Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Oleh Harmen Batubara

Badan Nasional Pengelola Perbatasan[1] (BNPP) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020. Acara diselenggarakan di Ballroom Hotel Pullman Lt. L Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/03/2020).  Maksud dan tujuan dari pelaksanaan Rakornas Pamtas 2020 ini adalah memberikan pemahaman tentang arah kebijakan dan strategi pengamanan perbatasan negara serta menemukan permasalahan-permasalahan pengelolaan batas wilayah negara dan lintas batas negara sebagai dasar perumusan dan kebijakan untuk mewujudkan sistem pengamanan perbatasan negara terpadu menuju perbatasan negara yang aman, tertib, dan dinamis.

Pengamanan perbatasan
pengamanan perbatasan

Dalam keynote speech-nya, Tito Karnavian menyatakan salah satu isu yang di bahas dalam Rakornas Pamtas ini adalah langkah sinergis seperti apa yang harus dilakukan menyingkapi banyaknya temuan aktivitas lintas batas ilegal yang keluar masuk Indonesia tanpa melalui prosedur formal. Setidaknya terdapat sebelas (11) permasalahan utama dalam pengamanan kawasan perbatasan di luar kejahatan lintas batas negara, yakni: Pertama, masih Lemahnya Pengawasan di Kawasan Perbatasan. Kedua, masih banyak jalur lintas negara illegal baik barang, narkoba maupun manusia. Ketiga, masih terjadinya penjualan dan pembelian bahan bakar minyak secara illegal antara kapal besar dengan kapal kecil;

Selanjutnya, keempat, adanya kapal peti kemas dari luar negeri yang membuang limbah B3 di lautan Indonesia. Kelima, banyaknya pelabuhan tradisional yang rawan dijadikan lokasi penyelundupan. Keenam, keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional tentang batas wilayah negara sehingga banyak nelayan yang ditangkap kepolisian negara tetangga; Ketujuh, kurangnya prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di berbagai wilayah panai/Perbatasan laut sehingga banyak nelayan tidak mendapat nilai ekonomis dan hasil laut. Kedelapan, belum maksimalnya kerjasama antar Kementerian/Lembaga dalam menangani kejahatan Lintas Negara. Kesembilan, kurangnya jumlah personel di wilayah perbatasan dan masih terbatasnya sarpras pencegahan Lintas Negara. Kesepuluh, banyaknya peraturan dan undang-undang terkait Perbatasan yang tumpang tindih kewenangan K/L; dan kesebelas, belum maksimalnya kerjasama antar aparat penegak hukum di perbatasan.

Baca Juga : Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

“Ada beberapa persoalan yang kita hadapi dalam mengelola perbatasan kita, baik di darat, laut, maupun udara. Di darat belum selesainya penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga pada beberapa segmen. Jadi, ada batas-batas darat yang belum selesai, belum disepakati dengan negara tetangga kita, belum maksimalnya pengawasan tanda batas negara, patok-patoknya ini belum jelas, dan juga pemeliharaannya,” ujarnya.

Di samping itu, Tito juga menyoroti diplomasi dengan negara tetangga perbatasan untuk menentukan batas wilayah negara. Menurutnya, batas wilayah negara perlu dipertegas dan penegasan tersebut harus dilakukan secara maksimal. Kemudian diplomasi perbatasan dengan daerah tetangga belum maksimal. Untuk masalah laut dan udara belum tuntasnya batas laut dengan negara tetangga. Ada 10 negara tetangga, baik laut teritorial, batas ZEE dan landasan contingent, kemudian belum selesainya penetapan batas udara Indonesia dengan negara tetangga terutama masalah FIR (Flight Information Region),” paparnya.Tak kalah pentingnya adalah yang terkait dengan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan yang dapat menunjang aspek keamanan. Untuk itu, ia mendorong adanya teknologi dan terpadunya sistem pengamanan untuk melindungi batas negara.

“Di bidang pengamanan juga ada beberapa strategis sarana prasarana pengamanan kawasan perbatasan baik darat maupun laut. Jumlah pos pengaman perbatasan kuantitasnya kurang. Tidak sepadan dengan daerah yang harus diawasi panjangnya, kemudian teknologinya juga belum advance. Jadi lebih banyak menggunakan cara manual, kemudian belum terpadunya sistem pengawasan aktivitas lintas batas pada jalur non resmi, non PLBN, dan resmi tapi bukan PLBN, belum terbangun sistem perbatasan yang betul-betul terpadu, integrated border security system ini belum,” terangnya.

Padahal, persoalan kesejahteraan di kawasan perbatasan merupakan suatu hal yang tak terelakan. Negara, juga perlu hadir di kawasan perbatasan dengan menjadikan perbatasan sebagai peluang bagi terbuka luasnya kesejahteraan bagi masyarakat setempat. “Persoalan lain di daerah perbatasan adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan sebagian besar wilayah perbatasan, menjadi daerah yang banyak tertinggal. Misalnya masalah kemiskinan, penduduk miskin ini cukup banyak di beberapa wilayah, meskipun ada beberapa daerah cukup baik,” kata Mendagri.

Kita ingin agar pemerintah memprioritaskan pembangunan di wilayah perbatasan dengan maksud menjadikannya “kota-kota khusus perbatasan”, yang memiliki karakter sebagai wilayah pertahanan (daerah teritori perbatasan atau frontier yang dipersiapkan agar mampu berperan melaksanakan upaya pertahanan negara), adalah sebuah pilihan. Untuk mewujudkan rasa cinta di perbatasan suatu negara, diperlukan adanya sebuah aksi bersama yang meliputi: Penyelesaian penegasan batas baik di darat maupun di laut, membangun perekonomian perbatasan dengan jalan menyediakan berbagai infrastruktur yang diperlukan serta mempersiapkan sistem pertahanan wilayah perbatasan yang terintegrasi dengan pertahanan dan keamanan nasional. Hal seperti itu tentu tetap memrlukan waktu.

Terkait dengan Pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan, secara fakta sebenarnya sudah ada program pembangunan yang masing-masing di miliki oleh Pemda dan pemerintah pusat hanya saja belum terprogram dan terimplementasi secara terpadu. Ditambah lagi selama ini persoalan keterisolasian Perbatasan sering jadi kendala. Logikanya? Bagaimana mau membangun? Kalau sarana ke lokasi tersebut belum ada, atau lokasinya belum bisa didatangai. Disamping persoalan laten, yakni masih adanya tumpang tindih kepentingan kementerian/lembaga terkait yang menangani wilayah perbatasan. Terus terang itu zaman dahulu? Sekarang kan sudah sangat berbeda?

Pemerintahan Jokowi-JK telah membuka isolasi perbatasan. Tidak tanggung-tanggung.  Jalan parallel perbatasan yang selama ini hanya impian, langsung diwujudkan. 9 Pos Lintas Batas PLBN di bangun kembali dengan megah, dan membanggakan. Tol Luat dan Tol Udara di bangun, sasarannya jelas membuka isolasi wilayah perbatasan secara total dengan biaya logistik yang dibantu oleh pemerintah Pusat.

Disamping pembangunan infrastruktur perbatasan, pemerintah Jokowi-JK juga memperhatikan kehidupan masyarakat Desa, yakni dengan pola pembangunan Desa lewat pemberdayaan Desa, yakni dengan mengalokasikan anggaran pembangunan bagi pedesaan, suatu langkah nyata yang belum pernah ada sebelumnya. Desa kini menjadi lebih kuat setelah pemerintah juga memberikan Dana Desa lewat dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Dana Desa pemerintah yang diberikan ke Desa jumlahnya juga luar biasa. Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Presiden meminta untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah diberikan peluang terus untuk berproduksi terutama di sektor pertanian, di sektor-sektor industri rumah tangga serta warung-warung tradisional, dan sektor makanan dengan protokol kesehatan yang ketat,” pesan Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu 15/4/2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan langkah Kementerian PUPR dalam memberikan peluang sektor UMKM untuk berproduksi melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di Rest Area Jalan Tol, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta Pembangunan/ Rehabilitasi Pasar.

Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area/Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang Jalan Tol di Pulau Jawa (46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C) dan Jalan Tol Trans Sumatera (31 TIP), termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol. Salah satu contoh di rest area KM 429 B ruas Semarang-Solo, dimana 11 tenant merupakan UMK kuliner dengan brand dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.

Penyediaan fasilitas UMKM juga diberikan melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi di kawasan PLBN seperti pembangunan kios/lapak pasar pada 7 PLBN yang telah dibangun yakni PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat. Kemudian Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.

Sebagai contoh, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya pada periode 2019-2020 mengalokasikan anggaran Rp 117,5 miliar untuk melanjutkan pengembangan sarana dan prasarana penujang (Zona Sub Inti) PLBN Skouw, termasuk pembangunan area komersial dan pasar sebanyak 304 kios di atas lahan seluas 3.600 m2. Desain pasar terdiri dari kios basah, kios kering serta kios terbuka yang tidak memakai atap penutup berjumlah 50 kios. Saat ini seluruh progres fisik Zona Sub Inti mencapai 80,45%.

