InCover : Membuat Cover Jadi Menyenangkan

InCover : Membuat Cover Jadi Menyenangkan

InCover : Membuat Cover Jadi Menyenangkan

Memang Orang selalu bilang Jangan Hanya Lihat Pada Cover. Cover yang bagus belum tentu suatu Jaminan. Tapi percayalah. Percaya atau tidak? Saat Anda akan Membeli Suatu Produk. Hal pertama apa yang Anda lihat ? Tentu Kemasan atau covernya bukan ? Kalau Covernya sudah tidak menarik  maka Kesan Pertama Yang muncul adalah Produk ini dibuat asal-asalan.  Akibatnya Anda dapat berubah pilihan atau minimal masih mencari sesuatu yang lebih menarik? Percayalah Kesan Pertama yang Kurang Baik atau Buruk Dapat mempengaruhi Hasil Penjualan Anda. Percayalah Padaku. Karena aku juga penjual produk. Ini Dia buku buku produk yang saya tulis sendiri, kemas sendiri dan pasarkan sendiri.

“Jadi desain cover yang menarik secara logika kemungkinan besar akan dapat meningkatkan peluang penjualan produk Anda”. Cover Profesional yang menarik dapat ‘Menghipnotis’ Calon Pembeli Anda.

Baca Juga : Celebgramme Teman Promosi di Instagram 

Percayalah. Calon Pembeli Anda mungkin akan meninggalkan penawaran yang Anda berikan dalam hitungan detik, kalau penampilan cover Anda Kurang menarik atau tampak Tidak Profesional. Anda harus berbuat sesuatu. Untuk mengatasi nya Anda harus memiliki desain cover yang menarik, yang bisa untuk memikat calon pembeli Anda dan secara umum dapat meningkatkan konversi penjualan bisnis Anda.

Tapi, sahabat Anda mungkin akan mengatakan ini kepada Anda “Bikin cover itu bukan hal yang mudah Bikin Cover itu tergolong susah banget dan pusing parah. Perlu ide itu dan ide ini. Perlu daya hayal yang dan imajinasi Dll Dll. Udah bayar orang Profesional  saja untuk bikin”.   “Bikin cover itu pakai Software ribet, belajarnya butuh waktu lama. Belum lagi banyak plugin yang harus diinstall. Ribet deh pokoknya

Apakah Anda Mengalami Masalah Seperti Ini ?  Sebenarnya Anda sudah lama Ingin membuat cover sendiri; tapi tidak tahu software Photoshop dan juga Gaptek dalam hal Desain. Juga merasa tidak punya ide ?  Ingin menggunakan jasa pembuat cover, tapi harus membayar mahal ? Padahal Usaha masih coba-coba. Ingin mendesain sendiri  Rasanya tidak mungkin. Karena tidak bisa menggunakan software desain ? Sudah itu tidak paham apa itu Mock Up apa itu Desain. Itu Artinya Anda memang memerlukan sesuatu yang bisa membantu Anda untuk membuat sebuah Cover professional tapi dapat dilakukan oleh seorang seperti Anda. Ya seperti Anda Apa adanya. Ya Anda memerlukan In Cover. Cara Orang Gaptek membuat Cover Buku secara Profesional.

Sekarang Anda dengan cepat, mudah dan menyenangkan bisa membuat cover sendiri hanya dengan Photoshop saja, TANPA INSTALL PLUGIN TAMBAHAN

Ya  InCover : Membuat cover yang berkualitas hanya  dalam 5 menit tanpa ribet !

InCover sangat mudah digunakan – bahkan bagi pemula atau penulis yang tidak memahami teknik Desain. Dengan InCover memungkinkan Anda untuk memilih puluhan template yang menarik dan keren. Templatenya sudah disediakan. Anda tinggal pilih dan utak-atik sesuatu selera anda.

Template Sampul Profesional- Anda bisa menuangkan semua ide yang Anda miliki menjadi nyata. Anda dapat membuat desain cover dengan menarik meskipun Anda bukan seorang desainer.

Anda bisa menghemat banyak waktu dan biaya, untuk membuat cover berkualitas dan membuat promosi terbaik untuk produk Anda. InCover adalalah solusi terbaik untuk Anda.

Apa saja Kelebihan InCover ?

Cara menggunakannya Mudah Newbie Friendly ; Tidak Perlu Skill Design Tinggi ; Bisa memberi Anda Cover Berkualitas Untuk Kebutuhan Marketing Anda, Seperti : Buku, Aplikasi, Thumbnail, Ebook; Tidak Perlu Menginstall Plugin Tambahan; Hanya Menggunakan Photoshop Saja ; Hasil Export Sampul Full Hd; Tersedia Puluhan Template Siap Pakai; Siap Edit Dan Anda Pakai; Tutorial Lengkap Step By Step ; dan Mudah Untuk Diikuti

Masih Ada Lagi  Bagaimana Kalau Anda Tidak Bisa menggunakannya  Jangan Khawatir..Tenang saja, InCover dilengkapi dengan video tutorial step by step yang sangat mudah untuk Anda ikuti.

Lihat bagaimana InCover bekerja….

  • LANGKAH 1 – Pilih satu dari puluhan Template yang disediakan
  • LANGKAH 2- Edit menggunakan Photoshop  
  • LANGKAH 3- Export …Woila  Hasilnya kreren sebuah Cover dengan kualitas FULL HD

Apa saja yang Anda dapatkan di InCover ?

  • 72 Template Siap Pakai
  • 200 Background Siap Pakai
  • 31 Model Mockup
  • 10 Video Tutorial

Ya Anda Bisa Mendapatkannya disini  atau Beli Langsung Disini

Penulis Profesional, Jadilah Penulis Apa Adanya

Penulis Profesional, Jadilah Penulis Apa Adanya

penulis pro

Oleh Harmen Batubara

Kalau secara “to the point” maka makna pnelis professional itu, sebenarnya lebih merujuk kepada pekerjaan. Ya sebagai pekerjaan penulis Profesional yang sudah memasang tariff atas berbagai tulisan yang ia hasilkan. Disini  kepenulisan itu, sudah jadi komoditas professional yang ada kualitas, karakter dan lengkap dengan harganya. Pada hakekat sebenarnya, entah apapun perangkat keprofesionalismean pekerjaan anda, maka yang lebih penting adalah apakah anda bahagia dengan pekerjaan anda. Kalau anda senang dan bisa bahagia karenanya maka itu sudah cukup. Mau disebut sebagai penulis professional atau penulis saja, tidak akan buat perbedaan. Kalau tulisan anda sudah punya “trade mark” tersendiri serta punya komunitas yang jadi penggemarnya, maka itu saja sudah lebih dari Cukup.

