Artikel Marketing, Iklan Gratis Dan Mudah Dilakukan.

Artikel Marketing, Iklan Gratis Dan Mudah Dilakukan.

Oleh Harmen Batubara

Apa memang seperti itu? Seperti apa dan bagaimana sih cara kerjanya? Salah satu cara mempromosikan Produk dan atau Website secara GRATIS adalah dengan Artikel Marketing. Sebagai bonus tambahan, metode “gratis” ini dapat meningkatkan trafik situs dan penjualan Anda. Bisa menggandakan atau bahkan melipatgandakan penghasilan Anda. Mau lihat polanya? Kita mengetahui bahwa artikel adalah salah satu cara termudah untuk mempromosikan situs web Anda untuk menghasilkan trafik dan meningkatkan penghasilan Lebih banyak.

Affiliasi Cara Dewa
Affiliasi Cara Dewa

Intinya Tulis artikel yang berkaitan dengan situs web Anda dan kirimkan ke situs yang banyak dicari oleh para pembaca, misalnya situs Kompasiana Dll. Caranya juga mudah dilakukan, membutuhkan sedikit waktu tetapi dapat meningkatkan trafik, penjualan dan tentunya penghasilan Anda. Lalu? Bagaimana menulis artikel dapat meningkatkan trafik dan pendapatan?

Intinya. Artikel yang kita tulis di situs Kompasiana atau situs sejenis lainnya berisi tautan atau info ke situs web kita sendiri. Pembaca yang tertarik, setelah membaca artikel dan kemudian tertarik, mungkin memilih untuk mengeklik tautan tersebut dan mengunjungi Anda secara tidak terduga. Menulis di Situs yang banyak dikunjungi pembaca juga membuat artikel anda bisa dimanfaatkan webmaster lain yang mungkin ingin mempublikasikan artikel tersebut di situs mereka.

Baca Juga : LandingPress Membuat Website Pro Jadi Mudah

Jika ya, artikel Anda akan menyertakan link kembali ke situs Anda. Dan siapapun yang membaca artikel di situs tersebut tetap dapat mengklik link tersebut untuk mengunjungi situs Anda. Ketika jumlah artikel yang Anda terbitkan bertambah besar, dan semakin banyak artikel tersebut muncul di berbagai situs web, jumlah total tautan ke situs Anda juga meningkat. Mesin pencari seperti Google, Bing Dll., sangat terpikat oleh banyaknya tautan yang masuk ke situs web anda. Mereka pasti percaya dan melihat pentingnya situs anda.

Semakin banyak tautan masuk yang dimiliki situs web, semakin penting mesin pencari melekat padanya. Ini kemudian akan meningkatkan penempatan website Anda di hasil pencarian. Bisa jadi akan ditaruh di halaman pertama pada baris pertama. Kebayang nggak?

Jika situs Anda mempromosikan produk atau layanan, tautan yang anda peroleh dari berbagai artikel Anda itu sama saja atau berarti lebih banyak lagi pelanggan potensial bagi Anda. Sekalipun pengunjung hanya sekedar menelusuri secara sepimtas pada saat ini, tetapi bukan tidak mungkin besok atau lusa mereka akan datang lagi kalau ternyata memang mereka membutuhkannya. Ya sesederhana itu.

Ada juga orang yang sudah memikirkan hal-hal spesifik yang mereka perlukan tetapi belum bisa memutuskan di antara banyak pilihan yang ada di online. Kemungkinannya adalah, mereka mungkin menemukan salah satu artikel Anda, tertarik dengan konten yang Anda tulis, kemudian mereka mengunjungi situs Anda, dan tertarik dengan promosi Anda. Mereka akan senang dengan anda berikut produk serta situs yang anda kelola.

Artikel Marketing: Lihat betapa mudahnya?

Tidak mengherankan mengapa banyak webmaster belakangan ini, menghidupkan kembali gaya pemasaran Online yang selama ini jadi primadonanya. Mereka kembali mau meluangkan waktu untuk menulis lebih banyak artikel tentang situs mereka dibandingkan melakukan cara promosi lainnya. Membuat situs mereka dikenal lebih mudah, jika mereka memiliki artikel, jelas akan meningkatkan link dan traffik dan membuatnya dapat diakses oleh pengunjung yang mencari di Internet. Karena saat ini banyak orang mencari kebutuhan pembelian mereka secara online, menempatkan situs Anda di mesin pencari melalui artikel Anda adalah salah satu cara untuk memberi tahu mereka tentang Anda dan bisnis Anda.

Perlu dipahami, Mesin pencari seperti Google tidak hanya mengindeks situs web, mereka juga mengindeks artikel yang diterbitkan. Mereka juga mengindeks artikel apa pun yang ditulis tentang topik situs web Anda. Jadi, begitu seseorang mencari topik yang sama, mesin pencari akan menampilkan situs Anda atau bahkan mungkin menampilkan artikel yang telah Anda tulis.

Dan kalau dipikir-pikir, cara ini sangat mudah dilakukan dan itu akan membawa mereka ke situs Anda. Jadi jeroannya? Hanya dengan artikel,  mesin pencari akan memajangnya di posisi yang tepat untuk kepentingan anda.Hal yang baik tentang artikel adalah Anda dapat menulis tentang hal-hal yang ingin diketahui orang. Hal ini dapat dicapai dengan suasana hati yang paling bersahabat, namun dengan cara yang profesional, dengan sedikit tambahan promosi penjualan yang tidak terlalu jelas.

Baca Pula : Memilih Model Bisnis Online, Ciptakan Peluangmu

Jika dipikir-pikir, hanya beberapa menit waktu Anda untuk menulis satu artikel dan mengirimkannya ke situs konten gratis. Idenya sama dengan bila menulis di Kompasiana Dll. Dalam jangka waktu sesingkat, konten tersebut didistribusikan ke lebih banyak situs daripada yang dapat Anda bayangkan. Bahkan sebelum Anda mengetahui apa yang terjadi, Anda telah mendapatkan lebih banyak pengunjung daripada sebelumnya.Tapi bagaimana cara menuliskan artikel yang menarik itu. Ya anda mampir saja ketempat saya, atau bisa juga lewat membaca buku saya ini. Ya sesederhana itu.

Jika Anda merasa membuang-buang waktu untuk menulis artikel-artikel ini, dan mengabaikan fakta saat Anda akan melihatnya dicetak dan tersebar luas di jagad Internet. Belum lagi perhatian dan minat tertentu yang diberikan orang pada situs web dan produk atau layanan Anda.Rasanya anda akan “rugi” besar. Melewatkan peluang besar yang bisa anda buat secara gratis.