Dari segi kerja sama regional maka BNPP sejatinya diharapkan jadi fasilitator dalam mempererat para petugas atau pejabat di lingkungan perbatasan dengan negera tetangga. Demikian pula ke dalam, ke Pemda di wilayah perbatasan agar secara sinergis menetapkan lokasi-lokasi destinasi wisata yang bisa jadi Ikon perbatasan. Sebab bagaimanapun sederhananya ekonomi perbatasan yang akan dikembangkan sudah barang tentu dia harus didukung oleh para pelaksana lapangan. BNPP, Kemdagri dan Kemlu serta Pemda perbatasan terkait bisa sinergis untuk memuluskan kerja sama dalam mengoptimalkan pemberdayaan ekonomi perbatasan. Konsep pengembangan ekonomi perba tasan memang menekankan hal seperti itu, yakni memanfaatkan potensi masing-masing wilayah untuk bisa memberikan kontribusi terbaik.

Seiring dengan berlakunya perdagangan bebas ASEAN serta kesepakatan kerjasama ekonomi regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.  Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dengan jalan memberikan tempat yang pas di perbatasan serta dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak secara seimbang.

Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan
Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan serta program pembangunan yang  nyata, menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah.  Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.

Baca Pula : Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan 

Terkait dengan pengamanan wilayah perbatasan, baik laut maupun darat, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Secara geografis, wilayah kedaulatan NKRI merupakan kawasan yang cukup strategis dan merupakan Negara Besar yang berbatasan langsung dengan tiga Negara untuk batas negara darat, 10 negara untuk batas negara laut, memiliki 3.151 KM panjang perbatasan Darat. Untuk batas laut wilayah Indonesia memiliki panjang garis pantai ± 99.093 KM dan berbatas laut teritorial dengan empat negara yaitu Malaysia, Republic Democratic Timor Leste (RDTL), Papua New Guinea (PNG) dan Singapura. Sedangkan secara Yuridiksi batas laut Indonesai berbatasan dengan sepuluh negara yaitu India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, RDTL, PNG dan Australia.

Rasio Pengamanan Batas Darat Wilayah Perbatasan Negara saat ini masih belum maksimal dibandingkan Panjang wilayah perbatasan NKRI, yakni 3.151 KM untuk wilayah Darat dan 99.093 KM panjang Garis Pantai.  Dari data yang disampaikan oleh Satgas OPS. PAMTAS Yonif Raider 641/BRU tahun 2019, di perbatasan RI-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat terdapat 60 titik perlintasan ilegal[2]

Dengan kondisi sarana prasana di perbatasan yang masih terbatas serta jumlah petugas dan aparat pengamanan yang jauh dari memadai, ditambah lagi dengan tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat kawasan perbatasan yang masih rendah, sangat berkontribusi besar pada maraknya tindakan perlintasan secara ilegal termasuk didalamnya adalah tindak kejahatan transnasional. Untuk itu, pengelolaan pengamanan perbatasan perlu menerapkan sistem SMART BORDER yang terbagi atas soft border dan hard border.   Penerapan softborder[3] saat ini telah di lakukan di 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang menerapkan pola keterpaduan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dalam satu manajemen pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Terpadu yang dikoordinir oleh BNPP. “Dengan Keterpaduan palaksanaan pemeriksaan dan layanan lintas batas negara yang dikoordinasikan oleh Unit Pengelola PLBN, mampu menghadirkan rasa aman, nyaman dan ramah investasi bagi pelintas maupun pelaku usaha khususnya di kawasan Perbatasan negara,” pungkasnya.

Menteri Tito menambahkan penerapan softborder ini juga akan terus dikembangkan seiring dengan di bangunnya kembali 11 PLBN sebagaimana amanat dari Inpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN dan Sarana Prasarana Penunjang di Perbatasan yang ditargetkan pembangunannya selesai pada akhir tahun 2021. Sementara untuk penerapan hardborder di batas wilayah negara akan disinergikan dengan kegiatan Pos Pamtas yang ada saat ini, terdapat 113 Pos Pamtas di wilayah Kalimantan, 41 Pos Pamtas di Wilayah NTT dan 101 Pos Pamtas di Wilayah Papua serta 75 Pos Pengamanan di Wilayah Laut teritorial NKRI.

Pertahanan dan pengamanan wilayah perbatasan. merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga gelar pasukanTNI ( darat,laut dan udara, yang tercakup dalam Kogab wilhan, komando kewilayahan, Armabar,Armatim dan Koops I dan II) dalam gelar pasukannya telah menjadikan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) sebagai bagian NKRI dan berada dalam sistem pertahanan Trimatra tersebut.

Pertahanan Kedaulatan di Perbatasan
pertahanan kedaulatan di perbatasan

Untuk perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan misalnya, ketika perbatasan masih terisolasi Kementerian Pertahanan berencana untuk melengkapi system pemindaiannya dengan pesawat “drone” atau tanpa awak, bahkan meliputi kepulauan Natuna pula. Termasuk juga penempatan 12 stasiun Radar. Demikian pula terkait  pemindahan pasukan atau tepatnya penempatan pasukan di daerah-daerah perbatasan tersebut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan pada bulan juli2017, mendapatkan Kapal Angkatan Laut (KAL) namanya Ambalat 1-13-45, bersamaan dengan empat daerah lainnya di bagian timur Indonesia masing-masing Pangkalan TNI Angkatan Laut Kepulauan Aru, Pangkalan TNI Angkatan Laut Sangalaki, Pangkalan TNI Angkatan Laut Melongwane dan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna. KAL Ambalat 1-13-45 buatan dalam negeri oleh PT Tesco Indo Maritim dengan spesifikasi panjang 28m, lebar 5,8 m dengan senjata berat mitraliur 20mm dan 12,7mm terpasang di bagian depan dan belakang kapal.

Kita bersukur, karena kegiatan illegal fishing telah memberikan kesadaran baru bagi TNI untuk segera memperkuat system pertahanannya di wilayah Natuna. Lanud Ranai akan di tingkatkan tipenya dari C ke B. Natuna akan dibuat layaknya KAPAL INDUK . Jadi basis militer AL, dan AU, ujar Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, 23 Maret 2016 yang lalu. Menjadikan Natuna bagai Kapal Induk, jadi pusat pengendali lalu lintas udara di wilayah itu, punya superior terhadap serangan udara lawan, sebagai bunker logistik dan amunisi, untuk mensuplai perbekalan bagi pesawat-pesawat tempur TNI AU yang berpatroli di sekitar perairan tersebut.

Demikian juga dengan TNI Angkatan Udara yang akan menyiagakan empat unit pasukan khusus Korps Pasukan Khas (PASKHAS), di Pulau Natuna Besar. Pasukan ini dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara Oerlikon Skyshield buatan Rheinmetall. Sistem rudal Oerlikon Skyshield merupakan sistem pertahanan udara modular termasuk meriam multirole otomatis 35 mm yang dapat menembak jatuh pesawat.  Saat ini baru pangkalan TNI AU Supadio, Halim Perdanakusuma, dan pangkalan udara Hasanuddin, yang sudah menggunakan sistem persenjataan ini. Tapi bagaimana realisasinya? Masih sangat tergantung kemampuan anggaran pemerintah. Pembangunan hanggar tambahan baru akan disiapkan untuk menampung delapan pesawat tempur. Pesawat-pesawat tempur itu mencakup Tempur Su-27, Su-30, F -16 yang hendak dibeli, dan fasilitas skuadron kendaraan udara tak berawak (UAV).

Rencananya ( sejak tahun 2012) akan ada tambahan 1 batalion Infantri dari Bukit Barisan. Markas batalion tersebut berada di daerah Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur dengan nama Batalion Infanteri 135. Saat ini di sana baru ada dua Kompi C dan D dari Batalyon 134/Raider (Batam). Untuk membangun markas dan sarananya memerlukan anggaran dan waktu. Begitu juga dengan rencana untuk menyiagakan 4 helikopter AH-64E Apache di Natuna tentu perlu infrastruktur. Dalam darurat tentu bisa saja memanfaatkan Bivak dan bersifat mobile. Tetapi untuk mengoperasikan Heli sekelas Apache memerlukan sarana khusus dan itu perlu dipersiapkan. Kini satuan TNI Terintegrasi telah hadir di Natuna, Kepulauan Riau, dan telah diresmikan. Pembangunan kekuatan ini menunjukkan respons TNI terhadap perkembangan geopolitik di kawasan, terutama eskalasi di Laut China Selatan. Komando Tri Matra yang menggabungkan satuan matra darat, laut, dan udara ini adalah bentuk pembangunan kekuatan TNI agar bisa memberikan daya tangkal terhadap ancaman di perbatasan.

Dihadapkan dengan beratnya medan di sekitar wilayah perbatasan Idealnya Kodam Perbatasan diperkuat dengan satuan Mobilitas Udara (Mobud) yang mampu melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke DUA TROUBLE SPOTS berbeda di wilayah perbatasan. Kodam secara fakta belum punya kemam puan untuk melakukan patroli udara di sepanjang perbatasan dan juga belum punya kemampuan untuk memproyeksikan kekuatannya ke dua trouble spots di wilayah perbatasan pada saat yang bersamaan meski sebatas setingkat regu. Demikian juga untuk perimba ngan kekuatan relative dengan negara tetangga, semestinya perlu juga di “gelar” kekuatan pertahanan berupa Meriam batas atau meriam pantai 155 atau yang setara khususnya untuk daerah daerah sekitar  kota-kota perbatasan yang saling berdekatan dengan Kota-kota negara tetangga. Begitu juga dengan satuan Tank, perlu adanya kekuatan semacam itu di Kalimantan.