Pernahkah terlintas dalam pikiranmu bahwa penulis terkenal, punya nama, kaya secara material dan hidup ala selebriti di berbagai dunia panggung? Tetapi sebenarnya mereka juga hanyalah penulis biasa saja. Penulis yang siapa saja sebenarnya bisa menuliskannya. Anda pasti ingin klarifikasi? Masa Sih? Cobalah perhatikan. Berbagai  tayangan live Show  di Televisi, terserah  apa genrenya, ada banyak  penggemar dan berhasil menghasilkan “bintang” bintang  tenar, kaya raya dsb dsb. Apakah tayangan atau show itu memang bagus? Nope! Belum tentu? Memang ada yang bagus tetapi lebih banyak lagi yang biasa-biasa saja. Lalu apa intinya? Ya lihatlah industeri yang melahirkan bintang dan mega bintang nya itu. Merekalah yang punya hajat, merekalah yang punya “selera” dan merekalah yang menentukan mana bintang yang Top dan mana yangTop sekali.

Baca Juga : Menjadi Penulis Pro Dengan Memanfaatkan Logika SEO

Nah di sanalah bedanya. Kalau banyak anak muda yang ingin jadi penulis Idola, berkarya, dan kaya raya maka jadilah bagian dari “pentas Show” yang diusung oleh industeri penerbitan. Bukan apa-apa. Karena begitu mereka berhasil menjadikan sebuah buku “Booming”, maka perhatikanlah hanya dalam hitungan minggu akan muncul lagi buku-buku baru yang lebih hebat, yang lebih “booming” dari yang sebelaumnya. Padahal hanya dalam tenggat waktu yang demikian terbatas?  Kapan Penulisnya bisa menuliskannya? Karena mesin industeri penerbitan itu bekerja, mereka mampu mendikte selera; anda kalau tidak membaca buku terbitan mereka, pasti anda tergolong kuno. Nggak tahu jaman, nggak gaya, nggak ngarus dst dst.

Hanya satu tindakan yang harus anda ambil. Membeli buku mereka, dan menyebut sang Penulisnya sebagai “penulis hebat, penulis cerdas” yang dilahirkan zaman. Kalau anda berani menyebut yang sebaliknya, maka anda pasti dibilang tidak punya akal sehat dan anda memang orang yang tidak bisa mengikuti zaman. Itulah dunia panggung. Industeri memang harus mampu membuat panggung- panggung yang melegenda. Tanpa itu rasanya sepi. Masalahnya? Apakah anda berada dalam “radar” mereka? Kalau tidak ya anda hanya akan jadi sekedar penulis professional. Memang tidak kaya sekali, tetapi anda layak hidup seperti para professional lainnya. Mungkin tulisan ini akan sedikit banyak bisa membantu anda untuk menjadi penulis professional.

Tahu Selera Pasar

Penulis Yang Tahu Selera Pasar   Tapi jangan salah persepsi, setiap segmen ( niche) mempunyai pasarnya sendiri-sendiri. Ada pasar yang ramai, tetapi hanya diminati oleh para pembaca yang menengah ke bawah. Sebaliknya ada juga segmen yang sebenarnya tidak banyak peminatnya, tetapi umumnya disukai oleh mereka yang punya daya beli. Dan banyak lagi ragamnya. Sekarang memang semua sudah ada “perangkat” atau “tool” yang bisa membantu anda. Anda bisa membaca selera pasar pada segmen yang anda suka lewat “Google” jelasnya “Google Keyword Planner” atau berbagai software yang memungkinkan anda tahu dengan benar, seperti apa sebenarnya “realitas” segmen yang akan anda kan tulis.

Baca Pula : Pengalaman Jadi Penulis Harian Koran Lepas 

Begitu anda happy dengan segmen yang akan anda tulis, maka lakukanlah Riset perihal segmen yang akan anda tulis. Riset di sini adalah lewat “dektop” publishing artinya riset lewat berbagai tulisan Online terkait segmen yang akan anda tulis tersebut. Ingat kalau melakukan riset, perhatikan obyek yang anda riset; pilih juga kredibilitasnya.  Anda harus telaten saat dimana anda memanfaatkan data apa adanya dan pada saat yang mana harus memilih data dari sumber-sumber yang punya kredibilitas. Misalnya dari kalangan penerbit atau harian yang sudah punya jam terbang puluhan tahun; dari data atau publikasi kalangan universitas ternama; serta publikasi yang bisa anda yakini kredibilitasnya. Kemudian yang juga tidak kalah menariknya.  Apakah nantinya anda dalam menerbitkan buku tersebut hanya mengandalkan pada para penerbit “Mayor” yang memang hidupnya hanya dari dunia penerbitan Buku? atau anda terbitkan sendiri lewat pola “Selfpublishing” yang memadukan website pribadi, website toko Online sendiri serta memanfaatkan website mall; seperti Bukalapak com, Tokopedia com, Lazada, Alibaba, Amazon com Dll. Anda bisa memanfaatkan berbagai media website anda sendiri dengan kombinasi website pro yang memang sudah ada di pasar yang bisa anda manfaatkan secara gratis.

Disiplin dan Mampu Memotivasi Diri

Seperti kata seorang sahabat, kalau masih menulis hanya dengan mengandalkan mood, pertimbangkan ulang cita-citamu untuk jadi penulis profesional! Karena bagaimanapun tak bisa hanya mengandalkan mood. Penulis yang profesional memperlakukan aktivitas menulisnya sebagai sebuah pekerjaan yang tetap harus dilakukan setiap hari, tanpa peduli mood dan situasi hati. Tak peduli habis patah hati, gagal ujian, atau baru saja bertengkar dengan pacar, atau isteri dan tak ada alasan untuk tidak menulis. Ada banyak hal yang orang lupa kalau melihat dunia seorang penulis. Ibarat rutinas seorang prajurit professional, menulis juga harus punya jadwal-jadwal yang sudah tersusun dan telah dipraktekkan dengan baik. Seorang prajurit kegiatannya dikerangkakan oleh waktu dan waktu. Jam 06.45 dia sudah harus apel pagi ( apel nya memang jam 07.00 tapi dia sudah harus di posisi apel 15 menit sebelumnya, itu berarti sudah harus bangun jam 04.30). Kegiatan Apel pagi diikuti dengan rutinitas senam pagi, dan nanti baru selesai jam 08.00 Kegiatan berikutnya sesuai dengan tugasnya masing-masing sampai Isoma ( istirahat Sholat makan siang) pada Jam 13.30. Kegiatan berikutnya sampai Jam 15.00. Diikuti Apel Siang.Jam 16.00-17.30 kegiatan ekstra;  Jam 21.00-21.30 Apel malam dst dst.