Cobalah menulis beberapa artikel dan Anda akan melihat lonjakan trafik situs, popularitas tautan, dan minat yang datangnya tiba-tiba. Sebelum Anda menyadarinya, penghasilan Anda akan berlipat ganda dan bahkan tiga ayau empat kali lipat. Rasa-rasanya tidak ada Upaya yang seperti ini dalam mendapatkan manfaat besar secara gratis ! Cobalah jadi lebih realistis.

konten marketing
konten marketing
Kopi Mandailing, Lungun Naso RasaSa

Kopi Mandailing, Lungun Naso RasaSa

Oleh Harmen Batubara

Kopi Mandheling atau Mandailing sudah dikenal orang Eropa dan Amerika sejak ratusan tahun yang lalu, tepatnya sejak zaman Belanda Tahun 1833. Sebagai warga Mandailing kita sering bertanya dalam hati. Seperti apa sih Topnya Kopi Mandheling ini? Sebagai gambaran bisa jadi hal itu bisa kita lihat dari Perhelatan Specialty Coffee Association of America (SCAA) Expo ke-28  di Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia, Amerika Serikat (AS), 14-17 April 2016. Asosiasi kopi spesial terbesar Kopi dunia. Terlebih dalam ajang tahunan tersebut Indonesia terpilih menjadi PORTRAIT COUNTRY. Portrait country merupakan penghargaan dari SCAA kepada negara penghasil kopi-kopi terbaik. Dengan menjadi portrait country, sebuah negara mendapat panggung dan perhatian khusus dalam ajang yang menjadi barometer industri kopi spesial itu.

jadi Youtuber itu Mengasikkan
jadi Youtuber itu Mengasikkan

“Dunia sudah lama menikmati kopi-kopi terbaik dari Indonesia. Ini saatnya kami mengapresiasi Anda. Berterima kasih kepada para petani hingga pelaku industri di dalamnya,” kata Bill Carney, tentu termasuk Kopi Mandailing. Direktur Eksekutif SCAA. Selain pameran kopi spesial, SCAA juga menjadi tempat pameran dan transaksi teknologi pemrosesan dan penyajian kopi terkini. SCAA dihadiri sekitar 12.000 orang dari lebih kurang 75 negara. Di antara negara-negara itu, nama Indonesia bergaung di setiap penjuru sejak awal pembukaan, Kamis (14/4/2016) malam.

Pada seremoni pembukaan, video testimoni orang-orang berpengaruh di dunia kopi tentang cita rasa kopi Indonesia ditayangkan di depan ribuan peserta. Selain Erna Knutsen, Presiden Direktur Royal Coffee AS Bob Fulmer juga menuturkan, Indonesia telah membantu manusia menemukan keindahan cita rasa dari sebuah tanaman tropis.”Dear Indonesia, thank you for your coffee (Indonesia, terima kasih untuk kopi Anda),” ucapnya. Kopi Mandailing memang Top, tetapi bagaimana dengan Madina? Tempat Kopi itu tumbuh dan dikembangkan?

Madina dengan Ibu Kotanya Panyabungan kini sudah jadi daerah potensil dan cukup seksi untuk dikembangkan menjadi wilayah yang mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Madina atau lebih dikenal sebagai wilayah Mandailing memang mempunyai sejarah panjang dalam pengembangan wilayahnya. Pemerintah Hindia Belanda mulai memasuki wilayah Mandheling atau Mandailing Natal tahun 1824 dan membentuk pemerintahan dibawah Karesidenan Air Bangis bagian dari Gouvernment Sumatra’s Westkust. Tahun 1834 ibu kota pemerintahan Mandailing pindah dan berada di bawah Karesidenan Tapanuli. Tahun 1852, Wilayah Mandailing Natal dibagi menjadi 2 Afdeling yaitu[1]:  Afdeling Mandailing terdiri dari Groot Mandailing, Klein Mandailing, Ulu dan Pakantan dan Batang Natal. Afdeling Natal terdiri dari Distrik Natal, Sinunukan, Partiloban, Kara-kara, Teloh Baleh, Tabuyung, Singkuang, Batu Mondan dan Batahan.

Sebelum Mandailing Natal menjadi sebuah kabupaten, wilayah ini masih termasuk salah satu Kecamatan dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah terjadi pemekaran, dibentuklah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999.

Sejak awal Lemah Dalam Insfrastruktur

Pada masa itu Belanda belum bisa memasuki wilayah Mandailing. Belanda masih mencoba merebut Bonjol, Bonjol kala itu masih berstatus  DOM[2].  Ini mengindikasikan bahwa penguasaan wilayah dengan pengerahan militer yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Harus ada biaya yang bisa diambil dari daerah taklukan.  Karena itu, selagi masa perang dan melakukan pertempuran, produksi beras lokal pun dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Terlebih lagi waktu itu beras masih melimpah dan dikirim ke Jawa.

Baca Juga   :  Membangun Tim Sukses Pilkada 

Militer Belanda pertamakali mendarat di Natal 1833. Membangun benteng Eluot di Panjaboengan, tepatnya di Natal pada tahun 1834. Setelah menguasai Mandailing Belanda membangun benteng di Rao 1834. Sementara benteng Bonjol masih eksis. Pada tahun 1837 benteng Bonjol dikuasai kemudian lanskap Mandheling, Ankola dan Sipirok juga sepenuhnya dikuasai. Selama fase invasi ke Bonjol, otoritas sipil di Mandailing berkedudukan di Kotanopan dipimpin oleh Francois Bonnet. Paska Bonjol, selanjutnya militer Belanda mengalihkan perhatian ke Padang Lawas. Untuk memperkuat pertahanan pasukan Belanda dibangun benteng di Pijor Koling (1837), untuk lebih meningkatkan fungsi pos militer sebelumnya di Sayurmatinggi. Karenanya, lanskap Mandailing (groot dan klein) menjadi sangat terjaga keamanannya, sebab ada tiga benteng: di tengah lanskap Mandailing, masih ada benteng Fort Eluot di Panjaboengan, di selatan Mandailing di Rao dan di utara Mandailing di Pijor Koling. Kedua benteng di sisi luar Mandailing ini masih aktif, hingga ekonomi kopi dimulai dan pemerintahan sipil diselenggarakan di Mandheling dan Ankola.

Pembangunan Infrastruktur bagi Pengembangan Mandailing dari sananya memang lemah tapi realistis. Pemerintah Belanda bisa disebut sangat realistis dalam berbagai tindakannya. Mandailing yang tadinya sudah menjadi lumbung beras dan punya komoditi Kopi terbaik pada masanya, justeru itu yang terus dioptimalkan untuk kepentinganya. Dalam hal pembangunan infrastruktur mereka lebih fokus pada pengembangan sarana jalan yang sudah ada yakni Jalan Poros Kotanopan-Sibolga. Jalan ini merupakan bagian dari Jalan-Padang-Bukit Tinggi-Lubuk Sikaping-Panti-Rao-dan Kotanopan. Saya pernah punya Buku Partiang Latong[3] karya anak Panyabungan, sayang kini entah sudah dimana tetapi buku itu dengan jelas melukiskan bagaimana dinamika jadi Kernet Pedati yang ditarik kerbau, sebagai tulung punggung transpotasi dari Panyabungan ke Sibolga. Pada waktu itu seluruh komditas Pemerintah Belanda diangkut (via lelang) melaui transporasi Kuda beban dan Pedati.