Untuk kepentingan pertahanan territorial dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan kekuatan pertahanan relative dengan negara tetangga serta untuk menggerakkan perekonomian wilayah perbatasan perlu adanya penambahan dan pergeseran kekuatan di Kalimantan; khususnya gelar meriam perbatasan 155; penambahan satuan Tank; penambahan daya dukung bandara Nunukan-Malinau-dan Tarakan hingga punya Runway 2650 meter untuk bisa memfasilitasi kepentingan pesawat tempur. Pembangunan satu Brigade Inf di Kalimantan Utara dan perkuatan Lanal serta Lanud Tarakan dirasa sangat mendesak khususnya mengimbangi pihak tetangga yang menjadikan Sabah sebagai Armada Timur negaranya.

Selain matra darat di Kalimantan juga terdapat satuan dari Matra lainnya yaitu dari TNI-AL dan TNI AU. TNI AL terdiri dari Lanal Balikpapan, Tarakan, Pulau Laut dan Banjarmasin yang tergabung dalam Armatim, sedangkan Lanal Pontianak tergabung dalam Armabar. TNI AU terdiri dari 5 Pangkalan dan 2 satuan Radar yaitu Lanud Balikpapan, Banjarmasin, Pangkalan Bun, 2 Satuan Radar Balikpapan dan Tarakan yaitu dibawah kendali Koops AU–II sedangkan Lanud Pontianak dan Singkawang II yang berada di Sanggau Ledo di bawah kendali Koops AU-I. Gelar satuan Non Organik di tiap propinsi, gelar kekuatannya juga tidak diurai dalam tulisan ini.

Yang ingin kita katakan adalah perlunya gelar kekuatan yang berfungsi dengan baik di perbatasan. Jadi jangalah gelar pasukan yang dibuat itu hanya sekedarnya saja atau daripada tidak ada sama sekali. Intinya perbatasan itu dapat termonitor dengan baik, sehingga kalau ada kekuatan lain yang melakukan penyusupan bisa dicegah dan selanjutnya semua mengerti bahwa perbatasan itu terjaga dengan baik dan punya kemampuan untuk berbuat sesuatu yang perlu dilakukan. Coba kita bayangkan, sekarang ini ada sejumlah pos-pos TNI di perbatasan, yang secara teoritis sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak, karena mereka tidak diperlengkapi dengan sarana yang semestinya.

[1] https://www.kapernews.com/2020/03/12/bnpp-gelar-rakornas-pengamanan-perbatasan-negara-tahun-2020/

[2] Hal itu dikatakan Oleh Menteri Tito dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) Tahun 2020 di Hotel Pullman Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

[3] https://indonews.id/artikel/27981/Menteri-Tito-Perlu-Sistem-Smart-Border-dalam-Pengelolaan-Pengamanan-Perbatasan/

Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan

Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan

Oleh Harmen Batubara

Pembangunan itu membutuhkan infrastruktur lengkap dengan budayanya, mau tidak mau dia akan menggerakkan kehidupan warga yang ada. Apapun itu adanya. Persoalannya kalau warga itu masih dalam tahapan masyarakat peramu dan pemburu maka yang timbul adalah kehawatiran. Kehawatiran bahwa pembangunan itu justeru hanya akan menyingkirkan warga yang akan dibangun itu. Sesuatu yang sangat rasional. Hal seperti ini akan selalu berulang. Hal seperti itulah yang disampaikan Cahyo Pamungkas saat peluncuran buku Pembangunan, Marginalisasi, dan Disintegrasi Papua secara daring, Jumat (11/9/2020). Buku yang diterbitkan oleh Imparsial, TIFA, Forum Akademisi Papua Damai, dan Parahyangan Centre for Democracy and Peace Studies ini menggarisbawahi pentingnya dialog untuk menjembatani perbedaan persepsi tersebut.

Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan
Mensejahterakan Warga Papua Di Tengah Pembangunan

Tidak ada yang baru di sana, kecuali persepsi orang atas ajakannya untuk “berdialog”. Entah apa maksudnya. Pembangunan itu memang pembawa perubahan, dan bagi mereka yang tidak bisa berubah pasti tertinggal dan ditinggalkan. Sepintas memang kejam, tetapi itulah kenyataan. Tidak ada pembangunan yang “TAYLOR MADE” sesuai dengan keadaan warganya, karena pembangunan itu adalah pembawa perubahan terbaru pada zamannya, perubahan zaman ke arah yang lebih rasional sesuai tuntutan zaman. Bagaimanakah pembangunan yang cocok untuk warga tradisional yang masih dalam tahap peramu dan pemburu? Pertama berdayakan warganya, dan teruskan pembangunan infrastrukturnya. Keduanya diserasikan. Sederhana dan tidak perlu mutar-muter.

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu, berburu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan dan pedalaman Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Masyarakat Papua itu khususnya yang diperbatasan dan pedalaman baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Baca  Juga  :  Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Seperti apa Budaya Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu?[1] Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari kultural atau budaya. Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisi keluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan. Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga. Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnya menjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnya menjadi tidak mencukupi.

Menjadi orang Papua miskin di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Membangun warga Papua asli sebenarnya sama maknanya dengan menjadikan warga Papua yang masih hidup dengan pola Meramu dan Berburu (Mendulang) di daerah perbatasan, pedalaman dan warga pekerja serabutan di perkotaan. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa menghasilkan lewat bertani (di pedesaan_ dan punya ketrampilan di perkotaan). Intinya sesungguhnya warga miskin itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet. Kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet atau kebun Kopi pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana lainnya. Buat pola Transmigrasi; tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Didik mereka agar jadi petani Karet, petani Kopi yang baik. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi. Sungguh membangun negeri ini sebenarnya tidaklah susah. Pemda bisa melakukan itu. Hanya saja pemda sering berpikirnya terlalu rumit dan terlalu jauh.

Menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”.

Kebun karet lain, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Atau cobalah ke daerah-daerah penghasil Kopi di Papua, Anda akan tahu bahwa sebagaian warga Papua sudah trampil berkebun Kopi dan punya penghasilan dari sana. Misalnya kopi Baliem[2] atau Kopi Wamena. Jelasnya di Papua  terdapat beberapa daerah  kopi dan sudah dikembangkan sejak jaman Belanda. Ada juga Kopi Timika yang tersebar di wilayah suku Amungme yakni di daerah Hoea, Tsinga, Utekini, dan Aroanop.  Juga ada Kopi Nabire. Kopi Nabire lebih banyak tersebar di daerah Paniay dan Deiyai. ada lagi kopi Arfak dan Kebar di Manokwari dan Kopi Kaimana. Kopi berikutnya adalah Kopi Dogiyai, biasanya ditanam di sekeliling lembah Kamuu yang berada di pegunungan Mapia, di Kabupaten Dogiyai. dikenal sebagai biji kopi dogiyai, atau ‘Kopi Moanemani’.  Bisa dibayangkan kalau Pemda mempunyai program kerja yang bisa mempasilitasi agar warga Papua bisa punya kebun Kopi.

Strategi Adaptasi Pembangunan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks warga Papua di perbatasan, di pedalaman yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerahnya khususnya perbatasan dan pedalaman. Kalau hal itu yang dibicarakan, maka peran pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan. Pendidikan yang mereka butuhkan, bukanlah pendidikan formal biasa seperti yang sudah kita kenal, tetapi pendidikan yang bisa membarikan mereka Kebun, bisa membuat mereka kemampuan untuk mengelolanya dan bisa memasarkan hasilnya, hingga mereka bisa hidup dari karyanya.

Pendidikan seperti itu menjadi pilar utama dengan pemamfaatan teknologi Tepat Guna menjadi suatu pilihan yang mampu membekali SDM perbatasan, pedesaan pedalaman. Pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk pembukaan kebun karet, kopi atau Sagu seara tuntas sehingga mereka mampu mengelolanya. Dipercaya melalui pendidikan seperti ini, SDM perbatasan, pedesaan pedalaman diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan kemandirian yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Teknologi tepat guna di tengah budaya peramu bisa di contohkan seperti berkebun karet rakyat, berkebun Pinang dan mengolah Pohon Sagu. Untuk agenda pendidikan ini, ada dua opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada kearifan lokal yang berlaku. Bisa juga dengan mengirimkan SDM ini untuk belajar di luar daerahnya ke Pemda tetangganya yang sudah lebih manu. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Baca   Juga   : BumDes & BumNas Sinergis Rakyat Sejahtera

Balada orang Papua  menjadi PENDATANG BARU DIATAS TANAHNYA Sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses adaftasi itu sendiri. Hampir semua warga pribumi mengalami hal seperti itu. Hal serupa itukita bisa temui di Jawa pada awal tahun 70 an, yang lebih dikenal denganistilah “Ali Baba”. Maknanya yang punya adalah Ali (pribumi) tapi yangmengoperasikannya adalah Baba (pendatang, turunan tionghoa). Hal seperti ituterjadi juga di Malaysia Dll. Persoalan yang satu ini cukup rumit bagi siapapun di Papua Kita bisa lihat contoh, bahwa beberapa pasar yang sudah dibangun di sana, setelah selesai kemudian sering terjadi tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada juga pasar yang sudah dibangun itu, tetapi sama sekali tidakmengakomodir masyarakat asli Papua. Lalu mereka mengatakan bahwa  “mereka menjadi pendatang baru di atas tanahnya sendiri”. Padahal, awalnya mereka punya toko, mereka memang diberi jatah; tetapi kemudian tidak punya modal dan tidak punya kemampuan; kemudian Toko pindah tangan dengan cara illegal, mereka menjualnya,mereka dapat uang tapi kemudian tersisih.

