Kebijakan terkait pembangunan perbatasan. Hanya saja mereka yang mengawakinya memang kurang punya kemampuan. Saat ini sudah ada BNPP yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan? Badan ini memang punya otoritas milik pemerintah Pusat dalam upaya mengembangkan wilayah perbatasan atau pulau strategis yang dipercaya dapat menjadi motor atau lokomotive pengembangan ekonomi di wilayah sekitarnya. Badan seperti ini sangat dibutuhkan dalam upaya membangun perbatasan jadi beranda depan kedaulatan bangsa tapi sayangnya karena berada ditangani oleh tenaga SDM seadanya maka Badan ini seperti lumpuh tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan badan ini seolah akan mencederai UU sebab ia tidak mampu mengemban amanatnya.
Dengan adanya BNPP maka salah satu yang diharapkan darinya adalah mewujudkan perbatasan menjadi sebuah lokomotive ekonomi regional atau Asean yang berpusat di Perbatasan; pembangunan seperti ini sekaligus jadi role model bagaimana wilayah perbatasan di kembangkan dan sekaligus tantangan kepada BNPP. Hanya saja dapatkah BNPP berperan sesuai dengan Visi dan Misinya? Kenapa BNPP? Karena BNPP adalah otoritas pengelola perbatasan, BNPP mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.
Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perbatasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.
Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.
Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

  • Daftar Isi
  • Kata Pengantar
  • Sekapur Sirih
  • BAB I  Pendahuluan
  • 1.1       Di Tapal Batas Negara
  • 1.2       Kenapa Buku Ini Saya Tulis
  • 1.3       Buat Siapa Buku ini di tulis
  • 1.4       Ruang lingkup pembahasan  dan tata urut
  • 1.5       Cara penulisan Buku ini
  • 1.6       Realitanya Berbeda Dengan Yang Dibayangkan
  • 1.7       Grand Design Pembangunan Perbatasan
  • 1.8          Pengelolaan Batas Wilayah Negara
  • 1.9         Pengertian-Pengertian
  • 1.10     Dasar Hukum
  • BAB II.  Fakta Strategisnya Wilayah Perbatasan Indonesia
  • 2.1    Wilayah Perbatasan Apa Adanya
  • 2.2    Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar
  • 2.3 Menghadirkan Asean di Wilayah Perbatasan
  • 2.4   Permasalahan Wilayah Perbatasan
  • BAB III.   Penegasan Batas Darat Antar Negara Serumpun
  • 3.1  Perbatasan Negara Serumpun
  • 3.2  Penegasan Perbatasan Darat
  • 3.2.1   Perbatasan Antara Koloni Belanda-Inggeris di Kalimantan
  • 3.2.2    Penegasan Batas RI-Malaysia
  • 3.2.3    Penagasan Batas RI-PNG
  • 3.2.4    Penegasan Batas RI-Timor Leste
  • BAB IV  Penegasan Batas Laut Antar Negara Serumpun
  • 4.1     Tim Tegas Batas Laut.
  • 4.2   Wilayah Laut Indonesia
  • 4.3   Pembagian Zona Laut  Indonesia
  • 4.4   Permasalahan Laut Indonesia
  • 4.5   Perbatasan Laut Indonesia
  • BAB V Pengembangan Ekonomi Perbata san
  • 5.1  Memberdayakan Ekonomi Perbatasan
  • 5.2 Keterbatasan Infrastruktur Penggerak Ekonomi
  • 5.3  Kearifan Lokal Sosial Budaya
  • 5.4   Kota-Kota Perbatasan Etalasi Industri Pariwisata
  • 5.5   Kekuatan Kerangka Pertahanan Per batasan
  • BAB VI  Menjaga Kedaulatan Bangsa
  • 6.1  Realitas Wilayah di Ujung Negeri
  • 6.2 Kekuatan Penyangga Pertahanan Per batasan
  • 6.3 Konsep dan Kebijakan Pertahanan Negara
  • 6.4    Pertahanan Militer di Kalimantan
  • 6.5   Pertahanan Militer di Papua
  • 6.6   Cinta di Ujung Negeri
  • Daftar Bacaan
  • Riwayat Singkat Penulis

Harus terus digelorakan semangat untuk mendorong perlunya suatu Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan; diharapkan dapat mendorong untuk lebih menekankan perlunya pembangunan sarana dan prasarana untuk pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya sehingga mampu mengikuti perkembangan yang ada, atau mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih dulu berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Secara logika kalau ada SDA serta ditunjang oleh tersedianya infrastruktur yang baik, maka para investor akan datang dan mengembangkan bisnisnya di perbatasan. Jadi kata kuncinya, koordinasi yang baik, dukungan infrastruktur yang perima dan adanya regulasi yang pro investasi serta pelayanan yang taransparan. Kita tidak ingin kelemahan di BNPP malah menjadikan wilayah ujung Negeri jadi tidak bermakna.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.