Dalam kerangka waktu yang seperti itulah mereka membina kesegaran atau kesemaptaan tubuh, ketrampilan bela diri, kemampuan profesionalnya dst dst. Kehidupan seperti itu sudah jadi suatu ritme. Dalam garis besarnya mereka mempunyai waktu –waktu yang bervariasi sesuai satuannya masing-masing. Yakni waktu untuk penugsan di lapangan; waktu untuk pendidikan ; dan waktu penugasan di satuan. Kalau di lapangan biasanya mulai dari 3 bulan-satu tahun penugsan; pendidikan biasanya tergantung jenis dan tingkatannya dengan durasi satu bulan-satu tahun. Dengan cara itulah mereka menempa diri hingga akhirnya jadi prajurit professional. Polanya bisa jadi tidak sama persis, tetapi seperti itulah garis besarnya. Saya tahu itu, karena saya ada di lingkungan itu selama 30 tahun.

Begitupulalah seorang penulis, dia harus mempu membuat kerangka kerjanya, kerangka cara dia meningkatkan kemampuan profesi kepenulisannya sendiri, dan juga menjaga kebugaran tubuhnya. Bisa dibayangkan kalau model penulis yang dalam satu hari bisa duduk di depan Laptop 6-7 jam disamping seruputan minum kopi. Kalau dia tidak menyediakan waktunya untuk melatih kebugaran tubuh minimal satu jam per hari. Maka percayalah dia akan tidak pernah sampai di sana (jadi penulis professional). Hanya dalam tubuh yang sehatlah maka akan muncul kemampuan menulis yang baik dan professional. Bahwa penulis itu selama ini dipersepsikan seperti kehidupan seniman, yang bekerja hanya kalau lagi mud, penuh sensasi dan berbagai atribut kesenimanan lainnya. Percayalah itu semua hanya sebuah persepsi yang keliru. Penulis professional itu justeru hidupnya penuh disiplin, bahkan melebihi disiplinnya seorang prajurit. Kenapa? Karena dia harus mampu mengatur jadwalnya sendiri. Mengatur strategi bagaimana ia mendapatkan penghasilan; bagaimana ia meningkatkan kemampuan profesionalnya dan menjaga stamina tubuhnya sendiri dan membina keluarganya.

Membuat Kehidupan Warga Perbatasan Papua Lebih Hidup

Membuat Kehidupan Warga Perbatasan Papua Lebih Hidup

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Saya lalu ingat orang Punan Kelay[1] (Orang Mapnan) menghuni Dataran Tinggi Kelay. Mereka tersebar dalam 6 desa, yakni: Long Gie (173 KK), Long Duhung (22 KK), Long Keluh (32 KK), Long Pelai (19 KK) , Long Lamcin 23 KK) dan Long Suluy (65 KK). Rata-rata pendidikan mereka adalah tidak lulus SD. Desa-desa ini berada dalam satu aliran sungai, yakni Sungai Kelay. Sungai adalah satu-satunya sarana transportasi untuk menjangkau desa-desa ini. Memerlukan waktu 2 jam (Long Duhung) sampai 9 jam (Long Sului) perjalanan dengan ketinting (perahu kecil dengan pendorong mesin 15 pk) dari Kampung Long Gie. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka mendapati bahwa mereka masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun.Mencari kehidupan di alam bebas. Pertanian belum menjadi pekerjaan utama mereka.

Baca Juga : Formula Sukses,Pebisnis Affiliate: Wujudkan Peluangmu

Seperti apa sih Budaya Peramu  Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu? Dapat kita katakan masyarakat peramu di Papua juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Punan Kelay (Kalimantan ). Untuk hidup mereka harus ke luar dari desanya, berpindah desa atau nomad di hutan-hutan di sekitar tanah adat mereka. Untuk makanan alam masih mampu memberikan mereka kehidupan. Untuk mendapatkan uang (kontan) mereka juga bisa menjual hasil tangkapan (binatang), kayu (gaharu), kulit kayu dll yang bisa mereka jual (barter ), tetapi jumlahnya tentu sangat tergantung hasil tangkapan mereka. Kalau melihat suku Punan Kelay mereka bisa mendapatkan uang sekitar 250 ribu per bulannya. Dalam kondisi seperti itulah mereka menjalani kehidupan mereka.

Bagi warga yang sudah agak maju, khususnya mereka yang ada dperkotaan polanya juga tentu sangat berbeda.  Budaya telah membuat mereka seolah lebih susah, kebersamaan telah salah persepsi.  Di Papua nilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi[2]. Hampir setiap rumah di Papua bukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagi acara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Menjadi orang Papua miskin atau Papua Peramu di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Bagaimana Membuat Kehidupan Bisa Lebih Hidup

Intinya sesungguhnya warga miskin atau warga Peramu itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet, koko atau apa saja hasil panen yang bisa dijual dan mendapatkan uang kontan. Faktanya, kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari CSR dan sejenisnya. Saya kembali ingat masyarakat peramu ysng di Punan Kelay[3]. Ketika World Education pertama kali datang ke desa-desa orang Punan Kelay, mereka menemukan warga masih sangat bergantung pada kehidupan di hutan. Rata-rata mereka hidup di hutan (meinggalkan kampung bersama seluruh anggota keluarga) selama 133-240 hari per tahun. Namun mereka  menemukan bahwa di kampung mereka sudah ada tanaman kakao yang sama sekali tidak dipelihara. Melihat kondisi yang demikian, World Education mulai dengan mengajak beberapa keluarga untuk melakukan pemeliharaan terhadap tanaman kakao mereka. Pemeliharaan ini tidak rumit. Karena mereka hanya perlu melakukan pemangkasan tanaman dan mengurnagi pohon-pohon yang menaungi tanaman kakao mereka. Pemangkasan hanya membutuhkan waktu 2-3 hari saja. World Education juga mengajak mereka untuk berkunjung ke desa tetangga yang sudah mengembangkan kakao secara intensif. Hasilnya, enam bulan sesudah pemangkasan, mereka mulai panen kakao. Dan ternyata buah kakao tersebut sangat mudah dijual. Hal tersebut menarik minat mereka untuk menekuni tanaman kakao.

Baca Pula : Membangun Tim Sukses Pilkada

Tentu ada beberapa caya yang bisa dilakukan oleh Pemda setempat untuk mengembangkan warganya di perbatasan. Hanya saja yang sering kita temukan, justeru Pemdanya sendiri yang seolah tidak punya perhatian yang cukup untuk mengembangkan warga perbatasannya. Warga perbatasan yang bisa dikatagorikan masuk pada golongan masyarakat peramu atau warga miskin di perbatasan. Pemerintah sebenarnya sudah pernah punya pola pembangunan Desa Transmigran. Nah apa salahnya untuk mencoba konsep ini di perbatasan? Tapi bukan untuk warga pendatang tetapi pola transmigrasi buat warga local.  Ya. Buat pola Transmigrasi, tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi.