Hal lain yang menarik dengan Papua adalah “Budaya Proposal”. Pernah dengar Budaya Proposal Ala Papua[3]. Budaya Apapula itu? Inilah salah satu sisi lain yang memprihatinkan. Mari kita dengarkan penuturan Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH. Menurutnya  masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, mereka belum bisa menolong dirinya sendiri.  Kemampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan baru yang sangat merisaukan adalah “ cara hidup masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal ”. Budaya proposal sudah menjadi budaya baru, “sehingga setiap ganti kepemimpinan pasti selalu memiliki pengalaman yang sama. Karena itu, beberapa waktu lalu saya telah membakar kurang lebih 20 ribu proposal yang telah dimasukan ke Pemerintah Provinsi Papua[4]. Gubernur menuturkan, keputusannya untuk membakar seluruh proposal tersebut  sudah melalui perang bathin yang luar biasa dalam hatinya, Gubernur berdoa pada Tuhan meminta kekuatan agar dapat menyelamatkan masyarakat Papua sehingga mereka terbebas dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan menyusahkan dan melemahkan kekuatan dirinya. ‘’Keinginan saya adalah masyarakat Papua dapat keluar dari ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, menggali dan mengelola potensi yang ada pada mereka dan sekitar mereka agar dapat bermanfaat bagi kehidupann mereka,’’ Ujarnya waktu itu. Budaya Proposal ini telah membuat ketergantungan dan pengharapan kepada pemimpinnya dengan cara yang kurang mendidik, Karena memang tidak lebih dari “memintak belas kasihan”, meminta sumbangan demi kepentingan keluarga dan diri pribadi kepada Putra daerah yang jadi Pemimpin mereka. Mereka merasa karena dukungannya maka sang peminpin akan hidup senang dan jadi peminpi mereka. Tentu tidak ada salahnya memintak bantuannya.

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang  diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.

[1] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[2] https://www.omiyago.com/kopi-nusantara/550-omiyago-kopi-papua-baliem-100-gr

[3] Disebut Budaya Proposal, biasanya dalam setiap muncul kepeimpinan Baru (Gubernur, Bupati,Walikota) maka banyak warga (yang merasa “dekat” dengannya) mengajukan proposal untuk membangun sesuatu, bisa untuk ternak babi, bisa untuk menyekolahkan anak, bisa untuk memperbaiki rumah dll jumlah proposal itu bisa mencapai 20 ribuan.

[4] Ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw, pada pembukaan Musyawarah Daerah I Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Rabu (2/10/2013) di Diklat Sosial Abepura waktu itu.

Kopi Takar KoPi Mandailing

Kopi Takar KoPi Mandailing

Oleh Harmen Batubara

Kopi Mandheling atau Mandailing sudah dikenal orang Eropa dan Amerika sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya sejak zaman Belanda Tahun 1833. Sebagai warga Mandailing kita sering bertanya dalam hati. Seperti apa sih Topnya Kopi Mandheling ini? Sebagai gambaran bisa jadi hal itu bisa kita lihat dari Perhelatan Specialty Coffee Association of America (SCAA) Expo ke-28  di Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), 14-17 April 2016. Asosiasi kopi spesial terbesar Kopi dunia. Terlebih dalam ajang tahunan tersebut Indonesia terpilih menjadi PORTRAIT COUNTRY. Portrait country merupakan penghargaan dari SCAA kepada negara penghasil kopi-kopi terbaik. Dengan menjadi portrait country, sebuah negara mendapat panggung dan perhatian khusus dalam ajang yang menjadi barometer industri kopi spesial itu.

Kopi Mandheling Lungun Naso Rasasa
Kopi Mandheling Lungun Naso Rasasa

“Dunia sudah lama menikmati kopi-kopi terbaik dari Indonesia. Ini saatnya kami mengapresiasi Anda. Berterima kasih kepada para petani hingga pelaku industri di dalamnya,” kata Bill Carney, tentu termasuk Kopi Mandailing. Direktur Eksekutif SCAA. Selain pameran kopi spesial, SCAA juga menjadi tempat pameran dan transaksi teknologi pemrosesan dan penyajian kopi terkini. SCAA dihadiri sekitar 12.000 orang dari lebih kurang 75 negara. Di antara negara-negara itu, nama Indonesia bergaung di setiap penjuru sejak awal pembukaan, Kamis (14/4/2016) malam.

Pada seremoni pembukaan, video testimoni orang-orang berpengaruh di dunia kopi tentang cita rasa kopi Indonesia ditayangkan di depan ribuan peserta. Selain Erna Knutsen, Presiden Direktur Royal Coffee AS Bob Fulmer juga menuturkan, Indonesia telah membantu manusia menemukan keindahan cita rasa dari sebuah tanaman tropis.”Dear Indonesia, thank you for your coffee (Indonesia, terima kasih untuk kopi Anda),” ucapnya. Kopi Mandailing memang Top, tetapi bagaimana dengan Madina? Tempat Kopi itu tumbuh dan dikembangkan?

Madina dengan Ibu Kotanya Panyabungan kini sudah jadi daerah potensil dan cukup seksi untuk dikembangkan menjadi wilayah yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Madina atau lebih dikenal sebagai wilayah Mandailing memang mempunyai sejarah panjang dalam pengembangan wilayahnya. Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandheling atau Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan dibawah Karesidenan Air Bangis bagian dari Gouvernment Sumatra’s Westkust. Tahun 1834 ibu kota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Tahun 1852, Wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu[1]:  Afdeling Mandailing terdiri dari Groot Mandailing, Klein Mandailing, Ulu dan Pakantan dan Batang Natal. Afdeling Natal terdiri dari Distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-kara, Teloh Baleh, Tabuyung, Singkuang, Batu Mondan dan Batahan.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk salah satu Kecamatan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Sejak awal Lemah Dalam Insfrastruktur

Pada masa itu Belanda belum bisa memasuki wilayah Mandailing. Belanda masih mencoba merebut Bonjol, Bonjol kala itu masih berstatus  DOM[2].  Ini mengindikasikan bahwa penguasaan wilayah dengan pengerahan militer yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Harus ada biaya yang bisa diambil dari daerah taklukan.  Karena itu, selagi masa perang dan melakukan pertempuran, produksi beras lokal pun dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Terlebih lagi waktu itu beras masih melimpah dan dikirim ke Jawa.

Baca Juga   :  Membangun Tim Sukses Pilkada 

Militer Belanda pertamakali mendarat di Natal 1833. Membangun benteng Eluot di Panjaboengan, tepatnya di Natal pada tahun 1834. Setelah menguasai Mandailing Belanda membangun benteng di Rao 1834. Sementara benteng Bonjol masih eksis. Pada tahun 1837 benteng Bonjol dikuasai kemudian lanskap Mandheling, Ankola dan Sipirok juga sepenuhnya dikuasai. Selama fase invasi ke Bonjol, otoritas sipil di Mandailing berkedudukan di Kotanopan dipimpin oleh Francois Bonnet. Paska Bonjol, selanjutnya militer Belanda mengalihkan perhatian ke Padang Lawas. Untuk memperkuat pertahanan pasukan Belanda dibangun benteng di Pijor Koling (1837), untuk lebih meningkatkan fungsi pos militer sebelumnya di Sayurmatinggi. Karenanya, lanskap Mandailing (groot dan klein) menjadi sangat terjaga keamanannya, sebab ada tiga benteng: di tengah lanskap Mandailing, masih ada benteng Fort Eluot di Panjaboengan, di selatan Mandailing di Rao dan di utara Mandailing di Pijor Koling. Kedua benteng di sisi luar Mandailing ini masih aktif, hingga ekonomi kopi dimulai dan pemerintahan sipil diselenggarakan di Mandheling dan Ankola.

Pembangunan Infrastruktur bagi Pengembangan Mandailing dari sananya memang lemah tapi realistis. Pemerintah Belanda bisa disebut sangat realistis dalam berbagai tindakannya. Mandailing yang tadinya sudah menjadi lumbung beras dan punya komoditi Kopi terbaik pada masanya, justeru itu yang terus dioptimalkan untuk kepentinganya. Dalam hal pembangunan infrastruktur mereka lebih fokus pada pengembangan sarana jalan yang sudah ada yakni Jalan Poros Kotanopan-Sibolga. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan-Padang-Bukit Tinggi-Lubuk Sikaping-Panti-Rao-dan Kotanopan. Saya pernah punya Buku Partiang Latong[3] karya anak Panyabungan, sayang kini entah sudah dimana tetapi buku itu dengan jelas melukiskan bagaimana dinamika jadi Kernet Pedati yang ditarik kerbau, sebagai tulung punggung transpotasi dari Panyabungan ke Sibolga. Pada waktu itu seluruh komditas Pemerintah Belanda diangkut (via lelang) melaui transporasi Kuda beban dan Pedati.