Pembangunan jalan di masa Aisten Residen A.P. Godon[4] sesungguhnya sudah terlaksana antara Panyabungan dan Natal. Pembangunan jalan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari koffij-cultuure. Namun bagi Belanda memandang Tapanuli tidak hanya Mandheling, karena itu harus ada jalan penghubung yang menghubungkan satu sama lain dengan lanskap lainnya (Sipirok, Padang Lawas dan Silindung/Toba) sebagai bagian dari rencana keseluruhan Belanda di Tapanuli yang belum tersendtuh sama sekali. Saat itu, pembangunan jalan poros begitu penting, selain sudah ada jalan arteri Natal-Panyabungan, jalan poros antara Kotanopan dan Sibolga akan menyatukan semua jalan-jalan arteri di seluruh Tapanuli. Untuk efektivitas pemerintahan dan perdagangan, jalan poros ini juga dengan sendirinya menghubungkan dua asisten residen yang ada: Asisten Residen Tapanuli di Sibolga, dan Asisten Residen Mandheling en Ankola di Kotanopan. Jalan poros ruas Tapanuli ini sesungguhnya bagian dari jalan poros Sumatra’s Westkust darri Padang ke Fort de Kock, lalu Kotanopan, Padang Sidempoean dan Sibolga. Pada zaman Belanda  pelabuhan Padang-Natal- dan Sibolga sudah jadi semacam “pintu barat” yang jadi penghubung ekspor ke manca Negara khususnya Eropa, India dan Timur Tengah khususnya untuk komoditi jenis Kopii dan kayu gaharu.

Kalau kita berkaca pada MP3EI maka sesungguhnya, Madina masih juga belum terjangkau. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan Infrastruktur di Koridor Ekonomi Sumatera: Koridor Ekonomi Sumatera memiliki tema pembangunan sebagai “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil Bumi dan Lumbung Energi Nasional” yang dalam detailnya Madina masih belum dapat bagian. Untunglah para elit Politik di Madina bisa melobi munculnya KEK Batahan  yang melalui Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), menjadikan KEK ini salah satu pilar pembangunan ekonomi Madina ke depan yang fokus membangun kawasan industri dengan pola public private Parthnership (PPP), yaitu kesatuan pemerintah dan swasta membangun kawasan industri dan infrasruktur pendukung sehingga potensi kawasan dapat dipacu pertumbuhannya dalam mengejar Indonesia menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi di 2030. Kecuali KEK Batahan juga Lapangan Terbang Malintang. Kedua infrastruktur ini dipadukan dengan berbagai jalan Kabupaten yang bakal dibangun akan mampu menjadikan Pusat-pusat Pariwisata alam Madina untuk kian berkembang.

Baca Pula  :  Onlinekan BumDesMu

Kita dapat melihat bahwa Madina terus berupaya untuk berbuat sesuatu bagi para penggiat Kopi, meski terbatas, sarana jalan terus dibangun misalnya dari desa Pagur ke Desa Padang Lawas. Madina juga sudah mempunyai partner dengan PT Kopi Rakyat Indonesia untuk bekerja sama mengembangkan lahan Kopi bersama rakyat; juga sudah ada rumah produksi Kopi dari BI, sudah didirikan Sekolah Kopi. Juga sudah ada   Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Mandailing (MPIG) sebagai pemilik Hak Paten Indikasi Geografis Kopi Arabika Mandheling dan sekaligus jadi kawan dalam meningkatkan kualitas kopi di tingkat petani, baik dari sisi hulu maupun hilir atau mulai dari budidaya hingga paska panen agar sesuai dengan standar kualitas pasar internasional. Serta bagaimana pula melakukan negosiasi dengan produsen-produsen yang selama ini memakai nama Mandailing. Mereka yang selama ini mengharumkan nama Kopi Mandheling, semua itu semoga akan membuat para penggiat Kopi Mandheling jadi lebih solid dan lebih bekerja sama untuk kemakmuran bersama.

Bisnis Kopi Bisnis Yang Menarik

Bisnis Kopi adalah bisnis yang menarik dan menjanjikan bagi yang memang senang dengan Kopi, tetapi yang lebih menarik bagi kalangan per Kopian di Indonesia adalah bagaimana agar Kopi yang sudah banyak di kenal warga Dunia ini bisa jadi ladang penghasilan. Idenya adalah bagaimana agar Kopi ini jadi bisnis yang menarik. Itu artinya akan lahir kelak pusat-pusat kebun Kopi yang lengkap dengan dukungannya. Kebun-kebun Kopi yang punya sarana jalan untuk menjangkaunya. Jadi siapapun ia, mereka bisa berkebun Kopi dengan mudah. Mereka juga punya banyak sumber pengetahuan terkait bagaimana caranya berkebun Kopi yang benar dan baik serta mempu memberikan hasil kepada mereka secara optimal. Mereka juga tahu terkait berbagai peralatan berbisnis Kopi. Baik itu sarana yang baik dan benar untuk para pekebunnya, atau sarana dan teknologi yang tepat untuk para pemilik Kedai Kopi, para pemilik Kedai Panggang Kopi. Kita ingin melihat munculnya peran Pemda, peran Perguruan Tinggi/ Sekolah, peran Koperasi, peran Rumah Produksi dan bahkan peran para konsultan Kopi. Peran para Kolaborator yang bisa menghadirkan bisnis Kopi yang menguntungkan bagi semua pihak.

Mari kita lihat bisnis Kopi dari kedai Kopi Starbucks (AS), Costa Coffee (UK) dan Luckin Coffee (China). Starbucks Corporation[1] adalah sebuah perusahaan kopi dan jaringan kedai kopi global asal Amerika Serikat yang berkantor pusat di Seattle, Washington. Starbucks adalah perusahaan kedai kopi terbesar di dunia,dengan 20.336 kedai di 61 negara, termasuk 13.123 di Amerika Serikat, 1.299 di Kanada, 977 di Jepang, 793 di Britania Raya, 732 di Cina, 473 di Korea Selatan, 363 di Meksiko, 282 di Taiwan, 204 di Filipina, 164 di Thailand dan 326 di Indonesia.

Starbucks menjual minuman panas dan dingin, biji kopi, salad, sandwich panas dan dingin, kue kering manis, camilan, dan barang-barang seperti gelas dan tumbler. Melalui divisi Starbucks Entertainment dan merek Hear Music.  Perusahaan ini juga memasarkan buku, musik, dan film. Banyak di antara produk perusahaan yang bersifat musiman atau spesifik terhadap daerah tempat kedai berdiri. Es krim dan kopi Starbucks juga dijual di toko grosir.