Perihal kebun karet ini, menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”. Kebun karet ini beda dengan sawit, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas pekerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.


[1] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

[2] ] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[3] http://baltyra.com/2010/12/13/dari-peramu-menjadi-petani-yang-mandiri/

Strategi Adaptasi Pembangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Strategi Adaptasi Pembangunan Perbatasan Berbudaya Papua

Oleh Harmen Batubara

Budaya Peramu dan Pendulang adalah sebuah pencapaian dalam bertranformasi. Budaya  cari makan secara meramu dan mendulang, menurut Koentjaraningrat masuk dalam unsur-unsur kebudayaan manusia universal. Masyarakat yang mendiami wilayah perbatasan Papua masih menganut “budaya peramu dan pendulang”, masuk dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Meskipun termasuk unsur kebudayaan universal, namun masih berada pada kualitas primitif dalam sistem hidup berkelompok yang kecil-kecil dan belum masuk dalam kategori unsur-unsur kebudayaan industrial atau kebudayaan modern yang menggunakan teknologi. Dengan menggunakan penjelasan unsur-unsur kebudayaan univeral dari Koentjaraningrat itu maka masyarakat yang mendiami sepanjang wilayah perbatasan Papua-PNG jika dilihat dari aspek tahapan kemajuan peradaban manusia, masyarakat Papua itu baru sampai pada tahap peradaban transisi dari primitif menuju peradaban tradisional. Hal seperti ini, memerlukan strategi adaptasi.

Sepertiapa sih Budaya Papua dan bagaimana pula karakter kemiskinan di tanah Papua itu?[1]Karakter kemiskinan di Papua bersumber dari kultural atau budaya. Di Papuanilai sosial jauh lebih tinggi dari nilai ekonomi. Hampir setiap rumah di Papuabukan berisi keluarga inti, yaitu bapak, ibu dan anak. Setiap rumah berisikeluarga besar. Akhirnya gaji (pendapatan) tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.Sistem budaya mengkondisikan bapa ade, ipar, mertua tinggal bersama; belum lagiacara adat yang melibatkan seluruh keluarga besar dengan biaya yang besar juga.Hasil pertanian yang seharusnya memiliki nilai ekonomi yang besar, akhirnyamenjadi tidak berharga, karena kerabat hasil pertanian ,dibagi bagikan akhirnyatidak ada pendapatan yang tetap dari masyarakat.

Baca Juga : Menjadi Penulis Pro Dengan Memanfaatkan Logika SEO

Menjadi orang Papua miskin di pegunungan tentu lebih sederhana bila dibandingkan dengan orang Papua miskin di daerah perkotaan.  Sebab meski tidak punya uang di pegunungan sepertinya tidak jadi persoalan. Karena yang jualan juga tidak ada. Berbeda dengan di Kota, semua serba harus beli. Bisa anda bayangkan hidup di kota tanpa uang di tangan. Untuk sekedar makan masih bisalah ngutang di warung tetangga, tetapi begitu ada yang sakit atau dapat musibah? Dunia jadi gelap. Untung sekarang  di era Jokowi-JK sudah ada BPJS, sudah ada kartu Pintar dan Kartu Sehat. Masalah seperti ini tentu berlaku di kota-kota seluruh Indonesia. Kalau di Bandung atau Jakarta, mereka masih bisa cari uang kontan lewat apa saja; misalnya jadi tukang pacul musiman. Mereka bawa pacul dan pergi ke kota, ada saja yang memerlukan jasanya. Satu minggu kemudian pulang ke kampungnya dan bawa uang.

Intinya sesungguhnya warga miskin itu perlu pekerjaan yang selalu bisa memberi mereka penghasilan, misalnya punya kebun karet. Kebun karet adalah ATM di perdesaan. Pagi mereka menyadap karet, siangnya sudah dapat uang. Apakah susah memberikan kebun karet pada warga Papua? Tanah luas, dana operasional ada dana Otsus ada dana dari Free Port dan sejenisnya. Buat pola Transmigrasi; tapi khusus orang lokal. Sediakan lahan @ dua hektar, siapkan lahannya, buatkan rumahnya; sediakan bibit; sediakan obat hama dan berikan mereka kebutuhan hidup selama satu tahun. Maka mereka akan jadi tuan bagi diri mereka sendiri. Apakah Pemda tidak bisa membuatkan mereka modal seperti ini? Sementara untuk anak-anak mereka diberikan kartu pintar dan kartu kesehatan ala Jokowi. Sungguh membangun negeri ini sebenarnya tidaklah susah. Pemda bisa melakukan itu. Hanya saja pemda sering berpikirnya lain.

Menurut penelitian kalangan Missionaris di Papua, Kebun karet cocok untuk menjadi tumpuan hidup warga Papua asli. Berbeda dengan kebun sawit, sawit adalah tanaman industri yang pengelolaannya ikut pola dan disiplin yang tinggi. Mulai dari pemberian obat hama, penyiangan rumput, dan pemetikan hasil semua sudah harus sesuai jadwal. Kalau tidak bisa merawatnya sesuai jadwal maka hasilnya akan busuk. Hal seperti ini, tidak cocok bagi warga Papua yang umumnya masih tradisional dan “malas”.

Kebun karet lain, dia tahan banting dan umumnya mudah di rawat. Demikian juga dengan cara memanennya. Kalau pagi misalnya hari hujan, nanti agak siangan masih bisa “menyadap” karetnya. Pengolahan hasilnya juga hampir tidak membutuhkan ketrampilan khusus. Siapapun bisa melakukannya. Itulah yang dilakukan Modestus  Kosnan (48) meski terlihat berpeluh di bawah terik mentari membalik-balik lembaran karet putih yang dijemur disamping rumahnya, tapi ia senang. “Syukur hari ini tak hujan. Saya bisa menjemur karet sampai kering,” katanya. Modestus adalah salah satu warga Erambu yang berkebun karet. Karet selama ini menjadi sumber penghasilan utama bagi Modestus dan keluarganya.

Program kebun rakyat ini, bila bisa dikembangkan diperkampungan warga; tetapi kalau tanahnya tidak terdukung maka dicarikan tanah-tanah di pinggir jalan trans Papua yang panjangnya 4500 km lebih itu. Intinya adalah memberikan dan mentransformasi kehidupan warga Papua dari yang selama ini berupa Peramu dan Pendulang jadi pekebun karet tradisional. Program ini perlu didukung dengan kartu pintar dan kartu sehatnya Jokowi, sehingga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah meski kebun mereka belum berhasil. Dengan menanggung biaya hidup selama satu atau dua tahun diharapkan mereka bisa memadukan usaha kebun karetnya dengan kegiatan lain yang sifatnya masih sebagai peramu dan pendulang. Dengan tenggang waktu satu tahun, mereka diharapkan mampu beradaptasi dan melanjutkan kehidupannya selama tiga tahun ke depannya sampai karetnya bisa di sadap. Kalau ini bisa diwujudkan maka warga Papua akan bisa bertransformasi jadi warga kelas dunia kerja yang tidak lagi hanya sebagai seorang peramu dan pendulang.