Pembangunan jalan di masa Aisten Residen A.P. Godon[4] sesungguhnya sudah terlaksana antara Panyabungan dan Natal. Pembangunan jalan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari koffij-cultuure. Namun bagi Belanda memandang Tapanuli tidak hanya Mandheling, karena itu harus ada jalan penghubung yang menghubungkan satu sama lain dengan lanskap lainnya (Sipirok, Padang Lawas dan Silindung/Toba) sebagai bagian dari rencana keseluruhan Belanda di Tapanuli yang belum tersendtuh sama sekali. Saat itu, pembangunan jalan poros begitu penting, selain sudah ada jalan arteri Natal-Panyabungan, jalan poros antara Kotanopan dan Sibolga akan menyatukan semua jalan-jalan arteri di seluruh Tapanuli. Untuk efektivitas pemerintahan dan perdagangan, jalan poros ini juga dengan sendirinya menghubungkan dua asisten residen yang ada: Asisten Residen Tapanuli di Sibolga, dan Asisten Residen Mandheling en Ankola di Kotanopan. Jalan poros ruas Tapanuli ini sesungguhnya bagian dari jalan poros Sumatra’s Westkust darri Padang ke Fort de Kock, lalu Kotanopan, Padang Sidempoean dan Sibolga. Pada zaman Belanda  pelabuhan Padang-Natal- dan Sibolga sudah jadi semacam “pintu barat” yang jadi penghubung ekspor ke manca Negara khususnya Eropa, India dan Timur Tengah khususnya untuk komoditi jenis Kopii dan kayu gaharu.

Kalau kita berkaca pada MP3EI maka sesungguhnya, Madina masih juga belum terjangkau. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sumatera: Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” yang dalam detailnya Madina masih belum dapat bagian. Untunglah para elit Politik di Madina bisa melobi munculnya KEK Batahan  yang melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menjadikan KEK ini salah satu pilar pembangunan ekonomi Madina ke depan yang fokus membangun kawasan industri dengan pola public private Parthnership (PPP), yaitu kesatuan pemerintah dan swasta membangun kawasan industri dan infrasruktur pendukung sehingga potensi kawasan dapat dipacu pertumbuhannya dalam mengejar Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi di 2030. Kecuali KEK Batahan juga Lapangan Terbang Malintang. Kedua infrastruktur ini dipadukan dengan berbagai jalan Kabupaten yang bakal dibangun akan mampu menjadikan Pusat-pusat Pariwisata alam Madina untuk kian berkembang.

Baca Pula  :  Onlinekan BumDesMu

Kita dapat melihat bahwa Madina terus berupaya untuk berbuat sesuatu bagi para penggiat Kopi, meski terbatas, sarana jalan terus dibangun misalnya dari desa Pagur ke Desa Padang Lawas. Madina juga sudah mempunyai partner dengan PT Kopi Rakyat Indonesia untuk bekerja sama mengembangkan lahan Kopi bersama rakyat; juga sudah ada rumah produksi Kopi dari BI, sudah didirikan Sekolah Kopi. Juga sudah ada   Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG) sebagai pemilik Hak Paten Indikasi Geografis Kopi Arabika Mandheling dan sekaligus jadi kawan dalam meningkatkan kualitas kopi di tingkat petani, baik dari sisi hulu maupun hilir atau mulai dari budidaya hingga paska panen agar sesuai dengan standar kualitas pasar internasional. Serta bagaimana pula melakukan negosiasi dengan produsen-produsen yang selama ini memakai nama Mandailing. Mereka yang selama ini mengharumkan nama Kopi Mandheling, semua itu semoga akan membuat para penggiat Kopi Mandheling jadi lebih solid dan lebih bekerja sama untuk kemakmuran bersama.

Bisnis Kopi Bisnis Yang Menarik

Bisnis Kopi adalah bisnis yang menarik dan menjanjikan bagi yang memang senang dengan Kopi, tetapi yang lebih menarik bagi kalangan per Kopian di Indonesia adalah bagaimana agar Kopi yang sudah banyak di kenal warga Dunia ini bisa jadi ladang penghasilan. Idenya adalah bagaimana agar Kopi ini jadi bisnis yang menarik. Itu artinya akan lahir kelak pusat-pusat kebun Kopi yang lengkap dengan dukungannya. Kebun-kebun Kopi yang punya sarana jalan untuk menjangkaunya. Jadi siapapun ia, mereka bisa berkebun Kopi dengan mudah. Mereka juga punya banyak sumber pengetahuan terkait bagaimana caranya berkebun Kopi yang benar dan baik serta mempu memberikan hasil kepada mereka secara optimal. Mereka juga tahu terkait berbagai peralatan berbisnis Kopi. Baik itu sarana yang baik dan benar untuk para pekebunnya, atau sarana dan teknologi yang tepat untuk para pemilik Kedai Kopi, para pemilik Kedai Panggang Kopi. Kita ingin melihat munculnya peran Pemda, peran Perguruan Tinggi/ Sekolah, peran Koperasi, peran Rumah Produksi dan bahkan peran para konsultan Kopi. Peran para Kolaborator yang bisa menghadirkan bisnis Kopi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Mari kita lihat bisnis Kopi dari kedai Kopi Starbucks (AS), Costa Coffee (UK) dan Luckin Coffee (China). Starbucks Corporation[1] adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia,dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat, 1.299 di Kanada, 977 di Jepang, 793 di Britania Raya, 732 di Cina, 473 di Korea Selatan, 363 di Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, 164 di Thailand dan 326 di Indonesia.

Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Hear Music.  Perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Es krim dan kopi Starbucks juga dijual di toko grosir.

Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa ide pendirian starbucks ini sesungguhnya adalah ide tiga guru sekawan. Maksudnya mereka tertarik mendirikan Kedai Kopi ini bukanlah oleh sebuah impian yang besar, dan bukan juga karena mereka mempunyai biji kopi yang berkualitas. Sama sekali jauh dari itu. Sebagai guru yang sama-sama penikmat kopi mereka jadi terinpirasi membangun Kedai Kopi yah karena mereka melihat teman mereka yang berbisnis menjual Biji Kopi Panggang “roast” dan laris manis. Kenapa kita tidak coba berbisnis serupa?  Barulah pada tahun 1987, para pemilik asli menjual Starbucks ke Howard Schultz yang mengganti merek sebagian kedai kopi Il Giornale miliknya menjadi Starbucks dan segera memperluas operasinya. Pada tahun itu pula, Starbucks membuka kedai pertamanya di luar Seattle di Waterfront Station, Vancouver, British Columbia, dan Chicago, Illinois.

Jaringan Kopi terbesar kedua adalah Costa Coffee, Kedai ini didirikan di London pada tahun 1971 oleh dua Bruder Bruno dan Sergio Costa sebagai operasi grosir yang memasok kopi panggang ke katering dan spesialis toko kopi Italia. Seperti Starbucks kemudian dibeli oleh Whitbread pada tahun 1995, kemudian dijual pada tahun 2019 kepada perusahaan Coca-Cola, dan Kedai ini terus berkembang menjadi 3.401 toko di 31 negara dan 18.412 karyawan. Bisnis ini memiliki 2.121 restoran di Inggris, lebih dari 6.000 fasilitas penjual Costa Express dan 1.280 outlet di luar negeri (460 di Cina). Apa yang ingin kita katakana adalah; kedai Kopi yang diawalnya adalah sebuah usaha “suka-suka” tetapi kemudian jatuh ke tangan pebisnis maka jadilah ia jaringan bisnis yang memberikan keuntungan besar bagi para pemiliknya.

Kini muncul LucIn Coffee dari China, Luckin Coffee Inc. adalah rangkaian Kedai kopi Cina. Perusahaan ini didirikan di Beijing pada 2017. Pada Januari 2020, ia mengelola 4.507 toko dan melebihi jumlah toko Starbucks di Cina.  Sebagian besar tokonya adalah di area lokasi “penjemputan” di gedung perkantoran atau kampus yang melayani pengambilan dan pengiriman pesanan online. LuckIn Coffee sejak awal didirikan sudah dengan pola starUp, buatkan model Kedainya dan tawarkan ke pasar begitu pasar menerimanya atau mengapresiai kelahirannya maka mereka langsung meng “ScaleUp” nya besar-besaran.

Kopi Takar Mandailing

Kopi Mandailing juga sedikit banyak juga sudah berusaha untuk tetap menjaga Popularitasnya. Misalnya dari Pemda Madina sendiri jauh jauh hari sudah mencoba untuk mengusung nama Kopi Mandailing ke panggung Dunia. Ya mereka mendirikan Lopo Takar Mandheling Coffee[1] Berdiri di Ubud. Bali. Ya kegiatan ini di inisiasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Idenya juga sederhana yakni memperkenalkan bubuk kopi Mandailing di ranah internasional. Kedai itu bernama “Lopo Takar Mandhelling Coffee Tasty”. Pendirian Kedai Kopi ini bekerja sama dengan pengusaha Bali, yakni Wawan Akil (12/1/2014) Pada kesempatan Peluncurannya banyak dihadiri wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan bintang-bintang film Hollywood diantaranya Julia Robert. Juga ada Cristine Hakim,” kata Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, H. Syahrir Nasution, kepada wartawan,13/1/2014.