Tetapi yang sering orang lupa adalah bahwa ide pendirian starbucks ini sesungguhnya adalah ide tiga guru sekawan. Maksudnya mereka tertarik mendirikan Kedai Kopi ini bukanlah oleh sebuah impian yang besar, dan bukan juga karena mereka mempunyai biji kopi yang berkualitas. Sama sekali jauh dari itu. Sebagai guru yang sama-sama penikmat kopi mereka jadi terinpirasi membangun Kedai Kopi yah karena mereka melihat teman mereka yang berbisnis menjual Biji Kopi Panggang “roast” dan laris manis. Kenapa kita tidak coba berbisnis serupa?  Barulah pada tahun 1987, para pemilik asli menjual Starbucks ke Howard Schultz yang mengganti merek sebagian kedai kopi Il Giornale miliknya menjadi Starbucks dan segera memperluas operasinya. Pada tahun itu pula, Starbucks membuka kedai pertamanya di luar Seattle di Waterfront Station, Vancouver, British Columbia, dan Chicago, Illinois.

Jaringan Kopi terbesar kedua adalah Costa Coffee, Kedai ini didirikan di London pada tahun 1971 oleh dua Bruder Bruno dan Sergio Costa sebagai operasi grosir yang memasok kopi panggang ke katering dan spesialis toko kopi Italia. Seperti Starbucks kemudian dibeli oleh Whitbread pada tahun 1995, kemudian dijual pada tahun 2019 kepada perusahaan Coca-Cola, dan Kedai ini terus berkembang menjadi 3.401 toko di 31 negara dan 18.412 karyawan. Bisnis ini memiliki 2.121 restoran di Inggris, lebih dari 6.000 fasilitas penjual Costa Express dan 1.280 outlet di luar negeri (460 di Cina). Apa yang ingin kita katakana adalah; kedai Kopi yang diawalnya adalah sebuah usaha “suka-suka” tetapi kemudian jatuh ke tangan pebisnis maka jadilah ia jaringan bisnis yang memberikan keuntungan besar bagi para pemiliknya.

Kini muncul LucIn Coffee dari China, Luckin Coffee Inc. adalah rangkaian Kedai kopi Cina. Perusahaan ini didirikan di Beijing pada 2017. Pada Januari 2020, ia mengelola 4.507 toko dan melebihi jumlah toko Starbucks di Cina.  Sebagian besar tokonya adalah di area lokasi “penjemputan” di gedung perkantoran atau kampus yang melayani pengambilan dan pengiriman pesanan online. LuckIn Coffee sejak awal didirikan sudah dengan pola starUp, buatkan model Kedainya dan tawarkan ke pasar begitu pasar menerimanya atau mengapresiai kelahirannya maka mereka langsung meng “ScaleUp” nya besar-besaran.

Kopi Takar Mandailing

Kopi Mandailing juga sedikit banyak juga sudah berusaha untuk tetap menjaga Popularitasnya. Misalnya dari Pemda Madina sendiri jauh jauh hari sudah mencoba untuk mengusung nama Kopi Mandailing ke panggung Dunia. Ya mereka mendirikan Lopo Takar Mandheling Coffee[1] Berdiri di Ubud. Bali. Ya kegiatan ini di inisiasi Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Idenya juga sederhana yakni memperkenalkan bubuk kopi Mandailing di ranah internasional. Kedai itu bernama “Lopo Takar Mandhelling Coffee Tasty”. Pendirian Kedai Kopi ini bekerja sama dengan pengusaha Bali, yakni Wawan Akil (12/1/2014) Pada kesempatan Peluncurannya banyak dihadiri wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri, bahkan bintang-bintang film Hollywood diantaranya Julia Robert. Juga ada Cristine Hakim,” kata Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Mandailing Natal, H. Syahrir Nasution, kepada wartawan,13/1/2014.

Kalau mau mencari tahu Kedai Kopi Mandailing ya cobalah kita lihat Kopi Takar. Kopi ini bisa kita temukan di RM Pondok Paranginan. Sesuai namanya, takar dalam bahasa daerah Mandailing Natal artinya batok kelapa. Kopi Takar disajikan dengan cangkir yang terbuat dari batok kelapa, dengan ciri uniknya, ada potongan kayu manis yang di taruh dalam kopi. Kayu manis ini bisa juga digunakan sebagai sendok sekaligus sedotan.  Selain menambah kesan unik pada tampilan, kayu manis juga memperkaya cita rasa pada kopi ini. Aroma kayu manis ini  kental terasa di hidung dan lidah sehingga menambah kenikmatan.

Jika kopi biasanya disajikan dengan gula putih, Kopi Takar berbeda. Kopi ini menggunakan gula aren sebagai pemanisnya.  Sedangkan cara pembuatannya relatif sama dengan kopi pada umumnya, yakni diseduh dengan air panas atau mendidih. Yang membedakan itu rasanya. Rasa dan aroma kayu manisnya jadi ciri khas. Meski unik dan terkesan eksklusif, kopi ini dijual dengan harga yang relatif murah. Yakni Rp 10 ribu per cangkir.  Para pelanggannya senang dengan Kopi Takar ini karena rasanya yang agak sedikit berbeda dengan kopi lain. Rasa kayu manis dan gula arennya membuat rasa kangen sendiri.

Kalau mau mencoba rasa Kopi Mandailing lainnya mungkin anda bisa ke  Lopo Mandheling Coffee, suasanya dengan dikelilingi sawah maka view suasana sawah pedesaan akan memanjakan mata anda. Kedai Kopi ini memang mnyuguhkan Kopi Khusus (speciality) Mandailing. Kopinya mereka beli dari petani kopi desa Ulu Pungkut, Sopotinjak, Pagur, Pagar Gunung dan Simpang Banyak sebuah dataran tinggi di Mandailing Natal yang memang sudah lama dikenal dengan daerah penghasilan kopi dengan kwalitas baik.

Kedai kopi yang diberinama Lopo Mandheling Coffee ini berdiri sejak tahun 2014 didesain semi modern minimalis dengan sebuah bar tunggal ditengah bangunan sejenis ruko dengan menambah tempat duduk disamping sebidang sawah, dengan menyajikan berbagai penganan dan minuman lainnya. Menurut para pencinta Kedai Kopi ini yang menarik adalah adalah seduhan hangatnya kopi mandailing, terasa enak terutama bila diminum tanpa gula.Ada beberapa olahan kopi yang di buat di Lopo Mandheling Coffee  ini dan itu bergantung permintaan tamu, misalnya kopi tubruk, saring, espresso, cafelatte, cappucino, sanger kopi mandailing dan semua bergantung permintaan.