Strategi Adaptasi Pembangunan Kawasan Perbatasan

Menganalisa lebih jauh tentang “strategi adaptasi” dalam konteks warga Papua di perbatasan yang ada saat ini, maka penguatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) perbatasan menjadi salah satu hal mendasar yang perlu diprioritaskan. Agenda penguatan kapasitas SDM dalam “strategi adaptasi” ini akan menopang terwujudnya keunggulan dari masyarakat maupun daerah perbatasan. Berbicara lebih jauh tentang SDM ini, maka peran pendidikan dan pelatihan menjadi sebuah titik konsentrasi yang fundamental untuk dikembangkan dan diberdayakan guna meningkatkan kualitas dari SDM perbatasan itu sendiri.

Pendidikan menjadi pilar utama dan pemamfaatan teknologi Tepat Guna menjadi suatu pilihan yang mampu membekali SDM perbatasan. Bahkan, melalui pendidikan, SDM perbatasan diproyeksikan untuk mampu membangun diri dan daerahnya sendiri di mana nantinya dapat mendukung proses perwujudan competitiveness yang diagendakan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Teknologi tepat guna di tengah budaya peramu bisa di contohkan seperti berkebun karet rakyat, berkebun Pinang dan mengolah Pohon Sagu. Untuk agenda pendidikan, ada dua opsi yang perlu dijadikan pertimbangan, di mana di antaranya adalah pengembangan pendidikan yang berorientasi kepada kearifan local yang berlaku, pengembangan pendidikan dengan mengirimkan SDM di wilayah perbatasan untuk belajar di luar daerahnya atau bila perlu ke negeri tetangga. Sehingga mereka bisa merasakan sendiri manfaatnya.

Baladaorang Papua  menjadi pendatang baru diatas Tanahnya Sendiri sebenarnya adalah bagian dari proses adaftasi itusendiri. Hampir semua bangsa pribumi mengalami hal seperti itu. Hal serupa itukita bisa temui di Jawa pada awal tahun 70 an, yang lebih dikenal denganistilah “Ali Baba”. Maknanya yang punya adalah Ali (pribumi) tapi yangmengoperasikannya adalah Baba (pendatang, turunan tionghoa). Hal seperti ituterjadi juga di Malaysia Dll. Persoalan yang satu ini cukup rumit bagi siapapundi Papua Kita bisa lihat contoh, bahwa beberapa pasar yang sudah dibangun di sana, setelah selesai kemudiansering terjadi tidak berfungsi sama sekali. Lalu ada juga pasar yang sudah dibangun itu, tetapi sama sekali tidakmengakomodir masyarakat asli Papua untuk berjualan di situ. Tidak adamasyarakat asli Papua yang berjualan di situ. Lalu mereka mengatakan bahwa  “mereka menjadi pendatang baru di atastanahnya sendiri”. Padahal bisa terjadi, awalnya mereka punya toko, merekamemang diberi jatah; tetapi kemudian tidak punya modal dan tidak punyakemampuan; kemudian Toko pindah tangan dengan cara illegal, mereka menjualnya,mereka dapat uang tapi kemudian tersisih. 

Baca Pula : Membangun Blog Bisnis, Jual Kemampuan Membangun Bisnismu   

Sesungguhnya hal seperti ini bukanlah monopoli Papua, di Jawa dan Sumatera atau dimana saja hal seperti ini pernah terjadi. Putra daerah biasanya tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk mengelola usaha. Umumnya dahulu istilahnya Ali Baba, maksudnya yang punya atau pemilik adalah orang pribumi atau daerah tetapi yang mengoperasional kannya adalah warga keturunan Tionghoa atau pendatang lainnya. Hal seperti ini terjadi bertahun-tahun dan itu bisa dimana saja dan bila tidak bisa dikelola dengan baik maka ia akan menjadi sumber kecemburuan sosial. Jadi sesungguhnya yang terjadi di Papua ini juga adalah sesuatu yang alami sesuai dinamika perubahan itu sendiri. Hanya saja memang kemudian lalu dibesar-besarkan.

Pernah dengar Budaya Proposal Ala Papua. Budaya Apapula itu? Inilah salah satu sisi lain yang memprihatinkan dari Otonomi daerah.  Mari kita dengarkan penuturan Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH. Menurutnya  masyarakat Papua masih hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan, mereka belum bisa menolong dirinya sendiri.  Kemampuan mereka hidup sangat bergantung dari kebijakan pemerintah baik pusat, maupun daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten/kota.

Perubahan baru yang sangat merisaukan adalah “ cara hidup masyarakat Papua hidup dengan budaya proposal ”. Budaya proposal sudah menjadi budaya baru, “sehingga setiap kepemimpinan pasti selalu memiliki pengalaman yang sama. Karena itu, beberapa waktu lalu saya telah membakar kurang lebih 20 ribu proposal yang telah dimasukan ke Pemerintah Provinsi Papua[2] Gubernur menuturkan, keputusannya untuk membakar seluruh proposal tersebut  sudah melalui perang bathin yang luar biasa dalam hatinya, Gubernur berdoa pada Tuhan meminta kekuatan agar dapat menyelamatkan masyarakat Papua sehingga mereka terbebas dari rasa ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan pemerintah, yang pada akhirnya akan menyusahkan dan melemahkan kekuatan dirinya. ‘’Keinginan saya adalah masyarakat Papua dapat keluar dari ketergantungan terhadap kebijakan pemerintah, menggali dan mengelola potensi yang ada pada mereka dan sekitar mereka agar dapat bermanfaat bagi kehidupann mereka,’’ Ujarnya waktu itu.

Dikatakannya, Tanah Papua adalah surga yang jatuh di bumi, hitam kulit keriting rambut adalah kebanggaan dan kekuatan kami, dan ini adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa untuk kita syukuri dan kita Jaga. Lanjutnya, Kenapa kehidupan di Papua yang ibarat surga tersebut tidak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat, sehingga melemahkan semangat hidup mereka dan menciptakan berbagai kultur yang baru yang terangkat dari sebuah ketidak seriusan mereka dalam menghargai dan menjaga identitas dirinya sebagai masyarakat bangsa dan Negara yang pluralistik ini.