Kalau mau mencari tahu Kedai Kopi Mandailing ya cobalah kita lihat Kopi Takar. Kopi ini bisa kita temukan di RM Pondok Paranginan. Sesuai namanya, takar dalam bahasa daerah Mandailing Natal artinya batok kelapa. Kopi Takar disajikan dengan cangkir yang terbuat dari batok kelapa, dengan ciri uniknya, ada potongan kayu manis yang di taruh dalam kopi. Kayu manis ini bisa juga digunakan sebagai sendok sekaligus sedotan.  Selain menambah kesan unik pada tampilan, kayu manis juga memperkaya cita rasa pada kopi ini. Aroma kayu manis ini  kental terasa di hidung dan lidah sehingga menambah kenikmatan.

Jika kopi biasanya disajikan dengan gula putih, Kopi Takar berbeda. Kopi ini menggunakan gula aren sebagai pemanisnya.  Sedangkan cara pembuatannya relatif sama dengan kopi pada umumnya, yakni diseduh dengan air panas atau mendidih. Yang membedakan itu rasanya. Rasa dan aroma kayu manisnya jadi ciri khas. Meski unik dan terkesan eksklusif, kopi ini dijual dengan harga yang relatif murah. Yakni Rp 10 ribu per cangkir.  Para pelanggannya senang dengan Kopi Takar ini karena rasanya yang agak sedikit berbeda dengan kopi lain. Rasa kayu manis dan gula arennya membuat rasa kangen sendiri.

Kalau mau mencoba rasa Kopi Mandailing lainnya mungkin anda bisa ke  Lopo Mandheling Coffee, suasanya dengan dikelilingi sawah maka view suasana sawah pedesaan akan memanjakan mata anda. Kedai Kopi ini memang mnyuguhkan Kopi Khusus (speciality) Mandailing. Kopinya mereka beli dari petani kopi desa Ulu Pungkut, Sopotinjak, Pagur, Pagar Gunung dan Simpang Banyak sebuah dataran tinggi di Mandailing Natal yang memang sudah lama dikenal dengan daerah penghasilan kopi dengan kwalitas baik.

Kedai kopi yang diberinama Lopo Mandheling Coffee ini berdiri sejak tahun 2014 didesain semi modern minimalis dengan sebuah bar tunggal ditengah bangunan sejenis ruko dengan menambah tempat duduk disamping sebidang sawah, dengan menyajikan berbagai penganan dan minuman lainnya. Menurut para pencinta Kedai Kopi ini yang menarik adalah adalah seduhan hangatnya kopi mandailing, terasa enak terutama bila diminum tanpa gula.Ada beberapa olahan kopi yang di buat di Lopo Mandheling Coffee  ini dan itu bergantung permintaan tamu, misalnya kopi tubruk, saring, espresso, cafelatte, cappucino, sanger kopi mandailing dan semua bergantung permintaan.

[1] https://madina.go.id/kafe-lopo-takar-mandhelling-coffee-tasty-berdiri-di-daerah-wisata-ubud-bali/

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Starbucks

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal

[2] http://akhirmh.blogspot.com/2014/08/bag-1-sejarah-mandailing-pemerintahan.html#more

[3]  Buku itu dengan jelas menceritakana kisah pelaku transportasi utama yakni Pedati yang mengangkut Kopi dan barang dagangan lainnya dari Panyabungan ke Sibolga serta episode penyeberangan di Sungai Batang Akola di Sayurmatinggi saat itu belum ada Jembatan.

[4]   http://akhirmh.blogspot.com/2014/09/bag-3-sejarah-mandailing-koffij-stelsel.html#more

Semangat Membangun Perbatasan, Beranda Depan Bangsa

Semangat Membangun Perbatasan, Beranda Depan Bangsa

Oleh : Harmen Batubara

Jauh sebelum NKRI lahir, wilayah nusantara sudah dihuni oleh berbagai etnis sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Hidup mereka rukun tidak mengenal batas, sejauh lingkungannya memberikan kehidupan dan mereka mampu maka disanalah mereka tinggal. Tetapi zaman berubah dan peradaban menuntut adanya administrasi, maka semuanya harus turut aturan, termasuk di dalamnya aturan tentang batas-batas wilayah itu sendiri.Maka sesuai dengan kepentingan kolonial ketika itu, khususnya di wilayah Kalimantan ( traktat Belanda dan Inggris 1891,1915 dan 1928), Papua( Traktat Raja Prusia 1854) dan Timor Leste (Belanda-Portugis, 1904). Para penguasa itu menentukan batas-batas wilayah sesuai posisi tawar mereka sendiri.

Secara teoritis baik Belanda, Inggris dan Portugis dalam penetapan batas wilayah mempertimbangkan kondisi geografisnya, batas yang mereka tentukan pada umumnya mengikuti batas alam seperti Punggung Gunung (watershed), pinggir sungai, thalweg atau alur sungai terdalam, dan garis lurus.

Secara teoritis baik Belanda, Inggris dan Portugis dalam penetapan batas wilayah mempertimbangkan kondisi geografisnya, batas yang mereka tentukan pada umumnya mengikuti batas alam seperti Punggung Gunung (watershed), pinggir sungai, thalweg atau alur sungai terdalam, dan garis lurus. Meskipun mereka ingin menentukan batas sesuai dengan realitas etnis, tetapi secara teknis pada saat itu tidak mungkin dilakukan, sebab keadaan medannya yang berat. Sehingga yang terjadi kemudian, batas-batas wilayah itu secara telak bisa memisahkan dua suku serumpun. Hal seperti itu terjadi di Kalimantan, di Papua, dan Timor Leste.

Dalam realitasnya kehidupan mereka tetap rukun, terjalin keharmonisan dengan baik. Bagi mereka realitas batas tidaklah mempunyai kendala bagi kehidupan sosial mereka. Ratusan tahun kemudian NKRI lahir, dan secara otomatis dan sesuai dengan prinsip “UTI POSSIDETIS JURIS” atau pewarisan wilayah pemerintah kolonial kepada Negara baru selepas penjajahannya, maka Indonesia mempunyai wilayah perbatasan dengan sepuluh Negara tetangganya. Bagi Indonesia karena luasnya wilayah, dan beberapa daerah dan pulau-pulau kecil lokasinya terisolasi, secara otomatis wilayah perbatasan nyaris kurang diperhatikan.

Baca Juga   :  Wilayah Perbatasan, Beranda Depan Bangsa

Meskipun secara sadar mengakui bahwa wilayah perbatasan adalah cerminan kualitas kedaulatan suatu Negara, dan meski memprogramkannya sebagai halaman depan bangsa, tapi dihadapkan dengan keterbatasan yang ada wilayah perbatasan tetap saja tidak terjangkau oleh pembangunan sebagaimana mestinya. Terlebih lagi UU yang didesain untuk mengatur pembangunan wilayah, seperti UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda UU No.26 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, ternyata belum mampu mengubah image wilayah perbatasan. Pemerintah daerah yang tadinya diharapkan mau memberikan perhatian, tetapi ternyata prioritas pembangunannya bukanlah di wilayah perbatasan. Mereka juga tidak mampu menghadapi terisolasinya perbatasan.

Namun demikian kedua Negara bertetangga secara sadar sama-sama mengetahui, dan memahami bahwa wilayah perbatasan perlu ditata, dengan tetap memberikan ruang gerak dan keleluasan yang wajar bagi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Semua itu secara utuh tercermin dalam semangat kerjasama antara Negara tetangga seperti GBC (General Border Committee, Indonesia-Malaysia), JBC(Joint Border Committee, Indonesia-Papua Nugini, dan Indonesia-Timor Leste), yang secara konkrit selalu memperhatikan kehidupan dan kerukunan berbagai etnis yang sama-sama ada di wilayah perbatasan.

Kini wilayah perbatasan sudah sangat berbeda

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, wilayah perbatasan adalah daerah kumuh, terisolasi, para petugas perbatasan hanya ada namanya saja tetapi secara fisik mereka berada di Kabupaten. Yang kita temukan di perbatasan hanyalah plang-plang nama Kementerian/Lembaga, tetapi sama sekali tidak ada kehidupan di sana. Tetapi gambaran seperti itu sudah berlalu. Pemerintah Jokowi-JK membuka isolasi perbatasan dengan visi : membuka jalan raya parallel perbatasan, membangun kembali serta memfungsikan kembali 9 PLBN dengan berbagai sarana penunjang perekonomian, memastikan route Tol Laut bisa melintasi perbatasan agar semua produk Indonesia dari Pusat –pusat Bisnis Indonesia bisa sampai di daerah perbatasan dengan biaya terjangkau. Listrik dan Telekomunikasi tersedia dan masih banyak lagi upaya pemerintah untuk memastikan produk-produk Indonesia bisa unggul di perbatasan.

Membangun Jalan Hingga ke Ujung Perbatasan   Pembangunan 1.920 km jalan paralel perbatasan di Kalimantan ditarget tuntas pada tahun 2019[1]. Pemerintah menargetkan tak ada lagi jalan paralel perbatasan Kalimantan yang belum tembus di 2019 nanti. Setidaknya ada lima paket pekerjaan pelebaran jalan akses yang sedang dikerjakan menuju tiga lokasi pos lintas batas negara (PLBN) Indonesia-Malaysia. Di antaranya paket Pembangunan Jalan Galing-Simpang Tanjung-Aruk, pelebaran Jalan Simpang Tanjung-Aruk II, pelebaran Jalan Batas Serawak-Entikong-Balai Karangan-Kembayan, pelebaran Jalan Nanga Badau-Lanjak, pelebaran Jalan Nanga Badau-Batas Serawak dan pelebaran Jalan Nanga Batas Serawak-Nanga Badau.