[1] https://madina.go.id/kafe-lopo-takar-mandhelling-coffee-tasty-berdiri-di-daerah-wisata-ubud-bali/

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Starbucks

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mandailing_Natal

[2] http://akhirmh.blogspot.com/2014/08/bag-1-sejarah-mandailing-pemerintahan.html#more

[3]  Buku itu dengan jelas menceritakana kisah pelaku transportasi utama yakni Pedati yang mengangkut Kopi dan barang dagangan lainnya dari Panyabungan ke Sibolga serta episode penyeberangan di Sungai Batang Akola di Sayurmatinggi saat itu belum ada Jembatan.

[4]   http://akhirmh.blogspot.com/2014/09/bag-3-sejarah-mandailing-koffij-stelsel.html#more

RoadMap IKN 2045 : Investor Oversubscribe

RoadMap IKN 2045 : Investor Oversubscribe

Oleh : Harmen Batubara

Setiap saya mendengarkan proyek infrastruktur di Indonesia maka yang muncul dalam pikiran saya adalah akan muncul beberapa Ekonom Indonesia yang akan ikutan Nyinyir. Mereka biasanya pasti datang dengan Konsep feasibility study, mereka pasti bertanya apakah akan Laku? Mereka akan bertanya? Sudah waktunya kah? Para Investor macam apa yang akan mau menanamkan Modalnya di situ? Begitu juga halnya ketika Pemerintah Membuka jalan Trans Papua? Atau IKN Nusantara. Mereka Bertanya? Kapan balik Modalnya? Soal bernegara. Apakah semua pembangunan infrastruktur itu harus dihitung untung ruginya?

Misalnya dari seorang Ekonom senior Universitas Indonesia  dalam hal menanggapi soal tawaran untuk berinvestasi di IKN. Menurut dia, perusahaan mana yang mau berinvestasi disitu? Menurutnya swasta akan mau berinvestasi jika minimal ada 5 juta penduduk migrasi dalam 10 tahun di ibu kota baru.  Menurutnya  “Tidak ada perusahaan yang mau merugi. Semua kan tahu baru ekonomis itu kalau penduduk dalam 10 tahun di sana 5 juta, baru ekonomis dan investor asing masuk,” ujarnya kepada Tempo, Kamis, 20 Oktober 2022.

Hal kedua yang jadi buat ramai adalah munculnya para Investor “Oligarki”. Mereka ini anggak peduli apapun proyeknya, yang penting gimana cara mendapatkan Izin nya. Itu saja. Inilah yang membuat banyak “proyek-proyek” infrastruktur mangkrak di Indonesia selama ini. Izin Proyeknya sudah keluar, proyeknya  sudah di lelang dan bahkan sudah “groundbreaking”  tapi pembangunannya nggak jadi-jadi. Yang Terjadi adalah Izinnya yang laris manis. Dari tangan Oligarki yang satu ke tangan Oligarki lainnya. Proyeknya? Ya naggak ada perubahan dan mangkrak.

Road Map IKN menuju Indonesia 2045

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Bappenas, Sumedi Andono Mulyo menyebut pihaknya sudah menyiapkan “Road Map” peta jangka panjang untuk mendukung IKN sampai tahun 2045. Saat Media Gathering di MyTen Coffee & Eatery Senayan Park, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022). Menurutnya ada lima tahapan yang sudah disiapkan untuk membangun IKN hingga 2045.

Tahap 1 pada 2022-2024, fokus pembangunan antara lain pembangunan KIPP, pembangunan transportasi, penyediaan air minum, drainase, kelistrikan, perumahan, pemindahan ASN, TNI, dan Polri.

Tahap kedua pada 2024-2029 fokus pada perluasan infrastruktur mobilitas, seperti bandara, jalan tol dll. Pengembangan sistem pertahanan dan sistem keamanan, tahun ini juga masih melaksanakan pemindahan ASN, TNI dan Polri.

Tahap ketiga, pada 2030-2034 pemerintah siap membangun sistem transit dan angkutan umum berbasis jalan dan rel. Peningkatan Investasi lewat penguatan 6 klaster industri dan 2 klaster pemampu. Yang meliputi ekonomi, industri teknologi bersih, farmasi, pertanian berkelanjutan, ekonomi wisata, energi rendah karbon, serta produk kimia. Lalu klaster pendukungnya smart city dan pendidikan abad 21.

Tahap keempat yaitu 2035-2039 mulai disiapkan KA Trans Kalimantan dan KA perkotaan. Pemerintah masih melanjutkan pemindahan TNI Polri pada tahapan ini.

Tahap kelima, yaitu 2040-2045 diharapkan penyediaan fasilitas infrastruktur dan transportasi diharapkan telah selesai.Sementara pemindahan ASN, TNI,  Polri masih terus berlanjut, kalau masih dibutuhkan.

Pada saat ini Hutama Karya tengah melakukan  Land Clearing  lahan IKN seluas 6.600 hektare dan diharapak  sudah terbuka pada April-Mei 2023. Saat ini pemerintah tengah membuat kavling-kavling yang sudah  ditawarkan pada investor tersebut. “Jadi setelah Mei 2023, swasta sudah bisa masuk,” ujar Kartika Wamen BUMN saat berkunjung ke IKN pada 23 Desemebr 2022. Dia optimistis, Istana Presiden sudah rampung 2024. Saat itu, Istana Presiden sudah bisa menyelenggarakan upacara 17 Agustus 2024.

IKN Karya Para Maestro

Dalam hal IKN semua skenarionya bukan seperti itu. Bahwa soal perpindahan Ibu Kota itu sebenarnya sudah ada sejak era presiden Pertama. Soekarno. Jadi sudah ada Perintahnya. Memang Surat Perintahnya Belum ada. Tapi Kalau di dunia militer ada dua soal perintah. Pertama Perintah Tertulis dan Kedua Perintah Lisan. Pada era presiden Soeharto wacana ini juga sudah dikemukakan. Bahkan di era presiden SBY wacana ini juga sudah dikomunikasikan. Tapi barulah kemudian pemerintahan Jokowi yang bisa mewujudkannya.

Maka didesainlah IKN itu. Istananya sendiri dimenangkan oleh Nyman Nuarta Maestro Pematung Indonesia. Tata Kota IKN nya sendiri oleh Syofyan Sibarani Maestro Tata Kota. IKN juga di dukung Oleh UU No: 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tanggal 15 Februari 2022. UU OmnisBus Low Dll. Insentipnya diberikan dengan tawaran yang menarik. Maka apa yang terjadi?  IKN jadi rebutan Para Investor manca Negara.