Seperti yang dikatakan Enembe, berat memang untuk mengubah kultur Papua yang kesemuanya penuh ketergantungan, tapi sang Gubernur tetap akan bekerja keras selama masa kepemimpinannya agar masyarakat Papua dapat Bangkit dan Mandiri serta Sejahtera. Harapan ini tidak muluk-muluk sebab banyak langkah konkrit dan strategis yang sedang  diperjuangkan dan laksanakan sesuai dengan visi misi Gubernur Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera. “Sang Gubernur selalu mengingatkan kepada semua komponen masyarakat di Papua, baik aparatur pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, adat serta komponen lainnya untuk selalu bekerja dengan hati, dengan penuh kerendahan serta jujur maka Tuhan akan memberkati masyarakat dan tanah Papua.


[1] Saya lalu ingat klipping saya tentang kemis kinan di Papua. Pada tahun 2008 ada wawancara wartawati Jubi Angle Flassy dengan Dr Dirk Veplum, MS . Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cendera wasih tentang bagaimana karakter kemiskinan di tanah Papua dan hemat saya masih relevan untuk dipergunakan melihat kemiskinan di Papua saat ini.

[2] Ungkap Gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Bidang Umum Sekda Papua, Recky Ambrauw, pada pembukaan Musyawarah Daerah I Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI), Rabu (2/10/2013) di Diklat Sosial Abepura waktu itu.

Cara Mudah Menyelesaikan Perselisihan Batas Daerah

Cara Mudah Menyelesaikan Perselisihan Batas Daerah

Oleh Harmen Batubara

Jumlah perselisihan Batas antar Daerah  di Indonesia saat ini ada sebanyak 977 segmen, dengan rincian 162 segmen batas antar Provinsi dan 815 segmen batas antar Kabupaten/Kota. Alhamdulillah Kementerian Dalam Negeri telah dapat menyelesaikan sebanyak 453 segmen (78 segmen batas antar Provinsi dan 375 segmen batas antar Kabupaten/Kota dan  yang ditetapkan dengan Permendagri mencapai 364. Selain itu, sebanyak 355 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 169 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-undang No. 22/1999 yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan sistem dari pemerintahan yang sentralisasi menjadi desentralisasi,  ternyata banyak disalah tapsirkan. Karena itu muncullah semangat “kedaerahan” yang berlebihan, primodialisme dan sektarianisme terus menguat. Ada masa waktu itu. Tafsiran yang keliru terhadap otonomi daerah ini pada akhirnya turut mendistorsi semangat persatuan dan kesatuan bangsa serta nasionalisme Indonesia. Indikator lain yang dapat dilihat dari kekeliruan mentafsirkan otonomi daerah ini adalah terjadinya konflik komunal di beberapa daerah, dimana sekelompok orang cenderung memaksakan kehendaknya terutama dalam pengisian jabatan-jabatan politik dan birokrasi seperti pengisian kepala daerah dan jabatan-jabatan struktural lainnya yang harus diisi oleh putera daerah. Demikian juga dengan batas daerah, pada era ini perbatasan adalah kedaulatan yang tidak boleh diusik oleh siapa saja.

Baca Juga : Mau Jadi Penulis Profesional ?

Sejak berlakunya UU.No.22 tahun 1999, daerah mempunyai peluang yang lebih mandiri dalam mengelola daerahnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pada UU No.22 tahun 1999 banyak kewenangan yang diberikan ke daerah kecuali  bidang-bidang: politik luar negeri, fiskal dan moneter, pertahanan, keamanan, hukum dan keagamaan. Dengan demikian, semenjak era otonomi daerah yang luas, daerah mempunyai porsi kewenangan yang sangat besar dibandingkan dengan era sebelumnya. Adanya pelimpahan wewenang  yang luas kepada daerah untuk mengelola wilayahnya menciptakan suatu tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah.

Pemekaran daerah jadi booming. Ada berbagai faktor penyebab yang mendorong munculnya pemekaran yaitu: faktor kesejarahan, ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pelayanan publik dan  tidak terakomodasinya representasi politik. Sedangkan faktor penyebab pemekaran jadi lebih menarik adalah limpahan fiskal yang berasal dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum)  dan DAK (Dana Alokasi Khusus).  Penentuan DAU memperhatikan kebutuhan daerah yang tercermin dari data jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis dan tingkat pendapatan masyarakat dan potensi ekonomi daerah (Salam, 2002).

Batas Daerah Wilayah Administrasi

Pentingnya batas wilayah daerah otonom yang benar (tidak bermasalah) adalah untuk :1) kejelasan cakupan wilayah dalam pengelolaan kewenangan administrasi pemerintahan daerah, 2) menghindari  tumpang  tindih tata ruang daerah, 3) efisiensi – efektivitas pelayanan publik, 4) kejelasan luas wilayah, 5) kejelasan administrasi kependudukan, 6) kejelasan daftar pemilih (Pemilu, Pilkada), 7) kejelasan administrasi pertanahan, 8) kejelasan perijinan pengelolaan sumberdaya alam (Subowo, 2009). Oleh sebab itu batas wilayah daerah otonom memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya, maka  ketidak jelasan batas wilayah daerah otonom selalu menjadi sumber penyebab sengketa batas antar daerah (Kristiyono,  2008).

[related_posts limit=”4″ image=”Baca Juga : “]

Sengketa batas wilayah bisa terjadi dalam hal adanya ketidaksepakatan batas hasil  penetapan dalam undang-undang pembentukan daerah maupun dalam proses penegasan yaitu pemasangan tanda batas di lapangan. Dalam praktek di lapangan, proses penegasan batas daerah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa batas antar daerah meningkat (Rere, 2008). Pada tanggal 3 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan Moratorium (penghentian sementara) pembentukan daerah otonom baru. Namun demikian, dalam kurun waktu 10 tahun (1999 – 2009) terjadi penambahan daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri atas 7 daerah provinsi, 164 daerah kabupaten dan 34 daerah kota, sehingga  total jumlah daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah otonom yang terdiri atas 33 daerah provinsi, 398 kabupaten dan 93 daerah kota (Kementrian Dalam Negari, 2010).

Mempercepat Penyelesaian Perselisihan Batas Antar Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus ber upaya untuk mendorong upaya percepatan Penegasan Batas Daerah untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kemendagri mendorong Kepala Daerah untuk menyelesaikan perselisihan maksimum 30 hari kerja. Persoalan Penegasan Batas Wilayah ini telah menjadi bagian dari percepatan program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama tiga tahun.

 “Dalam upaya percepatan penegasan batas daerah Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000,” kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK), Eko Subowo, dalam keterangan pers di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat (9/10/2017). Eko mengatakan, Peraturan Presiden tersebut memberi arahan dalam percepatan penegasan batas antar daerah sebagai upaya dalam menciptakan tertibnya wilayah administrasi suatu wilayah yang berdampak pada pentingnya kejelasan cakupan wilayah administrasi pemerintahan,  kejelasan administrasi kependudukan, kejelasan daftar pemilih (pemilu, pilkada), kejelasan administrasi pertanahan, kejelasan perizinan pengelolaan SDA, dan kejelasan pengaturan tata ruang daerah.