Pengelolaan Wilayah Pesisir
Pengelolaan Wilayah Pesisir

Untuk paket pekerjaan ruas Galing-Simpang Tanjung-Aruk dan Nanga Badau-Lanjak sudah selesai per akhir 2017 lalu. Sedangkan sisanya saat ini masih dalam pembangunan dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.  “Semoga tidak ada kendala cuaca, alat, yang mengganggu keamanan dan lain-lain,” ucap Sugiyartanto. Kehadiran jalan perbatasan sekaligus melengkapi pembangunan PLBN yang sudah dibangun dan diharapkan bisa menjadi gerbang ekspor produk-produk  lokal Indonesia menuju negara tetangga.

Pemerintah juga tengah memperluas pungsi PLBN untuk merangsang pertumbuhan sector ekonomi. Dirjen Cipta Karya Kemenpupera, Sri Hartoyo mengatakan, pihaknya akan kembali melakukan pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Aruk untuk tahap kedua[2] dengan anggaran pembangunan sebesar Rp201 miliar lebih. “Untuk pembangunan PLBN tahap kedua pada PLBN Aruk ini sifatnya melengkapi dari pembangunan PLBN tahap pertama,” kata Sri Hartoyo waktu itu. Dijelaskannya, untuk rencana pembangunan PLBN Aruk untuk tahap kedua pada zona inti akan dibangun “Car Wash”, sementara pada sub zona inti akan dibanun mes pegawai tipe 45, 54 dan 75. Kemudian pada zona pendukung juga akan dibangun pasar perbatasan, wisma Indonesia, gedung serbaguna, food court, masjid, gereja dan pasar pendukung.

Untuk pengembangan PLBN tahap kedua ini akan dibangun di luasan area 17,79 hektare dan luas bangunan 4.441,00 meter persegi. Waktu pelaksanaannya akan segera dimulai dan ditargetkan rampung pada akhir 2018 mendatang. “Sementara anggaran yang dikeluarkan guna pembangunan PLBN tahap kedua ini sebesar Rp201 miliar lebih,” katanya. Sri Hartono menambahkan, untuk pembangunan PLBN Aruk ini menggunakan konsep desain arsitektur tradisional rumah panjang yang merupakan rumah adat dari masyarakat adat setempat. Sedangkan pada ornamen bangunan utama mengadopsi corak tradisional Dayak.

Baca Juga  : Memilih Model Bisnis Online, Ciptakan Peluangmu 

Demikian pula Tol laut terus berkembang dan menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, saat ini jumlah trayek tol laut sudah semakin bertambah. Sejak awal dicanangkan, proyek yang menjadi cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini semakin menunjukkan peningkatan. Dari sebelumnya hanya sekitar tujuh trayek, kini sudah bertambah enam trayek menjadi sekitar 13 trayek dan pada 2018 akan jadi 15 Trayek. “Tol laut itu kita sekarang ada tujuh lintasan, terus kita tambah lagi enam lintasan,” katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (31/7/2017). Proyek tol laut diprioritaskan untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Namun, terdapat beberapa wilayah di barat, salah satunya  Sumatera dan Natuna. “Terutama Indonesia bagian timur. Jadi, dari 12 sampai 13 rute itu, kira-kira 12 rute untuk timur. Yang ke barat itu untuk Sumatera bagian timur, dan yang kedua ke Natuna,” tuturnya.

Pemerintah Juga Menyalurkan Dana Desa   Pemerintah tidak berhenti hanya sampai di situ. Pemerintah memastikan agar seluruh Desa di Indonesia mempunyai program untuk mengembangkan Desa mereka. Politik fiskal digeser dengan memberikan instrumen “dana transfer” ke desa, yang disebut dana desa (DD). Desa yang telah memiliki otoritas menjadi lebih bertenaga karena bisa mengelola anggaran sendiri (anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDesa) dengan salah satu sumbernya dari DD (di samping enam sumber lain). Pada 2015 total DD Rp 20,7 triliun (dibagi ke 74.093 desa); 2016 sebanyak Rp 46,9 triliun (dibagi ke 74.754 desa); dan pada 2017 ini akan disalurkan Rp 60 triliun (dibagi ke 74.910 desa). Penyerapan DD tergolong fantastis. Tahun pertama terserap 82,72 persen dan tahun kedua 97,65 persen, di tengah situasi regulasi yang belum terlalu mapan, sosialisasi yang dikendalai waktu, dan persebaran desa yang sedemikian luas.

Kaltara Mmembuka Toko Perbatasan   

Pemerintah provinsi Kaltara selama ini terus berupaya dan mencari solusi agar harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan bisa lebih murah. Salah satunya, dengan rencana membangun TOKO INDONESIA yang nantinya akan menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Toko perbatasan yang rencananya tersebar di tujuh titik di wilayah perbatasan negara di Kaltara, diproyeksikan menjadi model dalam pembangunan kawasan perdagangan di perbatasan Indonesia. Konsep TOKO INDONESIA yang digagas adalah, terintegrasinya wilayah perbatasan dalam satu kawasan terpadu, mulai dari sektor ekonomi, jalur perdagangan, hingga hubungan antar negara yang berbatasan. Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kaltara, Samuel Tipa Padan mengatakan, “gagasan ini asli Kaltara dan merupakan integrasi ekonomi perbatasan, dan belum pernah ada di wilayah perbatasan lain di Indonesia. Menurutnya, gagasan ini telah diamini oleh pemerintah pusat. Tinggal implementasi di lapangan.

Toko Indonesia di Perbatasan tujuannya Untuk menjadikan produk Indonesia unggul di Perbatasan dimulai dengan upaya menekan harga barang yang selama ini cukup mahal di perbatasan. Saat ini, kebutuhan pokok masyarakat perbatasan masih bergantung dengan negara tetangga Malaysia. Hal itu dikarenakan akses mendapatkan produk dalam negeri sangat terbatas. Tetapi ke depan dengan adanya sarana jalan paralel perbatasan, adanya sarana jalan Tol Laut dan Tol Udara serta adanya “rencana subsidi untuk biaya transfortasi” maka di percaya produk Indonesia akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga-harga produk negara tetangga di perbatasan. Bahkan kualitasnya juga akan jauh lebih baik.

Sementara itu, menyangkut toko perbatasan ini, pemprov Kaltara telah mengadakan kajian teknis dengan tujuh wilayah yang telah dipersiapkan. Nunukan mengusulkan lima lokasi yakni Sebatik, Long Bawan, Long Layu, Sei Semanggaris, dan Lumbis Ogong. Sedangkan Malinau mengusulkan dua lokasi, yakni Long Nawang dan Long Pujungan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kaltara, Hartono menambahkan, tujuh titik tersebut masih dikaji oleh Pemprov Kaltara. “Kalau sesuai rencana sebelumnya ada tujuh titik. Yang mana nantinya akan dikembangkan, itu teknisnya ada di PU (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” ungkapnya.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 80 miliar untuk pembangunan empat TOKO INDONESIA di wilayah perbatasan RI dengan Malaysia pada 2018. Keempat toko Indonesia itu akan dibangun di Kabupaten Malinau sebanyak dua unit ditempatkan di Pujungan dan Long Ampung. Dua unit lainnya di Kabupaten Nunukan yakni Pulau Sebatik dan Lumbis Ogong. “Jadi ada empat unit toko Indonesia yang akan dibangun pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan RI. Alokasi anggarannya sebesar Rp 80 miliar atau Rp 20 miliar per unit,”

Gubernur Kaltara menambahkan, pihaknya memprogramkan lima toko Indonesia namun anggaran satu unit yang sedang dibangun di Long Bawan Kecamatan Krayan berasal dari APBD Kaltara sebesar Rp 50 miliar. “Alokasi angaran untuk satu unit toko Indonesia di Long Bawan Kecamatan Krayan melalui APBD (Kaltara) adalah Rp 50 miliar,” kata dia. Irianto Lambrie menginginkan kelima toko Indonesia tersebut telah beroperasi pada 2018. Karena manfaatnya akan dirasakan masyarakat yang berdomisili di wilayah perbatasan RI-Malaysia

[1] https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4165747/apa-kabar-proyek-pembangunan-jalan-di-perbatasan-ri-malaysia   [2] https://kalbar.antaranews.com/berita/347631/pengembangan-plbn-aruk-tahap-dua-rp201-miliar

Kebun Karet Bagi Warga Perbatasan Papua

Kebun Karet Bagi Warga Perbatasan Papua

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Saya lalu ingat orang Punan Kelay[1] (Orang Mapnan) menghuni Dataran Tinggi Kelay. Mereka tersebar dalam 6 desa, yakni: Long Gie (173 KK), Long Duhung (22 KK), Long Keluh (32 KK), Long Pelai (19 KK) , Long Lamcin 23 KK) dan Long Suluy (65 KK). Rata-rata pendidikan mereka adalah tidak lulus SD. Desa-desa ini berada dalam satu aliran sungai, yakni Sungai Kelay. Sungai adalah satu-satunya sarana transportasi untuk menjangkau desa-desa ini. Memerlukan waktu 2 jam (Long Duhung) sampai 9 jam (Long Sului) perjalanan dengan ketinting (perahu kecil dengan pendorong mesin 15 pk) dari Kampung Long Gie. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka mendapati bahwa mereka masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun.Mencari kehidupan di alam bebas. Pertanian belum menjadi pekerjaan utama mereka.