Strateginya juga sederhana. Pemerintah dan BUMN sudah bekerja bersama. Lewat  PUPR Kementerian menyiapkan 34 paket pekerjaan konstruksi di KIPP senilai Rp23 triliun dan 25 paket di luar KIPP senilai Rp11,32 triliun.  Mereka bergerak dengan dukungan dana APBN.Seperti diketahui IKN ini membutuhkan dana 466 triliun 20-30% dari APBN dan 372 triliun dari Investor Swasta. Jadi pada bulan agustus 2022 paket-paket itu sudah mulai di lelang dan dieksekusi di lapangan. Jadi di lapangan sudah dilakukan membangun sejumlah infrastruktur dasar untuk menopang IKN, antara lain Jalan Lingkar Sepaku dan Bendungan Sepaku Semoi; jalan konektivitas, sarana air minum, jembatan, tempat sampah, sanitasi, pengendali banjir, kantor-kantor pemerintah semua sudah dimulai. Juga bakal rusun untuk para pekerja di IKN sudah ada 19 rusun yang bakal siap ahir desember 2022.

Kemudian apa yang terjadi ?  Ternyata.  Minat investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara ( IKN ) Nusantara ternyata memang cukup tinggi. Saat ini minat invetasi di IKN terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) mencapai 39 kali lipat.Jauh dari perkiraan sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Tapia pa menurut Ekonom kita? Kata mereka Itu kan baru dalam bentuk LOI “ loan of interes” dan itu juga baru di kawasan INti? Bagaimana diluarnya? Bla..bla…Memang Sih susah ya menghadapi para ahli atau orang yang pikirannya itu selalu nyinyir. Selalu datang dari semangat “menghambat”.

Kita sering Lupa? Apa yang membuat investor tertarik untuk menanamkan uangnya di Indonesia? Termasuk di IKN Ada beberapa faktor keuntungan yang menjadi motif investor asing misalnya upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang ada bagi 275 juta jiwa , menjual teknologi, menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor. Dll.

Kebun Karet Cocok Bagi Warga Perbatasan Papua

Kebun Karet Cocok Bagi Warga Perbatasan Papua

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Traveler Ke Perbatasan
Traveler Ke Perbatasan

Saya lalu ingat orang Punan Kelay[1] (Orang Mapnan) menghuni Dataran Tinggi Kelay. Mereka tersebar dalam 6 desa, yakni: Long Gie (173 KK), Long Duhung (22 KK), Long Keluh (32 KK), Long Pelai (19 KK) , Long Lamcin 23 KK) dan Long Suluy (65 KK). Rata-rata pendidikan mereka adalah tidak lulus SD. Desa-desa ini berada dalam satu aliran sungai, yakni Sungai Kelay. Sungai adalah satu-satunya sarana transportasi untuk menjangkau desa-desa ini. Memerlukan waktu 2 jam (Long Duhung) sampai 9 jam (Long Sului) perjalanan dengan ketinting (perahu kecil dengan pendorong mesin 15 pk) dari Kampung Long Gie. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka mendapati bahwa mereka masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun.Mencari kehidupan di alam bebas. Pertanian belum menjadi pekerjaan utama mereka.

Baca Juga : Formula Sukses,Pebisnis Affiliate: Wujudkan Peluangmu

Seperti apa sih Budaya Peramu  Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu? Dapat kita katakan masyarakat peramu di Papua juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Punan Kelay (Kalimantan ). Untuk hidup mereka harus ke luar dari desanya, berpindah desa atau nomad di hutan-hutan di sekitar tanah adat mereka. Untuk makanan alam masih mampu memberikan mereka kehidupan. Untuk mendapatkan uang (kontan) mereka juga bisa menjual hasil tangkapan (binatang), kayu (gaharu), kulit kayu dll yang bisa mereka jual (barter ), tetapi jumlahnya tentu sangat tergantung hasil tangkapan mereka. Kalau melihat suku Punan Kelay mereka bisa mendapatkan uang sekitar 250 ribu per bulannya. Dalam kondisi seperti itulah mereka menjalani kehidupan mereka.

Bagi warga yang sudah agak maju, khususnya mereka yang ada dperkotaan polanya juga tentu sangat berbeda.  Budaya telah membuat mereka seolah lebih susah, kebersamaan telah salah persepsi.  Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi[2]. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Menjadi orang Papua miskin atau Papua Peramu di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Bagaimana Membuat Kehidupan Bisa Lebih Hidup

Intinya sesungguhnya warga miskin atau warga Peramu itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet, koko atau apa saja hasil panen yang bisa dijual dan mendapatkan uang kontan. Faktanya, kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari CSR dan sejenisnya. Saya kembali ingat masyarakat peramu ysng di Punan Kelay[3]. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka menemukan warga masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun. Namun mereka  menemukan bahwa di kampung mereka sudah ada tanaman kakao yang sama sekali tidak dipelihara. Melihat kondisi yang demikian, World Education mulai dengan mengajak beberapa keluarga untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanaman kakao mereka. Pemeliharaan ini tidak rumit. Karena mereka hanya perlu melakukan pemangkasan tanaman dan mengurnagi pohon-pohon yang menaungi tanaman kakao mereka. Pemangkasan hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja. World Education juga mengajak mereka untuk berkunjung ke desa tetangga yang sudah mengembangkan kakao secara intensif. Hasilnya, enam bulan sesudah pemangkasan, mereka mulai panen kakao. Dan ternyata buah kakao tersebut sangat mudah dijual. Hal tersebut menarik minat mereka untuk menekuni tanaman kakao.

Baca Pula : Membangun Tim Sukses Pilkada

Tentu ada beberapa caya yang bisa dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengembangkan warganya di perbatasan. Hanya saja yang sering kita temukan, justeru Pemdanya sendiri yang seolah tidak punya perhatian yang cukup untuk mengembangkan warga perbatasannya. Warga perbatasan yang bisa dikatagorikan masuk pada golongan masyarakat peramu atau warga miskin di perbatasan. Pemerintah sebenarnya sudah pernah punya pola pembangunan Desa Transmigran. Nah apa salahnya untuk mencoba konsep ini di perbatasan? Tapi bukan untuk warga pendatang tetapi pola transmigrasi buat warga local.  Ya. Buat pola Transmigrasi, tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi.

Perihal kebun karet ini, menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”. Kebun karet ini beda dengan sawit, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas pekerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.


[1] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

[2] ] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[3] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Membangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Sepertiapa sih Budaya Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu?[1]Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari kultural atau budaya. Di Papuanilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papuabukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagiacara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Baca Juga : Menjadi Penulis Pro Dengan Memanfaatkan Logika SEO

Menjadi orang Papua miskin di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Intinya sesungguhnya warga miskin itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet. Kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari Free Port dan sejenisnya. Buat pola Transmigrasi; tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi. Sungguh membangun negeri ini sebenarnya tidaklah susah. Pemda bisa melakukan itu. Hanya saja pemda sering berpikirnya lain.

Menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”.

Kebun karet lain, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas dunia kerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.

Strategi Adaptasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks warga Papua di perbatasan yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) perbatasan menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerah perbatasan. Berbicara lebih jauh tentang SDM ini, maka peran pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan dan diberdayakan guna meningkatkan kualitas dari SDM perbatasan itu sendiri.