Menurut Eko Kemendagri telah melakukan beberapa terobosan. Pertama, mengambil alih penyelesaian batas (Kabupaten/Kota) yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi. Karena dalam Peremendagri 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Antar Daerah, Gubernur diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan batas antar daerah selama 6 bulan. Kalau tidak mampu maka Gubernur di “paksa” untuk menyerahkan masalah penyelesaiannya ke Mendagri. Karena itu, “Kemendagri mendorong agar Gubernur dapat menyelesaikan perselisihan maksimum 30 hari kerja,” ujar Eko.

Baca Pula : Pengalaman Jadi Penulis Harian Lepas

Secara teknis, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam penegasan batas antar daerah, cara atau metode ini boleh dikatakan hampir sama sejak  Permendagri No 1 Tahun 2006, demikian juga dengan Permendagri No 76 Tahun 2012 serta Permendagri No 141 Tahun 2017 yang membedakannya adalah  adanya perubahan dari penentuan titik pasti di lapangan pada Permendagri No 1 Tahun 2006 di ganti dengan metode Kartometrik pada Permendagri No 76 Tahun 2012, demikian pula pada Permendagri No 141 Tahun 2017 yang membedakannya adalah pada pemberian kewenangan yang lebih besar kepada Gumbernur dalam meyelesaikan perbatasan yang ada di wilayahnya yang secara substansi menjadi revisi diantaranya: Rentang waktu penyelesaian perselisihan oleh gubernur diperpendek menjadi + 2,5 bulan dan dapat diambil alih oleh menteri jika tidak ada laporan dari gubernur; Memperinci data dasar dan data dukung yang digunakan dalam penegasan batas daerah ; Memperinci tugas masing-masing Tim PBD baik pusat maupun daerah ; dan Memperinci sumber pendanaan kegiatan penegasan batas baik dari APBN maupun APBD.

Kedua, Kemendagri menerbitkan SE kepada Gubernur, Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kab/Kota (SE No. 125.4/3618/SJ dan SE 125.4/3619/SJ) untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam APBD 2018 untuk penyelesaian batas antar daerah. Selain itu, melakukan sinkronisasi kegiatan dengan Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP), khususnya terkait dengan target KSP sebagaimana diatur dalam Perpres 9 Tahun 2016. Secara teknis Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

Kompilasi data IGT (Informasi Geospasial Tematik) yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia;

Integrasi data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi Geopasial Dasar); Inkronisasi dan penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; dan Penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

SE Kemendagri tersebut mendorong agar kegiatan Kompilasi Data IGT (tema batas Daerah) di singkronkan dengan IGD yang ada, Dengan cara ini maka diharapkan penyelesaian perselisihan batas antar daerah semakin terkoordinasi.

Tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya dan dari berbagai pengalaman yang kita teliti, cara termudah untuk menyelesaikan perselisihan perbatasan ini bukanlah pada kelengkapan datanya, bukan pula pada kebenaran perbatasan itu sendiri sesuai dengan UU yang dimilikinya, tetapi yang paling baik itu adalah pada kesepakatan bersama. Kalau kedua belah pihak sepakat, maka seperti apapun wujud dan lokasi perbatasan yang selama ini jadi sumber permasalahan bisa berubah jadi batas kesepakatan. Jadi diharapkan bagi Pemda yang mempunyai perselisihan batas maka sebaiknya carilah Lokasi dimana kedua belah pihak sepakat. Dengan kesepakatan semua masalah perbatasan jadi selesai. Jangan terlena pada data dan UU yang dimiliki, karena semua itu kalau tidak diakui oleh pihak lainnya maka tidak akan ada maknanya. Karena tanpa kesepakatan maka tidak ada yang bisa menetapkan batas yang sebenarnya. Itu Fakta dan itu berlaku dimana-mana. Baik itu perbatas antar Negara maupun perbatasan antar daerah. Tanpa kesepakatan, maka perbatasan hanyalah sumber masalah yang tidak akan ada selesainya.

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Mensejahterakan Nelayan

Pengelolaan Wilayah Pesisir, Mensejahterakan Nelayan

Oleh Harmen Batubara

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah laut 2/3 dari seluruh wilayahnya. Dengan Dekalarasi Djuanda 1957 sebagai  konsep Wawasan Nusantara memberikan kita anugerah yang luar biasa baik itu laut, darat maupun udara. Indonesia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km2. Selain itu, terdapat 17.504 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km.  Secara geografi  Indonesia merupakan Negara terbesar ke lima di dunia yang menghubungkan dua benua (Asia-Australia) dan dua samudra  ( Hindia dan Pasifik)  merupakan jantung perdagangan di belahan dunia timur.  Di Laut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara  sahabat yaitu  India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Kepu lauan Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste dan di Darat berbatasan dengan 3 (tiga) Negara yaitu ; Malaysia, Papua Nugini dan RDTL. Selain itu terdapat 92 (sembilan puluh dua) buah pulau kecil terluar yang merupakan halaman Negara dan tiga belas diantaranya membutuhkan perhatian khusus.

Baca Juga : BumNas & BumDes Sinergis Rakyat Sejahtera

Sebelum anda meneruskan membaca betapa hebatnya potensi ekonomi yang terdapat di wilayah pesisir. Saya mintak perhatian Anda untuk membaca ide dari pengelolaan wilayah pesisir ini. Pengelolaan Wilayah Pesisir yang demikian kaya dengan berbagai potensi, mengingatkan kita perlunya pemahaman yang menarik terkait pengembangan potensi bisnis dengan pola SHARING PLATFORM, pola bisnis yang bisa menjangkau para peminatnya dengan cara yang menjanjikan. Masih ingat Facebook? Facebook kini sudah menjadi perusahaan media besar TANPA memproduksi konten apapun. Go-Jek dan UBER adalah perusahaan transportasi besar TANPA memiliki kendaraan. AIRBNB adalah perusahaan hospitality TANPA memiliki satu pun kamar hotel atau villa. Banyak yang menyebut fenomena ini sebagai sharing economy. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai perusahaan tersebut rela bergabung karena memiliki business model berbasis platform. Apa yang dimaksud dengan platform? Sebaiknya kita sederhanakan saja. Secara sekilas, kita bisa melihat bahwa mereka tidak memiliki aset yang merupakan kunci dari operasi yang dijalankan. Mereka bisa bertahan dan berkembang pesat karena mereka menciptakan suatu wadah yang dapat menghubungkan calon pengguna dan pemilik aset dalam bahasa yang sama, yakni ingin bersama-sama menghasilkan uang. Wadah inilah yang disebut sebagai suatu platform.