Baca Juga : Formula Sukses,Pebisnis Affiliate: Wujudkan Peluangmu

Seperti apa sih Budaya Peramu  Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu? Dapat kita katakan masyarakat peramu di Papua juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Punan Kelay (Kalimantan ). Untuk hidup mereka harus ke luar dari desanya, berpindah desa atau nomad di hutan-hutan di sekitar tanah adat mereka. Untuk makanan alam masih mampu memberikan mereka kehidupan. Untuk mendapatkan uang (kontan) mereka juga bisa menjual hasil tangkapan (binatang), kayu (gaharu), kulit kayu dll yang bisa mereka jual (barter ), tetapi jumlahnya tentu sangat tergantung hasil tangkapan mereka. Kalau melihat suku Punan Kelay mereka bisa mendapatkan uang sekitar 250 ribu per bulannya. Dalam kondisi seperti itulah mereka menjalani kehidupan mereka.

Bagi warga yang sudah agak maju, khususnya mereka yang ada dperkotaan polanya juga tentu sangat berbeda.  Budaya telah membuat mereka seolah lebih susah, kebersamaan telah salah persepsi.  Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi[2]. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Menjadi orang Papua miskin atau Papua Peramu di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Papua Kemiskinan pembiaran

Bagaimana Membuat Kehidupan Bisa Lebih Hidup

Intinya sesungguhnya warga miskin atau warga Peramu itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet, koko atau apa saja hasil panen yang bisa dijual dan mendapatkan uang kontan. Faktanya, kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari CSR dan sejenisnya. Saya kembali ingat masyarakat peramu ysng di Punan Kelay[3]. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka menemukan warga masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun. Namun mereka  menemukan bahwa di kampung mereka sudah ada tanaman kakao yang sama sekali tidak dipelihara. Melihat kondisi yang demikian, World Education mulai dengan mengajak beberapa keluarga untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanaman kakao mereka. Pemeliharaan ini tidak rumit. Karena mereka hanya perlu melakukan pemangkasan tanaman dan mengurnagi pohon-pohon yang menaungi tanaman kakao mereka. Pemangkasan hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja. World Education juga mengajak mereka untuk berkunjung ke desa tetangga yang sudah mengembangkan kakao secara intensif. Hasilnya, enam bulan sesudah pemangkasan, mereka mulai panen kakao. Dan ternyata buah kakao tersebut sangat mudah dijual. Hal tersebut menarik minat mereka untuk menekuni tanaman kakao.

Baca Pula : Membangun Tim Sukses Pilkada

Tentu ada beberapa caya yang bisa dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengembangkan warganya di perbatasan. Hanya saja yang sering kita temukan, justeru Pemdanya sendiri yang seolah tidak punya perhatian yang cukup untuk mengembangkan warga perbatasannya. Warga perbatasan yang bisa dikatagorikan masuk pada golongan masyarakat peramu atau warga miskin di perbatasan. Pemerintah sebenarnya sudah pernah punya pola pembangunan Desa Transmigran. Nah apa salahnya untuk mencoba konsep ini di perbatasan? Tapi bukan untuk warga pendatang tetapi pola transmigrasi buat warga local.  Ya. Buat pola Transmigrasi, tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi.

Perihal kebun karet ini, menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”. Kebun karet ini beda dengan sawit, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas pekerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.


[1] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

[2] ] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[3] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Sepertiapa sih Budaya Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu?[1]Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari kultural atau budaya. Di Papuanilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papuabukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagiacara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Baca Juga : Menjadi Penulis Pro Dengan Memanfaatkan Logika SEO

Menjadi orang Papua miskin di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Intinya sesungguhnya warga miskin itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet. Kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari Free Port dan sejenisnya. Buat pola Transmigrasi; tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi. Sungguh membangun negeri ini sebenarnya tidaklah susah. Pemda bisa melakukan itu. Hanya saja pemda sering berpikirnya lain.

Menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”.

Kebun karet lain, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas dunia kerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.

Strategi Adaptasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks warga Papua di perbatasan yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) perbatasan menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerah perbatasan. Berbicara lebih jauh tentang SDM ini, maka peran pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan dan diberdayakan guna meningkatkan kualitas dari SDM perbatasan itu sendiri.

Pendidikan menjadi pilar utama dan pemamfaatan teknologi Tepat Guna menjadi suatu pilihan yang mampu membekali SDM perbatasan. Bahkan, melalui pendidikan, SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan competitiveness yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Teknologi tepat guna di tengah budaya peramu bisa di contohkan seperti berkebun karet rakyat, berkebun Pinang dan mengolah Pohon Sagu. Untuk agenda pendidikan, ada dua opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada kearifan local yang berlaku, pengembangan pendidikan dengan mengirimkan SDM di wilayah perbatasan untuk belajar di luar daerahnya atau bila perlu ke negeri tetangga. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Baladaorang Papua  menjadi pendatang baru diatas Tanahnya Sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses adaftasi itusendiri. Hampir semua bangsa pribumi mengalami hal seperti itu. Hal serupa itukita bisa temui di Jawa pada awal tahun 70 an, yang lebih dikenal denganistilah “Ali Baba”. Maknanya yang punya adalah Ali (pribumi) tapi yangmengoperasikannya adalah Baba (pendatang, turunan tionghoa). Hal seperti ituterjadi juga di Malaysia Dll. Persoalan yang satu ini cukup rumit bagi siapapundi Papua Kita bisa lihat contoh, bahwa beberapa pasar yang sudah dibangun di sana, setelah selesai kemudiansering terjadi tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada juga pasar yang sudah dibangun itu, tetapi sama sekali tidakmengakomodir masyarakat asli Papua untuk berjualan di situ. Tidak adamasyarakat asli Papua yang berjualan di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa  “mereka menjadi pendatang baru di atastanahnya sendiri”. Padahal bisa terjadi, awalnya mereka punya toko, merekamemang diberi jatah; tetapi kemudian tidak punya modal dan tidak punyakemampuan; kemudian Toko pindah tangan dengan cara illegal, mereka menjualnya,mereka dapat uang tapi kemudian tersisih. 

Baca Pula : Membangun Blog Bisnis, Jual Kemampuan Membangun Bisnismu   

Sesungguhnya hal seperti ini bukanlah monopoli Papua, di Jawa dan Sumatera atau dimana saja hal seperti ini pernah terjadi. Putra daerah biasanya tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha. Umumnya dahulu istilahnya Ali Baba, maksudnya yang punya atau pemilik adalah orang pribumi atau daerah tetapi yang mengoperasional kannya adalah warga keturunan Tionghoa atau pendatang lainnya. Hal seperti ini terjadi bertahun-tahun dan itu bisa dimana saja dan bila tidak bisa dikelola dengan baik maka ia akan menjadi sumber kecemburuan sosial. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Papua ini juga adalah sesuatu yang alami sesuai dinamika perubahan itu sendiri. Hanya saja memang kemudian lalu dibesar-besarkan.

Pernah dengar Budaya Proposal Ala Papua. Budaya Apapula itu? Inilah salah satu sisi lain yang memprihatinkan dari Otonomi daerah.  Mari kita dengarkan penuturan Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH. Menurutnya  masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, mereka belum bisa menolong dirinya sendiri.  Kemampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan baru yang sangat merisaukan adalah “ cara hidup masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal ”. Budaya proposal sudah menjadi budaya baru, “sehingga setiap kepemimpinan pasti selalu memiliki pengalaman yang sama. Karena itu, beberapa waktu lalu saya telah membakar kurang lebih 20 ribu proposal yang telah dimasukan ke Pemerintah Provinsi Papua[2] Gubernur menuturkan, keputusannya untuk membakar seluruh proposal tersebut  sudah melalui perang bathin yang luar biasa dalam hatinya, Gubernur berdoa pada Tuhan meminta kekuatan agar dapat menyelamatkan masyarakat Papua sehingga mereka terbebas dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan menyusahkan dan melemahkan kekuatan dirinya. ‘’Keinginan saya adalah masyarakat Papua dapat keluar dari ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, menggali dan mengelola potensi yang ada pada mereka dan sekitar mereka agar dapat bermanfaat bagi kehidupann mereka,’’ Ujarnya waktu itu.

Dikatakannya, Tanah Papua adalah surga yang jatuh di bumi, hitam kulit keriting rambut adalah kebanggaan dan kekuatan kami, dan ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita syukuri dan kita Jaga. Lanjutnya, Kenapa kehidupan di Papua yang ibarat surga tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, sehingga melemahkan semangat hidup mereka dan menciptakan berbagai kultur yang baru yang terangkat dari sebuah ketidak seriusan mereka dalam menghargai dan menjaga identitas dirinya sebagai masyarakat bangsa dan Negara yang pluralistik ini.

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang  diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.


[1] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[2] Ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw, pada pembukaan Musyawarah Daerah I Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Rabu (2/10/2013) di Diklat Sosial Abepura waktu itu.