Pendidikan menjadi pilar utama dan pemamfaatan teknologi Tepat Guna menjadi suatu pilihan yang mampu membekali SDM perbatasan. Bahkan, melalui pendidikan, SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan competitiveness yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Teknologi tepat guna di tengah budaya peramu bisa di contohkan seperti berkebun karet rakyat, berkebun Pinang dan mengolah Pohon Sagu. Untuk agenda pendidikan, ada dua opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada kearifan local yang berlaku, pengembangan pendidikan dengan mengirimkan SDM di wilayah perbatasan untuk belajar di luar daerahnya atau bila perlu ke negeri tetangga. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Baladaorang Papua  menjadi pendatang baru diatas Tanahnya Sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses adaftasi itusendiri. Hampir semua bangsa pribumi mengalami hal seperti itu. Hal serupa itukita bisa temui di Jawa pada awal tahun 70 an, yang lebih dikenal denganistilah “Ali Baba”. Maknanya yang punya adalah Ali (pribumi) tapi yangmengoperasikannya adalah Baba (pendatang, turunan tionghoa). Hal seperti ituterjadi juga di Malaysia Dll. Persoalan yang satu ini cukup rumit bagi siapapundi Papua Kita bisa lihat contoh, bahwa beberapa pasar yang sudah dibangun di sana, setelah selesai kemudiansering terjadi tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada juga pasar yang sudah dibangun itu, tetapi sama sekali tidakmengakomodir masyarakat asli Papua untuk berjualan di situ. Tidak adamasyarakat asli Papua yang berjualan di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa  “mereka menjadi pendatang baru di atastanahnya sendiri”. Padahal bisa terjadi, awalnya mereka punya toko, merekamemang diberi jatah; tetapi kemudian tidak punya modal dan tidak punyakemampuan; kemudian Toko pindah tangan dengan cara illegal, mereka menjualnya,mereka dapat uang tapi kemudian tersisih. 

Baca Pula : Membangun Blog Bisnis, Jual Kemampuan Membangun Bisnismu   

Sesungguhnya hal seperti ini bukanlah monopoli Papua, di Jawa dan Sumatera atau dimana saja hal seperti ini pernah terjadi. Putra daerah biasanya tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha. Umumnya dahulu istilahnya Ali Baba, maksudnya yang punya atau pemilik adalah orang pribumi atau daerah tetapi yang mengoperasional kannya adalah warga keturunan Tionghoa atau pendatang lainnya. Hal seperti ini terjadi bertahun-tahun dan itu bisa dimana saja dan bila tidak bisa dikelola dengan baik maka ia akan menjadi sumber kecemburuan sosial. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Papua ini juga adalah sesuatu yang alami sesuai dinamika perubahan itu sendiri. Hanya saja memang kemudian lalu dibesar-besarkan.

Pernah dengar Budaya Proposal Ala Papua. Budaya Apapula itu? Inilah salah satu sisi lain yang memprihatinkan dari Otonomi daerah.  Mari kita dengarkan penuturan Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH. Menurutnya  masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, mereka belum bisa menolong dirinya sendiri.  Kemampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan baru yang sangat merisaukan adalah “ cara hidup masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal ”. Budaya proposal sudah menjadi budaya baru, “sehingga setiap kepemimpinan pasti selalu memiliki pengalaman yang sama. Karena itu, beberapa waktu lalu saya telah membakar kurang lebih 20 ribu proposal yang telah dimasukan ke Pemerintah Provinsi Papua[2] Gubernur menuturkan, keputusannya untuk membakar seluruh proposal tersebut  sudah melalui perang bathin yang luar biasa dalam hatinya, Gubernur berdoa pada Tuhan meminta kekuatan agar dapat menyelamatkan masyarakat Papua sehingga mereka terbebas dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan menyusahkan dan melemahkan kekuatan dirinya. ‘’Keinginan saya adalah masyarakat Papua dapat keluar dari ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, menggali dan mengelola potensi yang ada pada mereka dan sekitar mereka agar dapat bermanfaat bagi kehidupann mereka,’’ Ujarnya waktu itu.

Dikatakannya, Tanah Papua adalah surga yang jatuh di bumi, hitam kulit keriting rambut adalah kebanggaan dan kekuatan kami, dan ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita syukuri dan kita Jaga. Lanjutnya, Kenapa kehidupan di Papua yang ibarat surga tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, sehingga melemahkan semangat hidup mereka dan menciptakan berbagai kultur yang baru yang terangkat dari sebuah ketidak seriusan mereka dalam menghargai dan menjaga identitas dirinya sebagai masyarakat bangsa dan Negara yang pluralistik ini.

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang  diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.


[1] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[2] Ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw, pada pembukaan Musyawarah Daerah I Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Rabu (2/10/2013) di Diklat Sosial Abepura waktu itu.

Penyelesaian Konflik Batas Daerah

Penyelesaian Konflik Batas Daerah

Oleh Harmen Batubara

Perselisihan batas Daerah. solusinya adalah kesepakatan para pihak, solusi yang sesuai Undang-undang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah untuk menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 serta sejalan dengan Permendagri No 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah yang menyebutkan bahwa penentuan batas daerah secara pasti, sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan.

Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah
Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah

Perselisihan batas daerah telah menjadi persoalan besar dan menjadi salah satu keprihatinan Nasional. Rangkaian konflik ini telah banyak menghabiskan waktu, dana dan peluang untuk pembangunan daerah ke arah yang lebih baik lagi. Sejak era otonomi daerah (Otda) tahun 1999, jumlah daerah otonom telah bertambah sebanyak 205 buah, yakni 7 provinsi, 164 Kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2010).

Jumlah perselisihan Batas antar Daerah  di Indonesia saat ini ada sebanyak 977 segmen, dengan rincian 162 segmen batas antar Provinsi dan 815 segmen batas antar Kabupaten/Kota. Alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri telah dapat menyelesaikan sebanyak 453 segmen (78 segmen batas antar Provinsi dan 375 segmen batas antar Kabupaten/Kota dan  yang ditetapkan dengan Permendagri mencapai 364. Selain itu, sebanyak 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang No. 22/1999 yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sistem dari pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi,  ternyata banyak disalah tapsirkan. Karena itu muncullah semangat “kedaerahan” yang berlebihan, primodialisme dan sektarianisme terus menguat. Ada masa waktu itu. Tafsiran yang keliru terhadap otonomi daerah ini pada akhirnya turut mendistorsi semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme Indonesia. Indikator lain yang dapat dilihat dari kekeliruan mentafsirkan otonomi daerah ini adalah terjadinya konflik komunal di beberapa daerah, dimana sekelompok orang cenderung memaksakan kehendaknya terutama dalam pengisian jabatan-jabatan politik dan birokrasi seperti pengisian kepala daerah dan jabatan-jabatan struktural lainnya yang harus diisi oleh putera daerah. Demikian juga dengan batas daerah, pada era ini perbatasan adalah kedaulatan yang tidak boleh diusik oleh siapa saja.