Nelayan Masih Tertinggal

Tren seperti inilah yang kita harapkan bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat, Pemda, BUMN, BumDes dan Swasta dalam mengelola wilayah pesisir di Indonesia. Mempertemukan para pengelola dengan Pemda sang pemilik asset untuk menghadirkan berbagai produk serta layanan andalan yang berada di wilayah pesisir yang kesemuanya itu bisa jadi lahan lapangan kerja bagi warga. Pemda bisa mengubah perkembangan dunia bisnis, perdagangan, ekonomi, dan pada akhirnya akan membawa kesejahteraan di tengah tengah kehidupan kita. Mari teruskan membaca potensi wilayah pesisir.

[related_posts limit=”4″ image=”http://www.bukuperbatasan.com/wp-content/uploads/2018/10/cover-konflikbtsa21D85-787×300.jpg”]

Sebagai negara maritim[1] dan kepulauan ter unik di dunia, Indonesia memiliki baragam potensi SDA kelautan yang besar. Kekayaan SDA kelautan dapat didayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi, yakni: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) kehutanan, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional.

Potensi produksi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia yang dapat dipanen mencapai 6,4 juta ton/tahun atau 8% dari potensi lestari ikan laut dunia. Pada 2009 tingkat pemanfaatannya mencapai 4,8 juta ton (75%). Potensi produksi budidaya laut diperkirakan mencapai 47 juta ton/tahun, dan budidaya perairan payau (tambak) sekitar 5,5 juta ton/tahun. Sementara itu, pada 2009 total produksi budidaya laut baru mencapai 2,5 juta ton (5,3%), dan total produksi budidaya tambak sebesar 1,5 juta ton (27%). Artinya, potensi pengembangan usaha perikanan, khususnya untuk budidaya laut dan tambak, masih terbuka lebar.  Dari total produksi perikanan sebesar 9,75 juta ton, hanya sekitar 1,25 juta ton yang diekspor, dan sisanya (8,5 juta ton) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.  Perlu dicatat, bahwa sekitar 65% kebutuhan protein hewani rakyat Indonesia dipenuhi dari ikan, seafood, dan beragam produk perikanan (BPS, 2009).  Dengan kata lain, kontribusi sektor perikanan dan kelautan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa, bukan hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga berupa perbaikan gizi, kecerdasan dan kesehatan rakyat.

Indonesia juga memiliki potensi industri bioteknologi kelautan berbasis marine BIODIVERSITY RESOURCE (sumberdaya keanekaragaman hayati laut) paling besar di dunia berupa industri makanan dan minuman, farmasi (seperti Omega-3, squalence, viagra, dan sun-chlorela), kosmetik, film, kertas, bioenergi, bioremediasi, genetic engineering, dan beragam industri lainnya yang hingga kini hampir belum tersentuh pembangunan. Potensi ekonomi perikanan dan bioteknologi kelautan diperkirakan mencapai US$ 100 miliar setiap tahunnya atau setara dengan besarnya APBN 2009.

Baca Pula : Menulis Sambil Berbisnis Affiliasi

Saat ini sekitar 75% produksi minyak dan gas bumi berasal dari kawasan pesisir dan lautan. Dari 60 cekungan yang potensial mengandung migas, 40 cekungan terdapat di lepas pantai, 14 di pesisir, dan hanya 6 yang di daratan. Dari seluruh cekungan tersebut diperkirakan potensinya sebesar 11,3 miliar barel minyak bumi. Cadangan gas bumi diperkirakan sebesar 101,7 triliun kaki kubik.  Survei geologi oleh Dept. ESDM (2009) menemukan 68 cekungan baru yang mengandung potensi migas, 50 cekungan merupakan yang benar-benar baru ditemukan, sedangkan 18 cekungan lainnya merupakan perluasan dari cekungan yang telah teridentifikasi sebelumnya. Lokasi dari 68 cekungan baru itu tersebar di wilayah Sumatera, Selat Sunda, Kalimantan, Maluku, dan Papua yang sebagian besar juga terdapat di wilayah pesisir dan laut.  Contohnya, Blok gas Masela di Laut Timor, NTT memiliki potensi cadangan gas sebesar 10 TCF (trillion cubic feet) yang merupakan cadangan gas terbesar kedua di Indonesia setelah blok gas Tangguh di Papua dengan potensi cadangan gas sebesar 14,4 TCF.

Belum lagi potensi ekonomi dari industri dan jasa maritim (seperti galangan kapal, coastal and offshore engineering, pabrik peralatan dan mesin kapal, fibre optics, dan teknologi komunikasi dan informasi), pulau-pulau kecil, dan SDA non-konvensional yang sangat besar. SDA non-konvesional adalah SDA yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Indonesia, tetapi karena belum ada tekonologinya atau secara ekonomi belum menguntungkan, sehingga belum bisa dimanfaatkan.  Contohnya adalah DEEP SEA WATER INDUSTRIES, bioenergi dari algae laut, energi gelombang, energi pasang surut, OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), sumber-sumber mata air tawar di dasar laut, energi listrik dari ion Na+ dan Cl- , energi nuklir, dan mineral laut (Becker and Carlin, 2004).

Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai US$ 800 miliar (Rp 7200 triliun) per tahun atau lebih dari tujuh kali APBN 2009. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan bakal semakin strategis bagi Indonesia, seiring dengan pergesaran pusat ekonomi dunia dari Poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% dari seluruh barang dan komoditas yang diperdagangkan di dunia ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar US$ 1.500 triliun per tahun (UNCTAD, 2008).

Besarnya potensi laut pasti akan mengundang berbagai kepentingan untuk mengambil peran dalam memanfaatkannya. Pengelolaan wilayah pesisir jadi penting karena harus bisa melestarikan potensi yang ada serta di sisi lain dapat memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Hal itu terlihat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dirumuskan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pualu kecil adalah rangkaian suatu proses mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekonomi darat, laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan pada: keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peranserta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Hal mana dilakukan  dengan cara mengintregasikan kegiatan : antar pemerintah dan pemerintah daerah; antar pemerintah daerah; antar sektor; antar pemerintah, dunia usaha, dan rakyat; antar ekosistem darat dan ekosistem laut; dan antar ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajeme. Dengan demikian dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan lepas dari kerusakan lingkungan yang makin parah. Perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara implisit diatur dalam Chapter 17 dari Agenda 21. Sedangkan mengenai pentingnya perlindungan pelestarian lingkungan laut untuk mendukung pembangunan kelautan di atur dalam Bab XII UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea ) 1982. Tetapi untuk mensejahterakan warga pesisir bukanlah sesuatu yang mudah dan hal itulah yang akan anda temukan dalam membaca buku ini.

[1] https://dahuri.wordpress.com/2008/01/01/transformasi-kekayaan-laut-untuk-kemajuan-kemakmuran-dan-kedaulatan-bangsa/