Baca Juga : Mau Jadi Penulis Profesional ?

Sejak berlakunya UU.No.22 tahun 1999, daerah mempunyai peluang yang lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada UU No.22 tahun 1999 banyak kewenangan yang diberikan ke daerah kecuali  bidang-bidang: politik luar negeri, fiskal dan moneter, pertahanan, keamanan, hukum dan keagamaan. Dengan demikian, semenjak era otonomi daerah yang luas, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Adanya pelimpahan wewenang  yang luas kepada daerah untuk mengelola wilayahnya menciptakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.

Pemekaran daerah jadi booming. Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong munculnya pemekaran yaitu: faktor kesejarahan, ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pelayanan publik dan  tidak terakomodasinya representasi politik. Sedangkan faktor penyebab pemekaran jadi lebih menarik adalah limpahan fiskal yang berasal dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum)  dan DAK (Dana Alokasi Khusus).  Penentuan DAU memperhatikan kebutuhan daerah yang tercermin dari data jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat dan potensi ekonomi daerah (Salam, 2002).

Batas Daerah Wilayah Administrasi

Pentingnya batas wilayah daerah otonom yang benar (tidak bermasalah) adalah untuk :1) kejelasan cakupan wilayah dalam pengelolaan kewenangan administrasi pemerintahan daerah, 2) menghindari  tumpang  tindih tata ruang daerah, 3) efisiensi – efektivitas pelayanan publik, 4) kejelasan luas wilayah, 5) kejelasan administrasi kependudukan, 6) kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), 7) kejelasan administrasi pertanahan, 8) kejelasan perijinan pengelolaan sumberdaya alam (Subowo, 2009). Oleh sebab itu batas wilayah daerah otonom memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya, maka  ketidak jelasan batas wilayah daerah otonom selalu menjadi sumber penyebab sengketa batas antar daerah (Kristiyono,  2008).

Sengketa batas wilayah bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil  penetapan dalam undang-undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek di lapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere, 2008). Pada tanggal 3 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan Moratorium (penghentian sementara) pembentukan daerah otonom baru. Namun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun (1999 – 2009) terjadi penambahan daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri atas 7 daerah provinsi, 164 daerah kabupaten dan 34 daerah kota, sehingga  total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah otonom yang terdiri atas 33 daerah provinsi, 398 kabupaten dan 93 daerah kota (Kementrian Dalam Negari, 2010).

Mempercepat Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus ber upaya untuk mendorong upaya percepatan Penegasan Batas Daerah untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri mendorong Kepala Daerah untuk menyelesaikan perselisihan maksimum 30 hari kerja. Persoalan Penegasan Batas Wilayah ini telah menjadi bagian dari percepatan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun.

Pengamanan Perbatasan
Pengamanan Perbatasan

 “Dalam upaya percepatan penegasan batas daerah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Eko Subowo, dalam keterangan pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat (9/10/2017). Eko mengatakan, Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan,  kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

Menurut Eko Kemendagri telah melakukan beberapa terobosan. Pertama, mengambil alih penyelesaian batas (Kabupaten/Kota) yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Karena dalam Peremendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Antar Daerah, Gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan batas antar daerah selama 6 bulan. Kalau tidak mampu maka Gubernur di “paksa” untuk menyerahkan masalah penyelesaiannya ke Mendagri. Karena itu, “Kemendagri mendorong agar Gubernur dapat menyelesaikan perselisihan maksimum 30 hari kerja,” ujar Eko.

Baca Pula : Pengalaman Jadi Penulis Harian Lepas

Secara teknis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penegasan batas antar daerah, cara atau metode ini boleh dikatakan hampir sama sejak  Permendagri No 1 Tahun 2006, demikian juga dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 serta Permendagri No 141 Tahun 2017 yang membedakannya adalah  adanya perubahan dari penentuan titik pasti di lapangan pada Permendagri No 1 Tahun 2006 di ganti dengan metode Kartometrik pada Permendagri No 76 Tahun 2012, demikian pula pada Permendagri No 141 Tahun 2017 yang membedakannya adalah pada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Gumbernur dalam meyelesaikan perbatasan yang ada di wilayahnya yang secara substansi menjadi revisi diantaranya: Rentang waktu penyelesaian perselisihan oleh gubernur diperpendek menjadi + 2,5 bulan dan dapat diambil alih oleh menteri jika tidak ada laporan dari gubernur; Memperinci data dasar dan data dukung yang digunakan dalam penegasan batas daerah ; Memperinci tugas masing-masing Tim PBD baik pusat maupun daerah ; dan Memperinci sumber pendanaan kegiatan penegasan batas baik dari APBN maupun APBD.

Kedua, Kemendagri menerbitkan SE kepada Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kab/Kota (SE No. 125.4/3618/SJ dan SE 125.4/3619/SJ) untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam APBD 2018 untuk penyelesaian batas antar daerah. Selain itu, melakukan sinkronisasi kegiatan dengan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), khususnya terkait dengan target KSP sebagaimana diatur dalam Perpres 9 Tahun 2016. Secara teknis Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

Kompilasi data IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;

Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi Geopasial Dasar); Inkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan Penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

SE Kemendagri tersebut mendorong agar kegiatan Kompilasi Data IGT (tema batas Daerah) di singkronkan dengan IGD yang ada, Dengan cara ini maka diharapkan penyelesaian perselisihan batas antar daerah semakin terkoordinasi.

Baca Juga  :  Pengamanan & Pertahanan Di Perbatasan

Tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya dan dari berbagai pengalaman yang kita teliti, cara termudah untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ini bukanlah pada kelengkapan datanya, bukan pula pada kebenaran perbatasan itu sendiri sesuai dengan UU yang dimilikinya, tetapi yang paling baik itu adalah pada kesepakatan bersama. Kalau kedua belah pihak sepakat, maka seperti apapun wujud dan lokasi perbatasan yang selama ini jadi sumber permasalahan bisa berubah jadi batas kesepakatan. Jadi diharapkan bagi Pemda yang mempunyai perselisihan batas maka sebaiknya carilah Lokasi dimana kedua belah pihak sepakat. Dengan kesepakatan semua masalah perbatasan jadi selesai. Jangan terlena pada data dan UU yang dimiliki, karena semua itu kalau tidak diakui oleh pihak lainnya maka tidak akan ada maknanya. Karena tanpa kesepakatan maka tidak ada yang bisa menetapkan batas yang sebenarnya. Itu Fakta dan itu berlaku dimana-mana. Baik itu perbatas antar Negara maupun perbatasan antar daerah. Tanpa kesepakatan, maka perbatasan hanyalah sumber masalah yang tidak akan ada selesainya.